Skip to content

Pemotongan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat

September 10, 2008

Pengantar. Dana perimbangan merupakan sumber utama pendapatan Daerah, setidaknya berkisar antara 80-95 persen dari total aliran dana masuk ke kas daerah. Belakangan, Pemerintah memberlakukan sanksi atas ketidakpatuhan Daerah terhadap aturan main yang sudah ditentukan oleh Pusat (UU, PP, Perpres, atau Peraturan Menteri) dengan cara menahan atau memotong dana perimbangan yang ditransfer ke Daerah. Media Indonesia kemudian menanggapi hal ini dalam ruang Editorial-nya.

Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH Terkait Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) PP No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan (Menkeu) terhitung mulai tanggal 4 September 2008 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.29/PMK.07/2008) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Dalam Kaitannya Dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pinjaman yang dapat dikenakan pemotongan DAU dan/atau DBH adalah pinjaman yang dalam naskah perjanjian Pinjaman telah mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH atau Pinjaman yang dalam naskah perubahan perjanjian Pinjaman mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH.

Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa terhadap Pemda yang memiliki tunggakan pinjaman dapat dikenakan pemotongan DAU dan/atau DBH. Pemotongan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran tunggakan yaitu jumlah kewajiban yang terdiri dari kewajiban pokok, denda, dan/atau biaya lainnya, yang belum dibayar oleh Pemda dan telah melewati tanggal jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan naskah perjanjian Pinjaman. Pemotongan dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan adanya dokumen sebagai berikut: (a) surat pernyataan Pemda bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung; (b) surat kuasa Pemda kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA Transfer ke Daerah untuk memotong DAU dan/atau DBH; dan (c) surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai kesediaan dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung.

Besaran pemotongan tidak melebihi besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah bersangkutan. Besaran maksimum pemotongan per tahun untuk daerah yang Indeks Kapasitas Fiskalnya tinggi, sedang, serta rendah secara berturut-turut adalah 20% (dua puluh persen), 15% (lima belas persen), 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAU dan/atau DBH yang dialokasikan untuk Pemda bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun lebih kecil dari tunggakan maka pemotongan akan dilakukan secara bertahap untuk beberapa tahun sampai dengan seluruh pembayaran Tunggakan selesai dibayarkan. Sementara itu, dalam hal pemotongan dilakukan lebih dari satu tahun maka besaran maksimum pemotongan per tahun akan dihitung kembali dengan menggunakan data kapasitas fiskal dan jumlah DAU dan DBH yang akan dialokasikan untuk Pemda bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724.

Sumber: Antara.

———————————————————————-

Editorial Media Indonesia, Jumat, 12 September 2008

Memangkas Jatah Dana Perimbangan Daerah

HUBUNGAN pemerintah pusat dan daerah tidak pernah sepi dari persoalan. Kali ini menyangkut dana perimbangan daerah. Jatah dana itu bakal dipangkas seandainya tunggakan utang daerah ke pusat tidak juga dibayar-bayar.

Langkah tegas pemerintah pusat itu memang pantas dilakukan karena tunggakan utang daerah untuk 2005 saja sudah mencapai Rp60 triliun lebih. Sebuah jumlah yang tergolong sangat besar dan jelas membuat gusar pemerintah pusat.

Lalu keluarlah Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.07/2008 yang mengatur perihal pemangkasan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Besarnya berkisar 10%-20%, bergantung pada kemampuan anggaran setiap daerah.

Peraturan yang diteken pada 4 September 2008 itu juga menyebutkan pemangkasan DAU/DBH harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemda setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ancaman pemotongan DAU bukanlah hal baru. Sebelumnya, pemerintah pusat juga pernah akan menjatuhkan sanksi berupa pemotongan DAU sebesar 25% bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum juga selesai membahas APBD hingga April 2008.

Keterlambatan pengesahan APBD dan kelambanan pelunasan utang ke pusat sebenarnya mencerminkan betapa buruknya kinerja pemerintah daerah. Belum lagi fakta memperlihatkan daya serap anggaran juga masih jeblok.

Tidak bisa dimungkiri bahwa otonomi telah membuat banyak daerah berbuat seenaknya saja, bahkan tidak sedikit merasa menjadi negara dalam negara. Banyak daerah yang tidak lagi menaruh hormat kepada pusat.

Otonomi boleh dibilang baru sukses sebatas memindahkan kelembagaan dan aparat pemerintahan ke daerah-daerah pemekaran. Namun, gagal dalam mentransformasikan rakyat ke arah yang lebih baik dan berkecukupan.

Yang terlihat justru transformasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menilap uang negara sekarang bukan lagi milik pejabat di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat daerah. Banyak pejabat eksekutif ataupun legislatif daerah yang kini tengah diadili.

Karena itu, langkah pemerintah pusat yang mengancam akan memotong DAU selayaknya dipandang sebagai stimulus bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pusat pun semestinya tidak boleh sungkan mengumumkan daerah-daerah yang terlambat mengesahkan APBD, lamban membayar utang, dan buruk dalam menyerap anggaran.

Yang perlu digarisbawahi, penggunaan instrumen fiskal seperti pemotongan DAU untuk mengikat kepatuhan daerah semestinya memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Tidak sebatas pada peraturan menteri keuangan.

Penyebabnya UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya mengatur soal penundaan penyaluran dana perimbangan dan bukan pemotongan DAU. Penegasan dan penempatan pasal sanksi pemotongan dana dalam undang-undang dibutuhkan agar ada pijakan hukum yang kuat. Jangan sampai pemerintah pusat dibikin malu karena kalah bersengketa di pengadilan.

Iklan
One Comment leave one →
  1. meigik permalink
    Juni 12, 2009 9:04 am

    SETUJU, KEWAJIBAN HARUS DIDAHULUKAN, SALAM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: