Skip to content

Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah

Agustus 24, 2008

DATA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, dari tahun 2004 hingga 2008 ada 211 kasus korupsi yang diselidiki, 107 perkara penyidikan, 75 perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 53 perkara telah dieksekusi. Dari ratusan kasus korupsi itu, ada 8 kelompok perkara menurut jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)-nya. Delapan kelompok itu adalah:

  1. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D;
  2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran;
  3. TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan;
  4. TPK penggelapan dalam jabatan;
  5. TPK pemerasan dalam jabatan;
  6. TPK penerimaan suap;
  7. TPK gratifikasi; dan
  8. TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

Selain memaparkan jenis-jenis TPK, dalam dialog dengan para kepala daerah di Gedung DPD, Jumat (22/8), Ketua KPK Antasari Azhar juga menyampaikan sejumlah modus operandi korupsi di daerah. Berikut adalah 18 modus operandi yang dirangkum KPK:

  1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daeran/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
  2. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark-up), Kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
  3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak.
  4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakandana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya Kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau Fiktif.
  5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/peiabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
  6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
  7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda dan melakukan mark-kmn atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
  8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
  9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
  10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
  11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
  12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
  13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubung dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
  14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinyadengan harga yang sudah di-mark-up.
  15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk men-cicilkan barang pribadinya denganmenggunakan anggaran daerah.
  16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
  17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
  18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Sumber: Kompas, 23-08-2008

Iklan
One Comment leave one →
  1. AGUNG WIDODO permalink
    September 2, 2008 6:12 am

    Pak Syukriy . . terima kasih atas bantuan Anda akan adanya blog ini . . lain kali saya akan mohon bantuan petunjuk untuk menyelesesaikan studi saya . . Salam dari Wonogiri . Agung W – Dinas Pendidikan KAb Wonogiri.

    Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungannya, pak Agung. Semoga blog ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, terutama rekan-rekan yang membutuhkan referensi dan diskusi tentang riset di sektor publik (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, manajemen keuangan, akuntansi, dan analisis laporan keuangan).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: