Skip to content

BPK: Laporan Keuangan Pemda Seluruh Indonesia Buruk

September 26, 2008

Medan – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam empat tahun terakhir (2004-2007), dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), buruk, buruk, dan buruk sekali. Dari 287 pemda (entitas) yang diperiksa, 10 di antaranya mendapat penilaian ‘Tidak Wajar’, dan pada tahun 2007 jumlahnya meningkat jadi 50 dari 274 entitas yang diperiksa.

Terpuruknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam empat tahun ini disebabkan perbaikan sistem transparansi dan akuntabilitas fiskal sebagai kunci keberhasilan perombakan sistem sosial pada era reformasi belum dijalankan secara maksimal.

“Akibatnya, persentase LPKD bukan malah membaik, tapi malah melorot dengan penilaian buruk sekali,” ujar Kepala BPK Anwar Nasution dalam dialog publik yang berlangsung di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro, Medan, Rabu (27/8/2008).

Menurut Anwar, dari 33 provinsi serta 434 kabupaten dan kota se-Indonesia yang menyampaikan LPKD 2004-2007 dengan jumlah entitas total 1.382, hanya tiga persen yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan jumlah 36 entitas.

Berikutnya, delapan entitas atau sekitar satu persen mendapat penilaian WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP), 1.054 entitas (76 persen) dengan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 184 entitas (13 persen) dengan penilaian Tanpa Memberikan Pendapat (TMP//Disclaimer/), dan 100 entitas (7 persen) dengan penilaian Tidak Wajar (TW).

Terkait penilaian LPKD pemda se-Indonesia yang dinilai buruk, buruk, dan buruk sekali, Anwar memberikan perbandingan. Tahun 2004, dari 287 entitas yang diperiksa, 10 entitas mendapat penilaian TW. Namun pada 2007, dari 274 entitas yang diperiksa, yang mendapat penilaian TW meningkat jadi 50.

Demikian pula untuk predikat WTP. Menurut Anwar, pada 2004, dari 287 entitas yang diperiksa, 17 di antaranya mendapat penilaian WTP. Namun, pada 2007, jumlahnya malah menurun jadi 3 dari 274 entitas yang diperiksa.
(rul/fiq)

Sumber: Detikfinance.com Rabu, 27/08/2008

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. September 27, 2008 4:09 pm

    Entah kenapa, semenjak Anwar nasution terkena isu beberapa kasus, saya menjadi tidak begitu percaya lagi dengan BPK …

  2. Amam Setiabudi permalink
    November 6, 2008 8:33 pm

    eheeemmmhh kasihan engkau “daerah”……

  3. MARLE permalink
    April 28, 2009 11:06 am

    Dari Sisi Pemda : Laporan keuangan Pemda sudah dapat disajikan sesuai dengan SAP, tetapi belum berdasarkan proses akuntansi. barangkali itu yang terlupakan oleh pemerintah.
    Dari sisi BPK : Para Audito BPK harusnya lebih arief dan belajar tentang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.Progress kearah perbaikan yang telah dilakukan oleh suatu pemda dari tahun ketahun patut dijadikan dasar dalam penilaian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: