Skip to content

Hanya di Aceh: Bupati Mengundurkan Diri

September 14, 2008

Pengantar. Aceh adalah sebuah negeri yang istimewa. Istimewa bisa beragam makna. Dari segi politik pemerintahan, Aceh istimewa karena dibuatkan UU tersendiri: UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Aceh juga diberi nama khusus: Nanggroe Aceh Darussalam, disingkat NAD. Apa makna Nanggroe yang sesungguhnya dalam bahasa Aceh? Negara, negeri, wilayah, daerah, pemerintahan? Berita “istimewa” terbaru dari Aceh adalah mundurnya seorang bupati dari jabatan yang bagi sebagian orang sangat didambakan dan dikejar-kejar dengan segala cara. Bagaimana bisa? Berikut cerita panjangnya, yang diambil dari situs koran harian yang terbit di Banda Aceh: Serambi Indonesia.

Bukhari Bertugas Lagi
Alasan Bukhari: Iklim Politik dan Birokrasi tidak Sehat

JANTHO – Dengar pendapat (hearing) sekaligus mendengarkan alasan mundurnya Bukhari Daud dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Besar yang digelar di Gedung DPRK Aceh Besar, di Kota Jantho, Sabtu (13/9) tidak mendapatkan satu ketegasan apakah Bukhari masih bersedia melanjutkan kepemimpinannya atau tidak. Meskipun ada penegasan bahwa Bukhari akan melaksanakan tugas mulai Senin besok, tetapi itu dilakukan sambil menunggu proses pernyataan mundurnya dilakukan oleh DPRK. Proses hearing antara anggota DPRK Aceh Besar dengan Bukhari Daud berlangsung tertutup mulai pukul 10.30 hingga 14.30 WIB, Sabtu (13/9). Hearing tersebut dilaporkan alot karena berulangkali anggota dewan meminta Bukhari menjelaskan secara spesifik alasan pengunduran dirinya. Namun Bukhari menolak memberikan penjelasan lisan secara spesifik karena telah menyiapkan penjelasan secara tertulis sebanyak tiga halaman folio, dan semua anggota dewan yang bertanya disarankannya membaca jawaban tertulis itu.

Dalam jawaban tertulisnya, Bukhari menyatakan penyebab dirinya mundur karena iklim politik dan birokrasi di Aceh Besar yang tidak sehat sehingga menjadi sumber penderitaan lahir batin bagi dirinya. Bukhari juga bersikukuh pada keputusannya untuk berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Besar. Meski demikian, ia menyatakan akan menjalankan roda pemerintahan sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan.

Bukhari mengungkapkan, iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat itu telah menjadi sumber penderitaan lahir dan batin bagi dirinya. “Sehingga terjadilah suatu dilema dalam batin saya, antara mengikuti iklim yang sudah tumbuh menjadi kebiasaan namun tidak dapat diterima oleh nurani, atau menentang iklim ini dengan berbagai risiko,” tulisnya dalam jawaban tertulis yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRK.

Dia juga menulis, “Sangat disayangkan, iklim politik yang berkembang di daerah kita seolah-olah telah didasari oleh sebuah filsafat politik bahwa politik adalah untuk mengalahkan dan menguasai, kalau tidak Anda akan dikalahkan atau dikuasai.”

Menurut Bukhari, iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat ini telah menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk, baik secara fisik maupun mental. “Beban pekerjaan yang semakin berat yang tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dikhawatirkan akan berdampak buruk dan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan tata pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, maupun terhadap diri saya pribadi,” begitu diuraikan Bukhari.

Tanggapan DPRK

Usai hearing dan mendengarkan alasan Bukhari Daud menyatakan mundur, Pimpinan DPRK Aceh Besar menggelar konferensi pers. Konferensi pers itu tanpa dihadiri Bukhari karena yang bersangkutan langsung pergi setelah pertemuan dengan DPRK. Bahkan ketika dicegat Serambi dan wartawan lainnya, Bukhari tetap bungkam. Dia hanya mengatakan, semuanya akan dijelaskan melalui konferensi pers oleh Pimpinan DPRK. Pada pukul 22.30 WIB tadi malam, Serambi masih mencoba menghubungi Bukhari Daud melalui HP-nya, namun masih tetap off.

Dalam konferensi pers, Ketua DPRK Aceh Besar, Tgk Musannif menyampaikan kesimpulan yang dihasilkan dari hearing dengan Bukhari Daud.

Kesimpulan yang diambil anggota dewan menyangkut alasan pernyataan mundur Bukhari Daud bisa dibaca dari jawaban tertulis yang disampaikannya.

Selanjutnya, DPRK Aceh Besar sepakat meminta Bukhari Daud untuk tetap menjadi Bupati Aceh Besar sampai berakhirnya masa jabatan. Sedangkan kesimpulan terakhir, DPRK Aceh Besar sepakat meminta Bukhari Daud tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Bupati Aceh Besar sebagaimana mestinya.

Terkait iklim politik dan birokrasi di Aceh Besar yang tidak sehat seperti disampaikan Bukhari, Musannif mengatakan akan meninjau dan menelusuri maksud dari pernyataan itu. “Memang pernyataan terkait iklim politik dan birokrasi yang disampaikan beliau menimbulkan tanda-tanya, namun kami (DPRK) akan meninjau dan menelusuri kembali maksud dari pernyataan tersebut,” ujarnya.

Membingungkan

Ketua DPRK Aceh Besar, Tgk Musannif yang ditanyai ulang oleh Serambi tadi malam mengakui belum adanya sikap tegas (spesifik) dari Bukhari Daud menyangkut alasan dia mengundurkan diri selain pernyataan iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat.

Ketika ditanyakan apa makna pernyataan Bukhari bahwa dirinya tetap akan menjalankan roda pemerintahan sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan, menurut Musannif, pernyataan itu bisa diartikan Bukhari memang sangat bersikukuh dengan pernyataan mundur yang pernah dibuatnya. “Sementara di sisi lain dia juga mengatakan akan tetap melaksanakan tugas sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan. Ini yang membingungkan karena sikap dewan sudah cukup jelas, yaitu tidak akan memproses pernyataan mundurnya,” kata Musannif.

Musannif juga mengutip kembali dialog yang terjadi dalam forum hearing. Bukhari berkali-kali menyatakan keputusannya (untuk mundur) sudah final, dan menilai (sikap itu) juga hak beliau yang diatur Undang-Undang.

“Menanggapi itu, anggota dewan berkali-kali juga menyatakan bahwa sebagai bupati pilihan rakyat, beliau juga memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan,” kata Musannif mengutip hasil hearing.

Ditanya bagaimana sikap DPRK kalau Bukhari tetap dengan keputusannya, Musannif belum bisa memberikan tanggapan meski dia mengakui kalau kondisi seperti ini terus berlarut-larut akan membuat roda pemerintahan terkendala. “Tentu harus ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, namun belum bisa ditentukan karena semuanya harus sesuai dengan mekanisme,” ujar Musannif.

Unjukrasa

Suasana di Kota Jantho hampir sepanjang hari kemarin benar-benar ’panas luar dalam‘. Ketika di dalam Gedung DPRK berlangsung hearing dengan Bukhari Daud, di luar gedung serombongan besar masyarakat dan mahasiswa menggelar unjukrasa. Mereka datang dari berbagai kecamatan di Aceh Besar.

Massa mengusung sejumlah poster bertuliskan dukungan kepada Bukhari Daud untuk kembali memimpin Aceh Besar. Poster tersebut bertuliskan antara lain, “kami masyarakat Aceh Besar tidak menerima pengunduran diri Bukhari Daud dari jabatan Bupati Aceh Besar. Bukhari adalah pilihan rakyat, tetap menjadi bupati.”

Mundur satu paket

Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (Himab) juga mengerahkan puluhan aktivis ke Kota Jantho, kemarin. Dalam orasinya, Himab menyampaikan lima maklumat, yaitu mendukung Bukhari Daud sebagai Bupati Aceh Besar sampai berakhirnya masa jabatan dan menyatakan surat pengunduran diri Bukhari sah secara hukum. Himab akan mengawasi persidangan dan mendengar langsung alasan mundurnya Bukhari dan meminta Bukhari menyampaikan pertanggungjawaban alasan tersebut kepada masyarakat.

Mahasiswa Aceh Besar tersebut juga menandaskan, apabila Bukhari tetap bersikukuh untuk mundur, Himab memintanya mundur secara paket (Bukhari Daud-Anwar Ahmad).

Suasana sempat memanas saat pengunjukrasa berusaha menerobos ke dalam ruang sidang namun dicegat oleh aparat keamanan yang melakukan penjagaan. Meskipun tak berhasil menemui langsung Bukhari Daud, akhirnya masyarakat dan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Bantah minta jatah

Ketua DPD PAN Aceh Besar, Ir Mawardi Ali yang juga Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dalam konferensi pers menyatakan, meskipun PAN merupakan salah satu partai pengusung pasangan Bukhari Daud-Anwar Ahmad pada Pilkada 2006, namun pihaknya membantah tudingan kalau PAN meminta jatah dalam bentuk uang maupun proyek kepada Bukhari selaku kepala daerah.

“Partai tidak pernah meminta proyek ataupun setoran (uang) kepada bupati. Kontribusi yang diminta oleh partai kepada Bukhari Daud yaitu kontribusinya kepada rakyat. Dengan memberi kontribusi kepada rakyat, berarti beliau sudah memberikan kontribusinya kepada partai,” tegas Mawardi Ali.(th/nas)

Iklan
4 Komentar leave one →
  1. September 14, 2008 9:50 pm

    Dilemma politik ya pak …

  2. Sandra Utama permalink
    September 15, 2008 1:01 pm

    perlu dicontoh oleh daerah lain tuh…..

  3. September 15, 2008 1:19 pm

    Dilema dalam politik? Iya, lah. Inilah yang disebut dengan demokrasi, yang menurut saya tidak salah jika diplesetkan menjadi democrazy. Dalam politik, banyak orang menjadi tidak normal, tidak beretika, dan meghalalkan segala cara (tentu tidak semuanya).

    Saya kira bantahan dari PAN tidak ada gunanya. Semua sudah tahu, kok. Setiap dukungan politik pasti ada ekornya, mesti ada kompensasinya, selalu nyata kontraprestasinya. Orang Amerika bilang: no free lunch!

    Kelemahan politik representasi adalah adanya “harga” yang harus dibayar oleh seorang kepala pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Kontrak dan deal yang terjadi di antara calon dan partai politik sudah sangat jamak dan merupakan realitas politik saat ini. Nah, untuk mengurangi persoalan yang tidak etis di belakang hari, ada partai politik yang sejak awal membuat persyaratan yang eksplisit dan transparan. Misalnya: sebagian penghasilan dari pejabat harus diserahkan ke partai. Saya kira ini lebih fair…

    Saya sangat menghargai sikap Tgk Bukhari Daud. Selaku seorang Bupati beliau berani menunjukkan sikap. Beliau tidak takut berhenti jadi bupati. Nah, akhirnya ada yang terusik, ya parpol yang mengusungnya: PAN.

  4. Jasin Matondang permalink
    September 21, 2008 7:15 pm

    Hebat juga di Aceh tu. Di daerah lainnya bisa tidak ya? Kabarnya bahkan ada yang jadi gila karena gagal jadi bupati. hehehhehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: