Skip to content

Menyongsong Anggaran Pendidikan 20 Persen

Agustus 23, 2008

Oleh Suharto (Kompas, Kamis, 21 Agustus 2008)

Amanat Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen secara tegas adalah anggaran untuk bidang pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran pemerintah. Namun, realisasi anggaran 20 persen itu baru terlaksana tahun 2009, sebagai implementasi dari keputusan mahkamah konstitusi tertanggal 13 Agustus 2008, yang menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan harus sesuai konstitusi.

Dalam rencana anggaran 2009, besaran alokasi pendidikan mencapai lebih dari Rp 220 triliun, suatu angka yang menakjubkan untuk ukuran APBN Indonesia. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan meskipun harus dipaksa, sementara beberapa negara tetangga sudah mengalokasikan anggaran lebih dari 20 persen sejak lama.

Harapan besar untuk memperbaiki sektor pendidikan kita yang amburadul kembali menyembul. Pertanyaan mendasar terkait dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen ini adalah apakah secara otomatis akan memperbaiki persoalan pendidikan kita?

Tentu saja tak mudah memastikan pendidikan kita akan membaik dengan anggaran yang semakin besar tadi. Banyaknya kepentingan yang ikut bermain dalam persoalan pendidikan kita menyurutkan harapan besar akan kualitas pendidikan kita. Kesan bahwa Departemen Pendidikan Nasional tak siap dengan anggaran yang besar sangat kental. Pada akhirnya, alokasi anggaran asal-asalan dan jauh dari amanat konstitusi.

Misalokasi anggaran pendidikan lalu bermuara pada fakta bahwa semakin tinggi alokasi anggaran pendidikan, justru biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat semakin tinggi. Persoalan lain adalah masalah tata kelola anggaran, mulai dari satuan pendidikan hingga ke puncak hierarki kekuasaan pendidikan masih sangat lemah. Banyaknya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan adalah bukti nyata karut-marutnya tata kelola itu.

Langkah awal untuk mengalokasikan anggaran pendidikan adalah menentukan indikator yang jelas dan terukur. Untuk pendidikan dasar, karena itu kewajiban negara/pemerintah, maka indikatornya adalah pemerataan. Tidak dapat ditawar lagi adalah standar minimal untuk setiap satuan pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat berprestasi dengan baik. Fasilitas fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan penunjang lainnya harus sesuai standar minimal. Kemudian, kebutuhan guru dan sarana nonfisik lainnya juga harus distandardisasi. Jika standar minimal tersebut dapat dipenuhi, baru bicara ujian nasional dan kualitas.

Dalam hal pengajuan anggaran fisik, terutama terkait fisik selama ini yang berlaku adalah satuan pendidikan harus memiliki modal awal sekian persen baru dapat mengajukan ke dinas terkait. Apabila hal ini masih diberlakukan, maka pendidikan yang merata dan berkualitas sudah pasti tidak akan tercapai. Sebab, sekolah-sekolah di perkotaan yang relatif sudah maju akan menerima alokasi anggaran lebih besar lagi, sementara sekolah di daerah/perdesaan akan semakin tertinggal.

Pemerataan pendidikan dasar di Indonesia yang demikian luas cakupannya tentu harus memperhitungkan aspek kemahalan. Artinya, insentif lebih harus diberikan bagi pendidik yang mengajar di daerah- daerah terpencil. Dengan demikian, ada jaminan guru-guru yang berkualitas bersedia mengajar ke daerah-daerah tersebut.

Pengawasan

Kebocoran APBN di negeri ini diyakini masih sangat besar, terbukti dari maraknya kasus-kasus korupsi terkait dengan anggaran. Besaran anggaran pendidikan yang meningkat luar biasa, potensial sekali untuk terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat perlu diarahkan ke Departemen Pendidikan nasional. Jika perlu, departemen ini menjadi salah satu prioritas bidang garap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jangan sampai anggaran besar hanya menjadi bahan jarahan orang- orang tak bertanggung jawab, akhirnya pendidikan justru semakin mahal. Selama ini ada kesan program-program pemerintah di bidang pendidikan cenderung sepihak dan tidak mau mendengarkan masukan dari pihak lain. Banyak sekali program pemerintah yang tak tepat, setidaknya dari sisi waktu (timing), seperti sertifikasi guru dan dosen, akreditasi sekolah dan pendidikan tinggi, ujian nasional, dan sebagainya. Bagaimanapun program-program itu memang diperlukan, tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi yang sangat mendasar.

Kebijakan yang tidak tepat justru mengakibatkan ekses yang tidak menyenangkan. Sertifikasi guru yang menitikberatkan aspek administratif menimbulkan penyimpangan di lapangan, misalnya pengadaan sertifikat-sertifikat yang sifatnya instan, ijazah S-1 asal-asalan, dan sebagainya.

Karena kebijakan tersebut dikuti dengan adanya insentif gaji yang cukup signifikan, akibatnya justru suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Akreditasi sekolah dan perguruan tinggi yang tidak akurat menyebabkan kesulitan pemetaan kualitas pendidikan tidak benar. Ada sekolah ecek-ecek terakreditasi bagus dan sebaliknya, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin rendah.

Ada baiknya akreditasi ditetapkan dengan standar/indikator yang mudah, terukur, dan tepercaya, seperti karya yang dihasilkan, alumni yang berkualitas, dan bahkan jika perlu dikaitkan dengan permasalahan bangsa saat ini, yaitu pemberantasan korupsi. Artinya, jika suatu lembaga pendidikan alumninya banyak terlibat korupsi, harus diberikan akreditasi yang rendah, toh tujuan pendidikan adalah membangun karakter bangsa, bukan semata-mata menghasilkan alumni dengan pendapatan besar.

Ada keunikan kalau tidak bisa dibilang keanehan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu betapa sulitnya sekolah di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, sementara begitu mudahnya untuk sekolah di pendidikan tinggi. Hal ini jelas berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di negara-negara maju. Untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dari SD sampai SLTA orang harus berjuang keras, apalagi menyangkut sekolah yang menyandang status favorit. Akan tetapi, untuk pendidikan tinggi, asal punya uang dapat masuk ke jurusan dan perguruan tinggi mana pun.

Terakhir, tugas pemerintah adalah juga melakukan regulasi sehingga tujuan pendidikan sesuai amanat konstitusi dapat tercapai. Perlu standardisasi yang lebih keras terhadap penggunaan ijazah di negeri ini sehingga tidak sembarangan lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah yang dapat digunakan untuk mencapai jenjang kekuasaan tertinggi, seperti di lembaga legislatif dan eksekutif dari pusat ke daerah.

Suharto Pengajar Ilmu Ekonomi FE UII, Yogyakarta

Catatan: Departemen Dalam Negeri kemudian menerbitkan Surat Edaran Mendagri tentang alokasi 20% dari total belanja APBD.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. Agustus 23, 2008 2:44 pm

    salam kenal

    Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungannya, bung Madzz (http://madszzz.blogspot.com). Salam kenal kembali…

  2. Agustus 23, 2008 7:20 pm

    #madzz (http://madszzz.blogspot.com)
    Salam kenal kembali. Terima kasih atas kunjungannya.

  3. Agustus 31, 2008 9:08 pm

    Sangat menarik tulisan Pak Suharto ini. Sangat inspiratif dan memunculkan banyak hal yang perlu dikaji.

    Pertanyaan mendasar terkait dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen ini adalah apakah secara otomatis akan memperbaiki persoalan pendidikan kita?

    Syukriy:
    Terima kasih, lae…
    Saya kira persoalan pendidikan kita bukan pada anggaran, tapi pada moral para birokrat dan politisi. Ada beberapa fakta terjadi di daerah selama ini, misalnya:
    1. Realisasi anggaran untuk urusan pendidikan yang belum mencapai 100%. Coba perhatikan laporan keuangan Pemda di seluruh Indonesia, berapa Pemda yang bisa menghabiskan alokasi untuk pendidikan? Jadi, meskipun belum sampai 20% dari APBD, anggaran pendidikan di Pemda ternyata tidak mampu dihabiskan oleh SKPD terkait.
    2. Kalau anggaran sudah 20% dari APBN, program apa yang akan diluncurkan oleh Pusat? Kalau hanya dihabiskan untuk menaikkan penghasilan guru, anak kecil saja bisa. Menaikkan gaji kan mudah, tinggal dikali-bagi-tambah-kurang pakai kalkulator? Nah, kenapa tidak ada usulan konkrit dari para politisi kita di DPR? Apakah karena mereka memang bukan orang-orang dengan rasa cinta akan pendidikan yang tinggi?
    3. Jangan-jangan ini kebijakan politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilu 2009. Menaikkan alokasi APBN untuk pendidikan dengan menaikkan harga BBM ibarat menjadi dewa penolong masyarakat A dengan cara merampok masyarakat B. Hampir sama dengan Maling yang Budiman Robin Hood. Bedanya: Robin Hood melawan negara demi rakyatnya, sementara di kita ini negara mengkhianati rakyatnya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: