Skip to content

Bom Opini yang Menyesatkan

Oktober 22, 2008

Oleh Bhimantara Widyajala* (Media Indonesia – Rabu, 24 September 2008)

Membaca tulisan Tjipta Lesmana (TL) dalam kolom Opini Media Indonesia edisi Rabu (17/9) membuat saya terheran-heran karena begitu banyak informasi yang menyesatkan ditulis di sana. Informasi yang cenderung tendensius menyudutkan pemerintah saat ini, informasi yang jauh dari lengkap (not tell the whole story, particularly the positive sides!). Tulisan ini merupakan penjelasan untuk meluruskan disinformasi dari tulisan tersebut, agar pembaca dapat lebih arif memahami permasalahan sesungguhnya.

Disinformasi sejak awal
Alinea pertama dari tulisan tersebut dibuka dengan kalimat yang memuat pencitraan negatif terhadap Pemerintahan Yudhoyono mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Dikesankan seolah-olah hanya pemerintah sendiri yang menentukan besaran alokasi anggaran pendidikan dan menghilangkan peran pemegang hak bujet di negeri ini. Jangan lupa bahwa APBN merupakan produk hukum dan politik yang membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif. Komitmen yang diberikan presiden untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi seharusnya dipahami sebagai suatu hal yang positif bahwa Pemerintahan Yudhoyono menjunjung tinggi hukum dan konstitusi sehingga tidak seharusnya dipelintir dengan mengesankan seolah-olah ada keterpaksaan di sana.
Subjektivitas yang sama ditunjukkan oleh TL ketika mengilustrasikan wajah menteri keuangan, yang disebutnya masam ketika menjawab pertanyaan wartawan. Saya tidak ingin berdebat panjang di sini tentang kriteria yang membedakan wajah masam, wajah serius, wajah tekun, dan sebagainya, tetapi tidakkah terpikir dalam benak kita bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang memiliki latar belakang akademisi yang kuat dan juga mewarisi kepedulian untuk mencerdaskan bangsa ini dari kedua orang tuanya yang guru besar, juga bersikap positif dengan keputusan peningkatan anggaran pendidikan ini.
Ketika membahas peningkatan defisit APBN kembali, TL tidak mengungkapkan informasi secara lengkap dan akurat mengenai besaran defisit itu. Data historis menunjukkan angka-angka realisasi defisit APBN sejak 2000 sampai dengan 2004 selalu di atas 1% dari produk domestik bruto (PDB), yaitu berkisar antara 1,1% dan tertinggi 2,4% pada 2001. Angka versi APBN awal dan APBN-P dalam kurun waktu tersebut umumnya juga lebih tinggi dari angka realisasinya, yaitu berkisar antara 1,1% dan 4,8% (APBN 2000) dari PDB. Jadi, kalau TL menonjolkan angka defisit dalam tulisannya, sesungguhnya yang ditulis tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa atau aneh. Yang aneh justru ketika TL abai untuk melihat angka-angka defisit APBN terhadap PDB di tahun-tahun sebelumnya sehingga kesimpulannya tentang pembengkakan defisit APBN menjadi prematur.

Dasar hukum
Ketidakpahaman TL tentang pengelolaan utang negara juga tercermin ketika ia melakukan simplifikasi, antara lain dengan menulis, untuk menutup defisit APBN menteri keuangan mencetak surat utang negara sebanyak-banyaknya. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN), jelas diatur adanya pembatasan terhadap penerbitan SUN, baik dari tujuan penerbitannya yang bersifat limitatif (pasal 4) maupun perlunya persetujuan DPR atas nilai bersih maksimal SUN yang dapat diterbitkan. Artinya, penerbitan SUN atau bahkan surat berharga negara (SBN) tidak bisa berdasarkan keinginan pemerintah atau menteri keuangan semata karena ada peraturan perundang-undangan dan lembaga tinggi negara yang membatasi. Perlu diketahui pula bahwa sekalipun, misalnya, pemerintah ingin memaksimalkan penerbitan SBN tetap ada keterbatasan dari pasar keuangan untuk menyerapnya terutama dalam kondisi pasar yang bearish.
Ketidaktahuan TL mengenai SBN terlihat jelas ketika yang bersangkutan berusaha memberi tahu sidang pembaca tentang klasifikasi SBN itu, yang justru membingungkan. SBN dapat diterbitkan dalam beragam jenis mata uang, baik rupiah maupun mata uang negara asing, jadi tidak terbatas dolar saja seperti ditulis TL. Singkatnya, SBN dapat diterbitkan dalam aneka jenis dan bentuk, termasuk dengan warkat atau tanpa warkat (scripless). Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai SBN disarankan untuk mempelajari UU SUN dan UU No 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (lihat situs internet direktorat jenderal pengelolaan utang).
Agar lebih objektif, sebaiknya TL juga membaca nota keuangan dan APBN 2008 karena di sana diuraikan bagaimana pengelolaan utang negara dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta capaian pemerintah diungkapkan dengan data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya sehingga kita tidak terjebak dalam debat kusir yang menjemukan. Dalam dokumen itu dijelaskan juga secara transparan risiko fiskal dan tantangan yang dihadapi sehingga objektivitas sangat terjaga.
Hal lain yang misleading dari tulisan TL ketika ia membandingkan (untuk ke sekian kalinya) pemerintah saat ini dengan pemerintahan masa lalu (Orba), yaitu perbandingan secara parsial utang Pemerintah RI (G to G) dengan obligasi valuta asing yang diterbitkan pemerintah di pasar internasional. Tidak ada penjelasan lain mengenai perbandingan kedua instrumen, kecuali tingkat suku bunganya saja. Dengan keterbatasan ruang penulisan, secara singkat saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak adil membandingkan dua instrumen utang hanya dari tingkat bunga yang harus dibayar, harus juga dilihat aspek lainnya, misalnya, tentang ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) tiap-tiap instrumen, volume dana yang tersedia (program pinjaman jumlahnya terbatas), keterikatan, dan juga tujuan dari pemilihan instrumen utang itu sendiri.

SUN rupiah
Nilai absolut utang tidak akan banyak manfaatnya bila kita ingin mengukur kinerja pengelolaan utang negara secara komprehensif. Rasio total utang negara terhadap PDB sejak 2000 sampai dengan 2007 secara konsisten menurun mulai dari posisi 88% pada 2000 menjadi 35% pada 2007. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan dan pengeluaran negara menurun dari 24%-22% di tahun 2000 menjadi sekitar 12%-11% pada 2007. Profil jatuh tempo SBN yang dapat diperdagangkan menunjukkan perbaikan signifikan yang menjamin keberlangsungan fiskal. Posisi portofolio SBN pada akhir 2001 menunjukkan terdapat beberapa tahun yang memiliki SBN (tradable bonds) yang akan jatuh tempo dengan jumlah besar mencapai nilai nominal di atas Rp80 triliun, tetapi sekarang angka tersebut menjadi kurang lebih hanya separuhnya. Artinya, risiko pembiayaan kembali dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan utang yang baik itu memberikan kontribusi dalam perbaikan peringkat kredit Indonesia yang pernah berada dalam posisi terendah, yaitu selective default naik 9 tingkat ke peringkat BB/BB-/Ba3 (fitch/S&P/moody’s) atau 2-3 notches dari peringkat investasi terendah.
Hal paling menyesatkan lainnya yang ditulis TL adalah pernyataan bahwa pemerintah tidak pernah melunasi secara tunai SUN yang jatuh tempo, tapi selalu dengan cara penukaran SUN yang jatuh tempo dengan seri baru yang dikeluarkan. Itu jelas suatu kebohongan besar! Pada saat jatuh tempo, baik pokok SUN maupun bunganya selalu dibayar tunai oleh pemerintah. Tidak sekalipun pemerintah gagal bayar (default) atau tidak memenuhi kewajibannya karena jika itu terjadi berarti pelanggaran terhadap undang-undang dan menghancurkan kepercayaan pasar. Pembelian kembali, baik dengan cara tunai (cash buyback) maupun penukaran SUN (debt switch), merupakan upaya pengelolaan risiko yang dilaksanakan dengan pendekatan pasar (market friendly approach). Bahkan dalam lelang cash buyback, pemerintah justru melunasi lebih cepat sebelum SUN tersebut jatuh tempo. Sejak 2003 sampai dengan saat ini, total pokok SUN yang dibayar pemerintah sebelum tanggal jatuh temponya (buyback) mencapai Rp20 triliun. Jumlah itu tidak termasuk SUN yang dilunasi setiap tahun pada saat jatuh tempo.
Tentang ORI005 telah kami jelaskan di berbagai kesempatan bahwa target yang dimaksud adalah target dari tiap-tiap agen penjual, bukan target pemerintah. Jika jumlah ORI005 yang diterbitkan lebih sedikit dari ORI sebelumnya, TL harus melihat seluruh alternatif pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah dan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN sampai dengan akhir tahun yang karena berbagai hal ternyata tidak sebesar dari yang direncanakan.

*Penulis adalah Direktur Surat Berharga Negara, Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: