Skip to content

Kuntoro Salah Kaprah

September 17, 2008

Marzuki Ali, SH

NAMA Kuntoro Mangkusubroto cukup populer di Aceh pascatsunami. Ini karena dia oleh Presiden RI diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana (Bapel) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Dengan jabatan itu, dia menjadi tokoh sentral dalam proses rehab-rekon Aceh dan Nias. Namun ketenaran kepala Bapel BRR itu bukan karena proses rehab rekon yang begitu “wah” melainkan banyaknya terobosan yang dilakukannya dinilai aneh, kontradiktif dan salah kaprah. Terobosan-terobosan aneh itulah yang bikin popularitas Kuntoro melambung tinggi. Aksi aneh terakhir ini antarta lain ketika membuat mencaplok tugas dan kewenangan Sekretaris Badan Pelaksana BRR yang dijabat Teuku Kamaruzzaman. Di luar dugaan, sikap intervensi itu kemudian membuat protes dari bawahannya tersebut. Teuku Kamaruzzaman yang di SK-kan Presiden sebagai Sekretaris BRR menyampaikan keberatan atas kebijakan sepihak Kepala BRR itu.

Merasa tindakan Kuntoro telah malampaui batas, melalui konferensi pers, Teuku Kamaruzzaman yang akrab disapa Ampon Man mengumumkan pengunduran diri dari posisinya Sekretaris BRR yang didudukinya selama dua tahun terakhir. Pria yang mewakili GAM dalam struktur BRR ini merasa tugasnya “dirampas” secara sepihak oleh atasannya.

Hal itu menjadi menarik karena selama ini protes internal dalam tubuh BRR nyaris tidak ada terhadap tindakan apapun yang dilakukan Kuntoro. Misal, beberapa waktu lalu, Kuntoro telah merampas kewenangan lima deputi di lingkungan BRR, yaitu pemberhentian Deputi Perumahan, Deputi Ekonomi, Deputi Pendidikan dan Kesehatan, Deputi Agama, Sosial dan Budaya serta Deputi Kelembagaan. Saat itu, tidak ada satu deputi pun yang menyatakan protes pada tindakan Kuntoro, walau para deputi itu hingga kini (masih) memegang SK yang ditandangani Presiden. Sikap diam para deputi itu sungguh memalukan dan menunjukkan betapa lemahnya mereka dan takut pada sosok Kuntoro.

Salah kaprah

Kali ini, Kuntoro mencomot kewenangan Sekretaris Badan dalam penataan kepegawaian (SDM) melalui pengeluaran SK Nomor 22/PER/BP-BRR/VIII/2008. Sebagaimana dilansir Harian Serambi Indonesia, dalam SK itu Kuntoro mengambilalih tujuh tugas utama yang ada di tangan Sekretaris Badan, yaitu: penerimaan pegawai, penetapan renumerasi (gaji) pegawai, mutasi pegawai, promosi jabatan pegawai, penurunan jenjang jabatan pegawai, perpanjangan kontrak kerja pegawai serta pengakhiran kontrak kerja pegawai. Setelah tugas itu diambil-alih, dalam SK itu tertulis akan dibentuk komite-komite untuk pengelolaan SDM (Serambi, 30/08/2008).

Tindakan Kuntoro melalui SK tersebut salah kaprah. Pertama, karena kewenangan Sekretaris BRR telah dituangkan dalam SK Presiden. Logikanya, bagaimana mungkin SK Presiden diobrak-abrik oleh seorang Kuntoro yang merupakan bawahan Presiden.

Kedua, Kuntoro hendak membentuk komite-komite setelah kewenangan itu diambil. Padahal pada sisi lain dia selalu berbicara masalah perampingan organisasi, dan yang dilakukan dengan membentuk komite-komite lain. Lebih dari itu Kuntoro tidak menjelaskan model komite-komite itu, siapa saja personilnya dan berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung komite-komite itu. Ada-ada saja memang ulah Kuntoro!

Kebijakan pengambilalihan tugas Sekretaris Badan itu diduga karena Kuntoro terbius oleh bisikan orang-orang terdekatnya. Dari pantauan saya, di sekitar Kuntoro terdapat sejumlah sosok yang kerap mengapit rapat Kepala BRR itu. Di antaranya adalah Ricky Subagio (Kepala Sektetariat Pimpinan), Michael Onny Setiawan (Kepala Pengelolaan Pengetahuan), dan Arif Ariadi (Juru Foto Pimpinan). Kabarnya ketiga sosok ini dalam struktur BRR berada di bawah Kepala Badan.

Menurut sebuah sumber, sosok-sosok di atas kerap mengapit Kepala BRR; di mana saja dan kapan saja. Dengan bahasa lain, dimana ada Kuntoro, di situ ada mereka. Mencermati fenomena ini, maka besar dugaan kebijakan-kebijakan aneh yang kerap dipertontonkan oleh Kuntoro tidak terlepas dari bisikan orang-orang dekat yang ada di sekitarnya. Namun, anehnya, tatkala muncul masalah dari kebijakan yang dibuat Kuntoro, orang-orang dekatnya terkesan tidak berupaya membela Kuntoro. Sebaliknya, Kuntoro sendiri yang disodorkan ke publik manakala tindakannya itu telah mengundang masalah.

Kemungkinan terdapat sejumlah pekerja di BRR yang selama ini menikmati gaji besar merasa khawatir dengan tindakan Sekretaris Badan yang kerap mengeluarkan surat tidak memperpanjang kontrak pegawai. Diduga ada sejumlah orang yang selama ini tidak bekerja tapi menikmati gaji besar, tidur di hotel bintang lima bersama keluarga di Jakarta, serta dapat bolak-balik Banda Aceh – Jakarta, merasa dihantui akan mendapat “surat cinta” pemutusan kontrak kerja sebelum April 2009.

Untuk menghindari kemungkinan yang kurang menguntungkan itu, maka bisa saja dibisikkan ke telinga Kepala Badan untuk mengambil tugas pengelolaan SDM yang ada di tangan Sekretaris Badan, untuk kemudian dibentuk komite-komite. Nah, di sinilah peluang paling bagus untuk menggarap berbagai model dalam rangka mempertahankan eksistensi diri. Misalnya, komite itu dikendalikan oleh Kepala Sekretariat Pimpinan. Selanjutnya komite itu dapat mengangkat pegawai baru sesuai keinginannya, menaikkan gaji teman-teman dekat, memberhentikan pegawai yang tidak disenangi dan seterusnya.

Butuh Penyeimbang

Sebuah fakta, orang-orang dekat kepala BRR itu didatangkan khusus. Merekalah yang menebar masalah dalam tubuh BRR. Sebut saja misalnya ulah Kepala Sekretariat Pimpinan yang lama, Widjajanto, yang disebut-sebut sebagai aktor di balik pembuatan buku laporan BRR seharga mulai Rp 650 ribu sampai Rp 2,7 juta/eks. Anehnya lagi, buku-buku itu dicetak di perusahaan bodong seperti di Warung Soto Kudus Jakarta atau di depot air minum isi ulang. Sayangnya, skandal yang divonis bersalah di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Negeri Aceh ini kemudian dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung RI.

Melihat fenomena yang tak makin tak sehat itu, sepatutnya bagi Kuntoro untuk mencari figur penyeimbang, yang bersih pikirannya, yang baik perangainya, yang memiliki jatidiri, yang tidak suka menjilat, yang tidak suka mengkhianati atau menjerumuskan pimpinan, serta yang mampu menjauhkan kepentingan pribadi. Figur yang memiliki persyaratan seperti ini layak dijadikan sebagai tempat konsultasi oleh seorang pimpinan sebelum ia mengeluarkan kebijakan strategis. Apalagi bagi Kuntoro tidak mungkin mengingat semua masalah seiring usianya, maka wajar untuk banyak bertanya serta merenungkan berulang-ulang sebelum membuat sebuah kebijakan, agar tidak salah kaprah. Semoga!

*) Penulis adalah wakil sekretaris DPW PAN Aceh, mantan pengacara di Jakarta.

Sumber: Harian Serambi Indonesia.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    September 17, 2008 3:30 pm

    Bagi sebagian masyarakat Aceh, berita seperti ini merupakan sebuah “bukti” betapa terjadi “penguasaan” orang-orang pusat terhadap banyak aspek kebijakan di Aceh. Siapapun tahu dan paham bagaimana konspirasi bisa terjadi oleh politik dan birokrasi dengan mengorbankan seorang “aktor” lapangan. Kuntoro mungkin hanya boneka. So, masih banyak hal yang harus dijelaskan, khususnya oleh Kuntoro.

  2. September 19, 2008 5:07 am

    assalam..
    pa kaabr nya nech..
    gmn kalo tukaran link nya.. add kan web sy ke daftar teman nya ya.. jgn lupa untuk mengaddkan web anda ke daftar link saya jg..:D:D thanks..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: