Skip to content

Akuntansi Pemerintahan: Pengantar

Oktober 25, 2008

Akuntansi pemerintahan (AP) di Indonesia secara formal mulai diterapkan setelah diterbitkannya UU No.17/2003 tentang keuangan daerah. Pada pasal 30, 31, dan 32 UU tersebut dinyatakan bahwa Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara dalam pasal 51 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa BUN dan BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Tindak lanjut dari pasal-pasal tersebut adalah diluncurkannya PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memuat prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pemerintah daerah, Pemerintah kemudian menerbitkan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Permendagri No.13/2006. Untuk mempermudah pelaksanaan akuntansi keuangan oleh pemerintah daerah, Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No.900/2008 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan SE-900/31/BAKD yang juga sebagian mengatur tentang proses akuntansi keuangan daerah secara teknis (mencakup penjurnal, posting, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan).

Hambatan-Hambatan

Pelaksanaan akuntansi keuangan oleh pemerintah daerah tidaklah mudah. Beberapa hal mendasar menjadi kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah:

  • Ketidaksiapan dan inkonsistensi regulasi. Pemerintah telah menerbitkan beberapa “aturan main” untuk memayungi dan memandu Daerah dalam menerapkan akuntansi keuangan daerah. Seperti disebutkan di atas, aturan main tersebut mulai dari UU sampai pada SE. Ketidakkonsistenan aturan main juga mnejadi persoalan, misalnya dalam hal perbedaan format dan komponen laporan keuangan antara Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun dalam SAP disebutkan format tersebut hanyalah “contoh”. Implikasinya adalah keharusan bagi SKPD dan Pemda untuk membuat KONVERSI dari “format Permendagri” ke “format SAP”.
  • Ketidaksiapan SDM. Aparatur daerah sebelumnya sangat enjoy dengan kondisi kerja yang tidak produktif, tidak kreatif, sarat KKN, dan tanpa motivasi, karena semuanya ditentukan oleh Pemerintah (Pusat). Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Sampai tahun 2003, akuntansi sama sekali “belum dikenal” oleh aparatur daerah. Akibatnya, akuntansi menjadi “momok” ketika muncul berbagai pandangan yang keliru tentang akuntansi.
  • Persepsi dan sikap aparatur daerah. Akuntansi dipersepsikan sebagai ilmu atau ketrampilan yang “sulit” untuk dipahami, apalagi dilaksanakan. Hal ini terlihat juga dalam pemilihan jurusan di fakultas ekonomi, dimana peminat jurusan akuntansi biasany paling sedikit dibanding jurusan manajemen dan ekonomi pembangunan.
  • Kurangnya sosialisasi dan pembekalan. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya sumberdaya dari Depdagri untuk mensosialisasikan dan memberikan pembekalan teknis akuntansi keuangan kepada aparatur daerah, sementar di sisi lain dukungan dari perguruan tinggi juga rendah. Anehnya, Depdagri justru membatasi keterlibatan pihak di luar Depdagri untuk memberikan pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi dengan melarang pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak selain Depdagri.
  • Banyaknya oportunis yang bermain. Para pencari kesempatan ini bisa berasal dari Depdagri sendiri, aparatur Pemda, konsultan swasta, akademisi dan perguruan tinggi, dan instansi vertikal lainnya (misalnya BPKP dan BPK). Para oportunis ini bisa bertindak sebagai calo/makelar proyek untuk pengadaan software dan hardware akuntansi keuangan daerah atau sebagai konsultan pembina/pendamping dalam pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan sejenisnya yang berkaitan dengan pembekalan aparatur dan pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah. Hal ini kemudian tergambar dari banyaknya “proyek” yang gagala dan berulang terus setiap tahun dengan nilai anggaran yang terserap cukup besar.

Kondisi Terkini

Saat ini, BPK telah melaksanakan fungsinya sebagai external auditor bagi Pemerintah Daerah. Auditor BPK telah menerbitkan opini dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya, yang disertai dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pejabat Daerah. Bahkan LHP ini dapat dikases publik melalui situs BPK (www.bpk.go.id). Ini sebuah perkembangan yang cukup baik dan menarik, yang berimplikasi positif terhadap banyak hal yang berhubungan dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Anehnya, BPKP sebagai auditor pemerintah (dalam hal ini disebut auditor Presiden) cenderung “pelit” dengan informasi yang dimilikinya. Jika kita buka situs BPKP (www.bpkp.go.id), maka sedikit sekali informasi yang bisa kita peroleh. BPKP justru “berjualan” seperti layaknya konsultan swasta, yakni dengan menjual software, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Saya tidak tahu persis apakah “hasil” yang diperoleh BPKP ini disetorkan ke kas negara (sebagai PNBP) atau tidak….. Belakangan BPKP memang sudah agak “berbaik hati”, misalnya dengan menyediakan file tentang pemikiran kepala BPKP, menyediakan konten peraturan perundangan, dan sedikit file tentang konsep-konsep yangs edang dikembangkannya.

Belakangan diterbitkan PP No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ini sebuah langkah maju untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kemudian Depdagri menerbitkan Permendagri No.4/2008 tentang reviu atas laporan keuangan Pemda, yang seiring jalan dengan pentingnya keberadaan SPIP. Ke depan, praktik akuntansi pemerintahan “diharapkan” dapat sebaik, atau setidaknya mendekati, praktik akuntansi yang berlaku di bisnis.

Untuk itu, dibutuhkan kerelaan dan kesediaan para pakar untuk menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bentuk gagasan dan rekomendasi, misalnya berupa buku, hasil penelitian, atau opini di media massa (koran, majalah, internet/blog). Para pejabat dan think thank di departemen/lembaga terkait (terutama Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, BPK, BPKP, Bappenas, LAN) hendaknya tidak “pelit” dengan konsep, modul, buku, dan materi apapun karena apa yang dikerjakan dan diperbuat sesungguhnya didanai dari uang rakyat yang dialokasikan melalui APBN. Mohon diupload di internet (melalui alamat situs departemen/lembaga dimaksud, sehingga bisa diunduh (didonlod) oleh masyarakat luas.

Penutup Pengantar

Tulisan di blog ini adalah pemikiran saya pribadi, disertai dengan harapan akan ada perbaikan pada masa yang akan datang. Semua pihak, yakni Pemerintah dan instansi vertikalnya (termasuk BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian), pemerintah daerah, perguruan tinggi, konsultan swasta, lembaga donor, LSM, dan masyarakat umum hendaknya dapat bersinergi dalam upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pengelolaan keuangan di daerah.

Pada bagian-bagian berikutnya, tulisan dengan topik Akuntansi Pemerintahan ini akan mendiskusikan seara teknis proses akuntansi keuangan daerah dengan acuan utama buku Abdul Halim (2007) Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3) terbitan Penerbit Salemba Empat, Jakarta (2007).

Semoga tulisan-tulisan dalam blog ini bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca, khususnya mahasiswa, aparatur daerah, dan para anggota DPRD yang tertarik dengan keuangan daerah. Amin.

Iklan
4 Komentar leave one →
  1. Sartono Soediarto permalink
    Desember 4, 2008 12:53 pm

    Sedikit menanggapi masalah “pelit”nya BPKP berbagi informasi hasil kerjanya ke publik jika dibandingkan dengan BPK. Hal ini disebabkan perbedaan “posisi” antara BPK dengan BPKP. BPK merupakan lembaga eksternal (di luar pemerintah) dan hasil kerjanya (berupa laporan hasil audit) sepanjang sudah disampaikan kepada DPR/DPRD, otomatis menjadi informasi publik dan terbuka bagi siapapun untuk mengakses informasi tersebut. Sedangkan BPKP, posisinya adalah lembaga internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Informasi hasil kerja BPKP disampaikan kepada Presiden, dan bukan langsung diberikan kepada publik.

  2. bambang permalink
    Maret 28, 2009 10:51 am

    Pak, panjenengan punya slide tentang siklus anggaran negara, trus APBN dan hal -hal tentang keuangan negara, saya dikasih dong? trim bantuannya.

  3. ariyanto permalink
    Oktober 15, 2010 12:05 am

    saya ada tugas untuk mengumpulkan laporan keuangan (neraca, realisasi anggaran & arus kas) 3 tahun terakhir salah satu pemda di indonesia.
    saya sudah cari di beberapa situs instansi & blog tapi ga ada.
    mohon bantuannya jika ada yang tahu.. ty

Trackbacks

  1. fidda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: