Skip to content

Penerapan Syariat Islam di Aceh: sebuah review singkat

September 14, 2008

Teuku Reiza Yuanda

“Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.” (QS An-Nahl: 125).

Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Hasil penelitian oleh Bustami (Pascasarjana UGM, 2004) memperlihatkan bahwa kalangan ulama dan aktivis mahasiswa memang melakukan tuntutan agar syariat Islam diberlakukan di Aceh, sedangkan aktivis LSM, cendekiawan, dan masyarakat kalangan bawah, tidak pernah melakukannya. Terlepas dari ada atau tidaknya tuntutan, penerapan Syariat Islam di Aceh lebih berkorelasi dengan aspek politik, yaitu sebagai upaya pemerintah menyelesaikan konflik di daerah ini.

Menyimak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh beberapa waktu lalu, terdapat beberapa keluhan terkait dengan metode penerapan Syariat Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, dan pihak pelaksana Syariat Islam seperti tidak berdaya mencegah meluasnya tindak kekerasan yang sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh. Atas nama Syariat Islam, seringkali pelaku pelanggaran menerima perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual (contohnya pemaksaan adegan mesum di pantai Lhok Nga oleh oknum polisi Syariah). Kasus Mesum tahun 2007 di Abdya yang juga berakhir dengan pembakaran rumah seorang janda yang diduga sebagai pelaku perbuatan mesum oleh warga.

Salah satu kritik adalah selain belum kaffahnya penerapan syariat di Aceh penekanannya juga hanya pada beberapa hal dan terkesan dangkal, seperti yang seringkali muncul ke permukaan adalah kasus mesum, khalwat, judi, dan khamar, yang kemudian direspon oleh masyarakat melalui sweping-sweping di jalan-jalan negara yang dalam beberapa kasus berakhir ricuh, dan kafe-kafe dengan penekanan pada penggunaan pakaian bagi perempuan. Dalam pelaksanaan Syariat Islam, justru terjadi pelanggaran terhadap serangkaian aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya muncul pertanyaan, apakah korupsi dan manipulasi keuangan negara dibenarkan dalam Islam? Apakah tidak menunaikan ibdah shalat, puasa dan zakat dibenarkan dalam Islam? Apakah menghujat orang lain, memukul dan menghina pelaku pelanggaran Syariat Islam tanpa adanya proses hukum yang adil dibenarkan oleh Islam? Sebagian besar masyarakat di Aceh membenci pelanggar Syariat Islam, padahal justru si pembenci sendiri terkadang jarang beribadah untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, bak kata pepatah lama Aceh “sembahyang wajeb uro jumat, sembahyang sunat uro raya” (shalat wajib adalah Shalat Jumat, dan shalat sunnah adalah Shalat Ied).

Tidak mengherankan apabila masih dijumpai masyarakat di Aceh yang sudah akhil baligh belum begitu mampu membaca Al Quran dengan lancar, tidak pernah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang seperti ini tidak pernah mendapat hukuman, tetapi sudah bertindak sebagai penegak syariat dengan ikut serta dalam berbagai penangkapan atas nama syariat, karena masih dangkalnya pemahaman tentang Syariat Islam.

Sejauh ini, penerapan Syariat Islam belum menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Penerapan Syariat Islam dilakukan ketika Aceh berada dalam pusaran konflik, sehingga kelancaran pelaksanaannya mengalami gangguan yang cukup serius, bahkan isu Syariat Islam pernah berada di bawah bayang-bayang isu konflik. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya, antara lain:

  • Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan. Di samping itu, rumusan formula syariat yang tepat dan ideal untuk diaplikasikan juga belum ditemukan.
  • Penegasan hukum terhadap permasalahan pelindungan anak dalam Syariat Islam. Anak.anak yang berumur 18 tahun nantinya tunduk kepada undang-undang anak walau melakukan pelanggaran syariat dan mereka harus diproses melalui pengadilan anak
  • Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparatur maupun di masyarakat Aceh.
  • Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.
  • Status, keterampilan dan ”code of conduct” polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Selain itu, penerapan Syariat Islam secara menyimpang dan tidak benar telah mengakibatkan munculnya beberapa hal berikut.

  • Mengemukanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
  • Memudarnya kepercayaan masyarakat kepada elit politik setempat.
  • Munculnya resistensi masyarakat terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama regulasi yang terkait dengan penerapan syariat Islam.

Mengubah paradigama masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri Betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Penerapan Syariat Islam di Aceh sat ini harus mendapat kajian ulang yang mendalam dari semua pihak, sehingga Islam di Aceh tidak terkesan sebagai Islam yang radikal yang menghalalkan cara-cara kekerasan, tetapi menjadi Islam yang berwibawa, bersahaja dan rahmatan lil’alamin. Ditakutkan konsekuensi di kemudian hari, masyarakat akan takut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun bukanlah takut akan hukuman Allah, tetapi justru takut mendapat perlakuan yang merendahkan martabat dari manusia itu sendiri. Seharusnya pelaksana atau pemegang kebijakan dapat memberikan penyadaran moral kepada masyarakat melalui penerapan Syariat Islam untuk mencapai ridha Allah SWT secara jangka panjang. Bukan hasil pemikiran jangka pendek karena asumsi Aceh sebagai Negeri Serambi Mekah dan kepentingan politik semata. Amin. (Diolah dari berbagai sumber)

Penulis merupakan mahasiswa tingkat akhir Graduate Program in Marine Geosciences, University of Bremen, Jerman. Aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, dan Komunitas Masyarakat Aceh se-Eropa.

Sumber: Indomuslim.com.

Iklan
5 Komentar leave one →
  1. Soemanto permalink
    September 15, 2008 8:42 pm

    http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=903&Itemid=440
    Syukriy:
    Bung Soemanto, terima kasih atas link-nya. Berikut isi link dimaksud:

    Terjadi Misimplementasi Penerapan Syariat Islam di Aceh

    Munster-Teuku Reiza Yuanda, mahasiswa Master di Universitat Bremen yang juga Kepala Bidang Kerjasama Antar Institusi –
    Komunitas Masyarakat Aceh se-Eropa, mengungkapkan bahwa telah terjadi misimplementasi penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam salah satu sesi kajian negara dan kesetaraan jender di Evangelische Studierende Gemeinde Munster (ESG) Jerman, sabtu (9/02/2008) ini Reiza menyatakan bahwa misimplementasi itu berupa berbagai klasifikasi tindak kekerasan terhadap masyarakat luas secara umum dan perempuan secara khusus. Demikian dipaparkannya dalam kajian yang diselenggarakan PCIM Jerman, PPI Jerman dan http://www.muslimindonesia.com

    Reiza memulai paparan dengan perjalanan sejarah penerapan Syariat Islam di Aceh sejak abad IX sampai dengan pasca reformasi. Menurutnya, penerapan Syariat Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari akar sosial budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Aceh. Sehingga untuk mencapai visi sejati penerapan Syariat Islam, beberapa pasal di Qanun Aceh harus direvisi dan ditambah sehingga benar-benar untuk kemaslahatan umat dan menerapkan prinsip equality under the law serta dapat menjangkau tindak-tindak pidana khusus lainnya.

    Lebih lanjut Reiza memaparkan, partisipasi aktif dan pemberian pemahaman serta re-edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengurangi tindak kekerasan. “Masyarakat umum melihat sering terjadinya tumpang tindih tugas Wilayatul Hisbah dengan tugas kepolisian di lapangan. Kualitas SDM, capacity building, keterwakilan perempuan, dan anggaran kerja harus ditingkatkan dalam tahap implementasi oleh Wilayatul Hisbah” ungkapnya. Menurutnya, pemanfaatan media kebudayaan dan kesenian yang menjadi wadah awal penyebaran Islam di Aceh, juga harus kembali dimasyarakatkan, sembari membentuk wahana publik untuk dialektika dan ijtihad produk hukum secara interdisipliner”, demikian tambah mantan Ketua Badan Legislatif PPI Jerman periode 2006/2007 ini. (arif)

  2. gustiana permalink
    September 19, 2008 11:52 am

    Itu merupakan gambaran islam di indonesia pada umumnya masih mempersoalkan hal-hal yang gak mendasar padahal yang dasar sama sekali belum tersentuh. Hal tersebut jangan didiamkan saja oleh pemerintah daerah ataupun pusat karena akan berakibat pada image islam Indonesia pada umumnya.
    Saya secara pribadi sangat ngeri dengan cara2 yang sering dilakukan oleh organisasi yang mengatasnamakan Islam
    1. Melakukan sweeping kesana kemari.
    2. Berjamaah Melanggar Peraturan Penggunaan Jalan Raya (Gak pakai helm saat konvoi).
    3. Dan masih banyak yang lainnya boss.
    Wassalam
    Syukriy:
    Saya sependapat bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak dibernarkan, terlebih lagi atas nama agama. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia menghadapi persoalan yang juga besar karena sangat beragamnya cara pandang dalam menghadapi masalah. Namun harus disadari juga bahwa kekerasan atas nama agama tidak hanya terjadi dalam Islam. Dalam agama lainpun persoalan serupa terjadi. Artinya fundamentalis juga ada dalam agama Katolik, Protestan, Hindu, dan “agama” lainnya. Yang lebih keras lagi adalah apa yang ddilakukan oleh Yahudi dengan ajaran Talmud-nya, yang menggunakan ideologi Zionism…

  3. yoan permalink
    Oktober 24, 2008 9:50 am

    betul, benar, yes, ok, bangeeeeeeeeeeet

  4. syukriy permalink*
    Oktober 27, 2008 2:27 pm

    @Yoan
    🙂

  5. Juli 11, 2009 10:26 am

    hanya sedikit klarifikasi mengenai tulisan pak Teuke Reiza Yuanda, mengenai pelecehan seksual di pantai Lhoknga, bahwa yang melakukan hal tersebut BUKANLAH Polisi Syari’ah (wilayatul Hisbah), melainkan para pemuda (wilayah sekitar) yang mendapati sepasang non-muhrim sedang “on air”. Para Pemuda tersebut, dalam berita terakhir telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Mengikuti fenomena penerapan syari’at Islam di Aceh, merupakan sebuah tantangan yang sangat besar.(1), Sejarah penerapan Syari’at Islam di Aceh setelah bergabung dengan NKRI adalah upaya re-inkarnasi penerapan Syari’at Islam yang pernah mengalami kejayaannya pada masa kerajaan Darussalam (Iskandar Muda). Namun sistem hukum di Aceh merupakan bagian dari hukum sekuler Indonesia, maka penerapan syari’at pada tataran legal formal, mengalami gagal total. (2). Pergolakan diAceh yang menuntut merdeka, kemudian Presiden Habibi menganggap solusinya adalah permintaan penerapan Syari’at Islam, maka disahkanlah UU No.44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, tapi karena hakikat persoalannya adalah bukan persoalan Syari’at, namun penerapannya hanya dalam hal simbol-simbol belaka (mis.merubah plat kantor dengan memaki huruf-huruf jawi). (3). Meskipun tuntutan merdeka yang dimotori oleh ASNLF, bukan karena persoalan Syari’at, namun prosesnya tetap berjalan, sehingga UU No.44 tahun 1999 dan UU No.18 tahun 2001, melalui Qanun (perda) sebagai payung hukum penerapan Syari’at mensahkan beberapa persoalan (ditetapkannya Mahkamah Syari’ah, sebagai pengadilan pelanggaran Syari’at Islam), namun perbuatan pelanggaran Syari’at hanya dalam hal, 1.Busana Muslim/Muslimah, 2.Judi, 3.Alkohol dan 4. Khalwat. Sementara perkara jinayat lainnya seperti; mencuri, merampok, korupsi, perkosaan, pembunuhan, zina, dll. Aceh tidak/belum mempunyai legal formalnya (qanun/perda), yang mengatur penetapan hukumnya bagi pelaku. Persoalan lain adalah tidak adanya lembaga pelaksana, karena WH/Polisi Syari’at bukanlah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyidik dan/atau bahkan menyelidik perkara2 tersebut. Tugas WH dalam qanun No.11 Tahun 2002 hanya memberi nasehat, teguran dan pengawasan. Sehingga banyak kasus yang dilimpahkan kepihak kepolisian hilang entah kemana, apalagi jika polisi atau tentara yang melanggar syari’at tersebut.
    (4).Untuk menerapkan sistem Syari’at Islam secara kaffah di Aceh, perlu dilakukan perubahan sistem tata hukum di Indonesia, atau khususnya untuk Aceh, (sistem federal). alternatif lainnya adalah jika ingin penegak hukum syari’at benar2 ingin ditegakkan, maka diperlukan pengesahan peraturan2 yang mengatur tindak pidana dalam Islam secara komprehensive dan jadikan WH sebagai lembaga independen yang disahkan dibawah payung hukum (undang-undang) yang mempunyai wewenang untuk menangkap, menyidik dan menyelidik, beranikah Aceh dan Indonesia untuk itu? atau hukum Syari’at hanya utopia belaka?wallahu’alam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: