Skip to content

Belanja Bantuan Sosial

Oktober 18, 2008

Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial (BBS) merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD. Artinya, pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Pada prinsipnya, BBS dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 45 ayat 1 Permendagri No.13/2006). Namun, pengertian ini bisa saja kurang tepat karena secara keseluruhan tujuan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda (yang anggaran belanjanya dialokasikan dalam belanja langsung (yang melekat pada kegiatan) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam revisi atas Permendagi 13 bunyi pasal tersebut diubah, sehingga tidak ada lagi “tujuan pemberian bantuan sosial”.

Dalam Permendagri No.59/2007 dinyatakan bahwa pemberian BBS tidak terikat pada keharusan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib terlebih dahulu. Namun, harus dipahami bahwa BBS diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Perencanaan dan Penganggaran BBS

Penyusunan RKA-nya dilakukan oleh SKPKD dengan nama dokumen RKA-PPKD (pasal 1 hurup 34a Permendagri No.59/2007). Sebelumnya, dokumen anggaran untuk BBS ini tidak jelas, karena memang tidak dapat menggunakan RKA-SKPD. Akibatnya, mau tidak mau Daerah harus memodifikasi format RKA-SKPD sehingga bisa “menampung” BBS (dan juga rekening-rekening pembiayaan).

Pengalokasian anggaran untuk BBS didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya:

  • Jumlah kelompok/organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang diperkirakan akan menjadi penerima bantuan.
  • Prioritas pembangunan daerah setahun ke depan.
  • Keterkaitan pemberian BBS dengan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
  • Kemampuan keuangan daerah.
  • Persetujuan dari DPRD.
  • “Keleluasaan” daerah yang diberikan oleh Pemerintah. Meski secara perundangan Daerah berwenang untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya, namun Pemerintah sering memberikan batasan-batasan. MIsalnya untuk kasus bantuan untuk klub sepakbola di daerah. Karena tidak boleh diberikan setiap tahun, Daerah kemudian mensiasati dengan memasukkan nama organisasi lain, misalnya KONI atau PSSI daerah.

Politik Anggaran terkait BBS

Karena BBS dialokasikan tidak berdasarkan target kinerja tertentu, maka penentuan besaran (jumlah) dalam APBD cenderung subjektif. BBS tidak dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum, namun lebih spesifik dan insidentil. Hal ini menyebabkan pengalokasian lebih karena discretionary power yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya mendapatkan titik temu dalam kesepakatan KUA/PPAS.

Pada praktiknya, BBS direalisasikan oleh eksekutif, dalam hal ini kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Kepala daerah yang berstatus incumbent (karena mencalonkan diri lagi dalam Pilkada) sering memanfaatkan BBS untuk “mengkampanyekan” dirinya kepada masyarakat. Sebaliknya, legislatif (DPRD) cenderung tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan BBS ini.

Menjelang Pemilu legislatif 2009, di mana saat ini RAPBD 2009 masih dalam masa penyusunan atau pembahasan, isu BBS sedikit menarik perhatian kita. Para anggota perwakilan (khususnya DPRD) berada pada masa krusial mengingat mereka harus “bertempur” lagi agar tidak terpental dari gedung dewan. BBS merupakan salah satu “alat” yang dapat dipakai untuk memikat hati masyarakat pemilih. Namun, karena BBS tidak bisa disalurkan melalui kegiatan, maka yang bisa diberikan adalah bantuan-bantuan, seperti bantuan pendidikan/beasiswa, bantuan kepada organisasi masyarakat/kepemudaan, atau bantuan kepada tokoh masyarakat (perorangan).

Bagi masyarakat sendiri sebenarnya tidak menjadi persoalan siapa yang menyampaikan atau menyerahkan bantuan kepada mereka. Kepala daerah atau ketua/anggota DPRD tidak ada bedanya. Akan tetapi, bagi pejabat daerah sendiri hal ini sangat berarti, terutama saat menjelang Pemilu seperti sekarang ini.

Pengaturan BBS

Seperti belanja yang lain, BBS selayaknya diatur oleh Pemda, misalnya dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan berpayung pada Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD). Hal ini bisa dilakukan apabila sebelumnya telah dibuatkan pasal tentang BBS ini sehingga di dalam Perkada bisa dirinci pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaannya.

Hal-hal yang perlu diatur diantaranya mencakup:

  • Pengertian, tujuan, dan sumber dana BBS;
  • Karakteristik dan persyaratan organisasi/orang penerima proposal;
  • Perencanaan dan penganggaran BBS;
  • Penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban BSS;
  • Dokumen-dokumen pengelolaan BBS.

Selain hal-hal di atas, perlu juga ditentukan siapa atau SKPD mana yang berwenang untuk menyalurkan BBS. Apakah boleh anggota DPRD ikut menyalurkan BBS ini? Masalah yang mungkin muncul adalah: Apakah DPRD memiliki “fungsi” untuk meneyalurkan bantuan pemerintah daerah seperti BBS?

Idealnya, penyaluran BBS haruslah melalui “satu pintu” dimana hanya ada “satu kunci” untuk membukanya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul konflik internal di Pemda, misalnya antara kepala daerah dengan DPRD.

Pengaturan berbeda bisa dibuat untuk partai politik (Parpol). Pemerintah pusat telah menerbitkan aturan yang lebih tegas dan eksplist tentang hal ini.

“Pelaksanaan” dan Pertanggungjawaban BBS

Penyaluran BBS dapat melalui SKPKD, Sekretariat Daerah, atau SKPD lainnya. Pada prinsipnya, mekanisme untuk memperoleh BBS adalah sebagai berikut:

  • Calon penerima BBS mengajukan proposal kegiatan yang membutuhkan bantuan dana. Di dalam proposal ini setidaknya dicantumkan (1) Nama dan penjelasan lain tentang organisasi/orang yang membutuhkan bantuan dana; (2) Tujuan penggunaan dana; (3) Rincian kebutuhan dana; dan (4) nomer rekening bank yang menjadi tujuan transfer dana jika proposal disetujui.
  • Proposal dimaksud disampaikan kepada Pemda melalui SKPKD/SKPD/kepala daerah/Sekda. Jika melalui kepala daerah/Sekda biasanya akan dibuatkan disposisi, yang ditujukan kepada BUD/kuasa BUD.
  • BUD/Kuasa BUD atau SKPD lain yang menangani BBS “memverifikasi” proposal calon penerima BBS dan mencocokkan dengan database yang dimiliki Pemda: Apakah organisasi/orang tsb terdaftar? Apakah isi proposal cukup “menggigit” dan “meyakinkan” untuk dibantu?
  • BUD/Kuasa BUD/SKPD melakukan konfirmasi tentang kebenaran data dalam proposal. Mengecek keberadaan organisasi/orang yang mengajukan proposal bisa saja dilakukan sepanjang dibutuhkan/dipandang perlu. Mungkin hal ini memperlambat proses, namun bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
  • Jika proposal “disetujui untuk dibantu”, maka akan dibuatkan dokumen untuk pencairan/transfer. Jika diambil tunai, maka si penerima harus menandatangani kuitansi (yang biasanya disipak oleh bendahara) yang membuktikan bahwa si bendahara BBS sudah membayarkan sejumlah uang untuk tujuan seperti tercantum dalam kuitansi tsb.
  • Pembayaran/transfer ke rekening penerima bantuan. Bagi sebagian bendahara/pegawai Pemda, pembayaran secara tunai lebih disukai karena biasanya ada “uang terima kasih” (grease money) yang diberikan oleh si penerima bantuan.

Pertanggungjawaban BBS memang unik. Hal ini disebabkan sejak awal “tidak ada target kinerja yang akan dicapai”. Dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan BBS untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya karena adanya KKN. Penerima BBS mungkin pihak-pihak yang dekat dengan pejabat daerah atau memiliki “komitmen” tertentu dengan aparatur daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) biasanya cukup tajam menyoroti BBS ini sehingga kadangkala membuat pejabat daerah dan bendahara kelabakan untuk membuat pertanggungjawabannya.

Pada prinsipnya, pengelolaan belanja daerah, termasuk BBS, haruslah dilakukan secara tranparan dan akuntabel. Harus ada pedoman tentang mekanisme dan prosedur yang jelas tentang pengajuan, pembayaran, dan pertanggungjawaban BBS yang bisa diakses oleh siapa saja. Untuk itu, Pemda harus paham karakteristik masyarakatnya, khususnya format dan sifat pemberian bantuan yang perlu melalui BBS.

Memang sistem buatan manusia tidak ada yang sempurna. Namun, membuat aturan sendiri mungkin menjadi sebuah awal untuk pengelolaan kepemerintahan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Iklan
4 Komentar leave one →
  1. April 22, 2009 2:02 pm

    mohon informasi permendagri yang memperbolehkan apbd untuk peningkatan sdm tenaga kesehatan melanjutkan pendidikan

  2. Juli 3, 2009 7:19 am

    @Saefuddin Zuhri
    Saya tidak menemukan Permendagri yang melarang alokasi anggaran untuk peningkatan SDM Pemda, pak. Tinggal Pemdanya saja yang seharusnya membuat kebijakan yang dijabarkan dalam KUA dan PPAS. Nama rekeningnya ada di Lampiran A-VII dan A-VIII Permedagri No.13/2006.

  3. Syarif Noor permalink
    Juli 14, 2009 1:10 pm

    apakah diperbolehkan membantu suatu organisasi yang mengajukan permohonan bantuan kepada Pemda untuk keperluan pelaksanaan kegiatan “Study Banding” ? tkb sebelumnya.

  4. Johnk242 permalink
    September 28, 2014 8:31 am

    Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore edekkaedecdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: