Skip to content

Qanun Keuangan Aceh: Apa yang “Aneh”?

Oktober 29, 2008

Aceh memang beda. Terbitnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan Aceh pada posisi yang istimewa, setidaknya lebih istimewa dari provinsi lain di Indonesia (kecuali Papua dan Papua Barat). Namun, dari segi pengelolaan keuangan daerah, apakah Aceh juga istimewa? Secara faktual tak ada beda dengan daerah lain. Lihat saja di internet, ada berita tentang gubernur yang dipenjara karena korupsi, kepala bagian keuangan yang divonis bersalah karena menggelapkan kas daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang diharuskan mengembalikan uang yang terlanjur dipakai, tunjangan fungsional guru yang tidak dibayarkan tepat waktu, rekening listrik yang tertunggak, keterlambatan merealisasikan anggaran, serta banyak masalah dan kasus keuangan yang lain.

Yang menarik adalah ketika pada awal tahun 2008 Pemerintah Aceh dan DPR Aceh (DPRA) menetapkan qanun (=peraturan daerah di daerah lain) tentang pengelolaan keuangan Aceh. Qanun Aceh No.1 tahun 2008 ini mengatur keuangan Aceh secara “lengkap”, setidaknya jika membandingkan dengan PP NO.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu, apa sebenarnya yang berbeda dari kedua peraturan ini? Apakah dengan terbitnya Qanun Aceh No.1/2008 ini berarti Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh tidak perlu lagi menerapkan PP No.58/2005? Apakah qanun ini juga wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota?

Dalam tulisan ini saya mencoba memaparkan interpretasi saya terhadap Qanun Keuangan Aceh ini. Jujur saja saya tidak memperoleh informasi sama sekali tentang proses penyusunan, aspek-aspek yang dipertimbangkan, siapa tim penyusun, dan aspek politik, dari qanun ini. Jadi, interpretasi saya di sini murni dari diri saya sendiri, independen, dan mungkin agak kritis. Kalau nanti ada yang salah, sudah selayaknya: mohon rekan-rekan pembaca meluruskan dan memberikan masukan untuk perbaikan! 🙂

Perbandingan Qanun No.1/2008 dengan PP No.58/2005

Qanun No.1/2008 terdiri dari 18 bab dan 300 pasal, jauh lebih banyak dibandingkan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang hanya terdiri dari 18 bab dan 158 pasal. Sebagai pembanding, Permendagri 13/2006 terdiri dari 18 bab dan 336 pasal. Jadi, dengan jumlah bab yang sama, jumlah pasal dalam Qanun No.1/2008 hampir dua kali lipat jumlah pasal dalam PP No.58/2005. Hal ini menimbulkan bagi saya dorongan untuk membandingkan substansi kedua peraturan ini.

Beberapa perbedaan dalam struktur batang tubuh kedua peraturan tersebut adalah:

  1. Menimbang: Dalam PP 58 hanya ada 2 UU, sementara dalam Qanun selain 2 UU juga ada pertimbangan lain.
  2. Mengingat: Dalam PP 58 ada 8 angka, sedangkan dalam Qanun ada 29 angka.
  3. Perbandingan bab demi bab:

– Bab 1: Dalam PP 58 ada 4 pasal, sementara dalam Qanun ada 3 pasal.
– Bab 2: Dalam PP 58 ada 11 pasal, sementara dalam Qanun ada 10 pasal.
– Bab 3: Dalam PP 58 ada 13 pasal, sementara dalam Qanun ada 55 pasal.
– Bab 4: Dalam PP 58 ada 14 pasal, sementara dalam Qanun ada 23 pasal.
– Bab 5: Dalam PP 58 ada 11 pasal, sementara dalam Qanun ada 14 pasal.
– Bab 6: Dalam PP 58 ada 42 pasal, sementara dalam Qanun ada 26 pasal.
– Bab 7: Dalam PP 58 ada 6 pasal, sementara dalam Qanun ada 21pasal.
– Bab 8: Dalam PP 58 ada 13 pasal, sementara dalam Qanun ada 5 pasal.
– Bab 9: Dalam PP 58 ada 5 pasal, sementara dalam Qanun ada 22 pasal.
– Bab 10: Dalam PP 58 ada 6 pasal, sementara dalam Qanun ada 44 pasal.
– Bab 11: Dalam PP 58 ada 19 pasal, sementara dalam Qanun ada 9 pasal.
– Bab 12: Dalam PP 58 ada 6 pasal, sementara dalam Qanun ada 4 pasal.
– Bab 13: Dalam PP 58 ada 9 pasal, sementara dalam Qanun ada 9 pasal.
– Bab 14: Dalam PP 58 ada 6 pasal, sementara dalam Qanun ada 6 pasal.
– Bab 15: Dalam PP 58 ada 1 pasal, sementara dalam Qanun ada 1 pasal.
– Bab 16: Dalam PP 58 tidak ada bab 16, sementara dalam Qanun ada 1 pasal.
– Bab 17: Dalam PP 58 ada 3 pasal, sementara dalam Qanun ada 1 pasal.
– Bab 18: Dalam PP 58 ada 4 pasal, sementara dalam Qanun ada 4 pasal.

Secara singkat hasil “analisis” yang saya buat terhadap Qanun Aceh No.1/2008 tersebut, dengan benchmark PP No.58/2005, adalah sebagai berikut:

  1. Lingkup penerapan qanun. Oleh karena qanun ini merupakan hasil “kesepakatan” antara Gubernur Aceh dengan DPRA, maka seharusnya hanya berlaku untuk Pemerintahan Aceh dan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalamnya. Jika dipertegas lagi, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya berlaku untuk SKPD di Pemprov NAD saja? Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  2. Sikap pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Dalam pasal 1 UU No.11/2006 disebutkan: Kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi sebagai satu eksatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin olehs seorang bupati/walikota.
  3. Implikasi politik. Qanun adalah produkdari sebuah proses politik. Oleh karena itu, Qanun No.1/2008 akan bersinggungan dengan isu-isu politik, terutama yang berkaitan dengan (a) Pemilu Legislatif/Gubernur; (b) Pemekaran Aceh; (c) Diskriminasi dalam keuangan daerah.
  4. Pelaksanaan oleh SKPD di Pemprov NAD. Oleh karena Qanun No.1/2008 berlaku di Pemerintahan Aceh saja, maka yang wajib melaksanakannya adalah seluruh SKPD yang di lingkup Pemerintahan Aceh. Namun, yang perlu dicermati adalah bagaimana hubungan antara SKPD ini dengan SKPD yang memiliki Tupoksi sama yang berada di kabupaten/kota?
  5. Kemungkinan direvisi dalam waktu dekat. Revisi atas sebuah qanun bukanlah sesuatu yang haram. Namun, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lumayan besar. Suatu qanun mungkin dapat direvisi karena, misalnya, (a) tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah dan bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.
Iklan
8 Komentar leave one →
  1. Oktober 30, 2008 12:18 am

    It’s a good article. Slamat beh.

    wassalam

  2. Oktober 30, 2008 2:00 pm

    Hati2 rakyat aceh jangan sampai deperdaya oleh pemerintah ….Seperti penetapan Daerah Istimewa di waktu dulu….
    tetapi kenyataannya tidak ada bedanya dengan propinsi lainnya …..Untuk direnungkan…

  3. Oktober 30, 2008 3:07 pm

    Katanya, kalo kebanyakan bikin peraturan, itu justru menandakan ada yang tidak beres dalam negeri tersebut.

    Apakah qanun ini cuma akan jadi macam belasan peraturan pemerintah sejenis yang sering timpang?

    Mari kita lihat nanti 🙂

  4. karna permalink
    Oktober 30, 2008 8:14 pm

    saya belum melihat qanun aceh no.1 tahun 2008, karena rapidshare di komputer saya susah dibuka
    tapi apabila melihat produk hukum – qanun yang lain, saya melihat adanya unsur “mengingat” yang mungkin secara kasar diterjemahkan sebagai sumber-sumber hukum yang lebih tinggi yang menimbulakn perlunya qanun tersbut diterbitkan.
    apabila PP 58 disebutkan maka ada kewajiban qanun aceh no 1 th 2008 untuk mematuhi PP tersebut
    karena Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, makanya menurut saya sudah seharusnya PP 58 dicantumkan dalam qanun tersebut (sekali lagi mohon maaf, saya belum melihat qanun 1/2008), hanya saja untuk penerapannya diatur sendiri oleh Pemerintahan Aceh, maka dari itu muncul Qanun 1/2008
    Adanya kasus korupsi dan lain sebagainya, menurut saya karena adanya ketidaktertiban administrasi dalam prosedur keuangan, jadi apapun peraturan yang dipakai, apabila ada ketidaktertiban administrasi, maka kasus tersebut tetap muncul
    mengenai tunjangan guru yang tidak dapat dibayar tepat waktu, saya menduga hanyalah keterbatasan dari keuangan daerah.
    mengenai kewajiban kabupaten/kota melaksanakan, saya berpendapat, karena Qanun ini merupakan produk hukum dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota merupakan daerah yang “dibina” oleh provinsi, maka Kabupaten/Kota wajib mematuhi Qanun tersebut. dengan membuat Qanun yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten/Kota tersebut.
    jadi banyak peraturan bukan menandakan ada yang tidak beres, tetapi ada yang harus disesuaikan (karena ketidaksamaan karakteristik Kabupaten/Kota, contoh: jarak tempuh ke pusat kota antara SKPD dengan SKPKD)

  5. November 2, 2008 7:55 am

    @Sanny Kurniadi
    Terima kasih atas kunjungannya. Blog yang “lembut”. Hehehe…jadi pingin punya rumah, nih, biar bisa dihiasi dengan bunga-bunga yang menyejukkan dan menenangkah. 🙂

    Ada kalanya yang salah bukan Pemerintah (Pusat), tetapi pengelola “Nanggroe” Aceh sendiri. Misalnya: Aceh memiliki dana yang sangat besar, melimpah ruah, tapi tunjangan guru saja bisa tersendat. Kenapa? Karena terlalu banyak oportunis yang bermain di pemerintahan Aceh. Itu yang membuat Aceh hancur terus menerus…

    @alex©
    Hehehe…. Saya setuju. Sama seperti orang yang sering ganti no HP: mungkin orangnya bermasalah. 😦

    Qanun ini hanya berlaku di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan landasan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jikapun ada “agenda” tertentu di balik penetapannya, maka hal itu “telah disepakati” oleh eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRA).

  6. November 4, 2008 6:46 am

    salam kenal tukeran link yukk

  7. November 4, 2008 10:17 am

    @madzz
    Salam kenal kembali. Silahkan.

  8. Mei 11, 2009 11:23 pm

    produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah aceh terutama oleh DPRA., banyak yang tidak sesuai dengan apresiasi hirarki perundang-undangan indonesia meskipun aceh sendiri sudah mengadopsi uu no 11/2006 tentang pemeritahan aceh akan tetapi a
    Azas lex spesialis derogat lex generalis masih tetap berlaku dalam pembuatan qanun di aceh..trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: