Skip to content

Menghindari Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Agustus 18, 2008

Ikak G. Patriastomo (ikak@lkpp.go.id)

Pengantar

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu isu terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang selalu tercantum setiap tahun dalam APBD ini sering tidak bisa terealisasi sepenuhnya karena aparatur pemerintah memiliki kekuatiran terjerat perkara korupsi. Kadangkala SKPD di Pemda tidak berani melaksanakan lelang, meskipun telah tercantum dalam APBD. Isu KKN dalam penunjukan pihak ketiga sebagai pemenang lelang, ketidakjelasan penunjukan langsung (PL), transparansi dari Pengguna Anggaran yang rendah, komisi atau fee proyek, atau hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan target kinerjanya, senantiasa mengemuka di media massa. Untuk memperjelas persoalan yang sesungguhnya, pakar pengadaan barang/jasa dari Bappenas Ikak G. Patriastomo menuliskan pandangannya di Harian Media Indonesia (11/8/2008) dan disajikan kembali dalam blog ini.

Pada pidato kenegaraan tahun lalu, Presiden SBY mengajak semua pengelola pengadaan tidak takut dengan penegakan hukum melawan korupsi, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, selama kita merasa sudah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahasa yang lebih tegas adalah pengelola pengadaan tidak perlu khawatir berhubungan dengan penegak hukum selama tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan.

Acuan suatu tindakan disebut tindak pidana korupsi adalah UU No.31/1999 yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan, Keppres 80/2003, perlu dikaitkan dengan UU No.31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi.

Pemahaman yang luas mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan adalah adanya tindakan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, kesalahan dalam proses pengadaan (hal ini jamak) tidak selalu dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan satu keinginan atau niatan untuk semata-mata untuk mencapai tujuan pengadaan (tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain) pasti terhindar dari tuduhan korupsi. Tetap perlu dicatat bahwa niat seperti itu masih tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengadaan. Dalam sistem pengadaan yang dibangun selama ini, keinginan untuk melakukan korupsi dapat ditengarai dengan tingkat transparansi yang terjadi dari suatu proses pengadaan.

Aspek transparansi dalam proses pengadan yang diatur dalam Keppres 80/2003 meliputi antara lain kewajiban mengumumkan pelelangan yang dibarengi dengan memberi waktu yang cukup bagi peserta lelang untuk mempersiapkan penawarannya.

Keppres 80/2003 sudah mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengadaan dan melihat hasilnya. Hasil pengadaan bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. PPK wajib memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada masyarakat yang memerlukan penjelasan. Dengan adanya UU No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), proses dan hasil pengadaan tidak termasuk dalam ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan tidak mengumumkan proses pengadaan secara terbuka di surat kabar yang ditetapkan berdasarkan Keppres 80/2003 adalah perbuatan melawan hukum. Selama ini banyak keluhan dari panitia pengadan bahwa seringkali anggaran untuk mengumumkan pelelangan di surat kabar tidak disediakan. Pada kasus ini dapat disebut telah terjadi tindakan melawan hukum karena Pengguna Anggaran wajib menyediakan biaya pengumuman. Bahkan ada kasus, suatu instansi secara sengaja tidak menganggarkan biaya pengumuman untuk tidak memberi kesempatan pelelangan secara terbuka.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, yang termasuk korupsi adalah perbuatan curang (misalnya mengurangi kualitas) pada waktu melaksanakan pekerjaan, atau perbuatan curang pada waktu menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika selama ini ada kesan bahwa pelaku usaha tidak dapat dituntut secara hukum karena melakukan korupsi maka dengan ketentuan ini pelaku usaha juga dapat dituntut. Seringkali tindakan ini juga melibatkan unsur pengelola pengadaan, khususnya penerima barang atau pekerjaan.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam pengadaan juga dapat terjadi bila terdapat perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tentunya secara melawan hukum dengan memaksa penyedia memberi sesuatu atau membayar sesuatu, misalnya komisi atau fee. Pada prinsipnya, semua komisi atau potongan yang terjadi dari suatu transaksi menjadi hak negara.

Pada kasus korupsi yang lain lagi, terdapat tindakan pegawai negeri dengan sengaja turut serta dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan untuk mengurus atau mengawasinya, yang tentunya ada keuntungan finansial bagi sirinya. Pada kasus ini, pekerjaan dikerjakan oleh sekelompok PNS namun sesungguhnya kontraknya dengan penyedia jasa. Rasanya hal-hal demikian itu kita sudah mengetahuinya.

Sumber: Harian Media Indonesia, 11 Agustus 2008.

Catatan:

Berikut ini adalah berita dari Harian Serambi Indonesia (Banda Aceh), 22/8/2008, berkaitan dengan persoalan pengadaan barang/jasa. Waktu yang terlalu panjang, yakni 45 hari, oleh pengusaha diminta untuk dipersingkat menjadi 30 hari, agar penyerapan anggaran bisa lebih baik. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, APBD dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Bagaimana komentar anda, rekan pembaca yang terhormat?

22/08/2008 01:51 WIB
Untuk Percepat Daya Serap Anggaran, Tahapan Evaluasi Proyek APBA Perlu Dipersingkat

BANDA ACEH – Untuk meningkatkan daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2008 yang baru terealisasi 10 persen atau Rp 850 miliar dari pagu sebesar Rp 8,5 triliun hingga Agustus ini, sebuah cara jitu ditawarkan pengusaha. Yakni, persingkat waktu tahapan evaluasi tender proyek APBA 2008 dari 45 menjadi 30 hari saja.Gagasan itu diutarakan Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Aceh, Drs Lukman CM, kepada Serambi, Kamis (21/8), menanggapi realitas masih minimnya daya serap APBA Tahun 2008 yang hingga bulan kedelapan ini baru terpakai 10 persen. Padahal, waktu efektif yang tersisa untuk tahun ini tinggal tiga bulan lagi. “Karena sisa waktu pelaksanaannya tinggal 90 hari lagi, maka proses tender proyek APBA 2008 mulai dari pengumuman lelang sampai pada penetapan pemenang cukup 30 hari saja,” ujarnya bersaran.

Selama ini, standar waktu yang diperlukan untuk tahapan proses tender proyek ––mulai dari pengumuman lelang sampai pada penetapan pemenang–– mencapai 45 hari. Lukman ingin tahapan itu dipersingkat. Saran tersebut disampaikan Lukman, terutama agar sisa waktu yang tinggal sedikit lagi itu bisa diefektif dan dimaksimalkan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk meningkatkan daya serap anggaran proyeknya yang masih sekitar 10 persen. “Dengan begitu, kita prediksi bisa segera naik menjadi 30 persen,” ujar Lukman CM. Ia membayangkan, dengan banyaknya proyek yang telah ditandatangani serta turunnya perintah kerja, maka penarikan uang muka kerja (UMK) oleh para kontraktor bisa meningkat.

Sekarang ini, katanya, akibat belum banyak proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani kontraknya, sehinga daya serap anggaran belanja modal pembangunan dan pengadaan barang masih rendah. Contohnya, proyek di jajaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pengairan yang mendapat alokasi dana APBA 2008 Rp 2 triliun. Seminggu setelah DPRA mengesahkan APBA 2008, pada 30 Mei 2008, kedua dinas itu sudah mulai mengumumkan pelelangan proyeknya pada media cetak. Akan tetapi, karena masa evaluasi yang digunakan panitia tender cukup panjang, yakni antara 45-60 hari, ungkap Lukman, akibatnya pelaksanaan proyek fisik APBA 2008 banyak yang belum terealisasi.

Selain itu, Ketua Gapensi Aceh tersebut menyarankan kepada panitia tender proyek APBA 2008, tidak terjebak dengan penawaran yang rendah, tapi pada akhir tahun bakal banyak proyek yang tidak selesai. Contohnya, ungkap Lukman, pembangunan berbagai proyek rehab-rekon yang didanai APBN dan lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2005-2007 di Aceh pascatsunami. Dalam periode itu banyak gedung pemerintah yang diborongkan dengan harga 65-70 persen dari pagu anggaran proyeknya, justru ditinggalkan kontraktornya. Ini karena, panitia tender tidak jeli dan peka dengan kenaikan harga material proyek. “Tujuan awalnya memenangkan kontraktor yang menawar 65-70 persen sebuah proyek untuk efisiensi anggaran. Tapi karena harga yang ditawar sudah tidak rasional lagi, pemerintah harus membiayai kembali proyek yang ditinggalkan kontraktor itu dengan biaya tambahan 30 persen, bahkan ada yang dengan harga penuh,” bebernya.

Untuk kasus seperti itu ia sebutkan bukti, yakni pembangunan ratusan unit rumah untuk korban gempa dan tsunami di Aceh Singkil, Aceh Jaya, dan daerah lainnya yang hingga kini telantar akibat kontraktornya “lari malam”. “Kasus itu perlu menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi Panitia Tender Proyek APBA,” cetus Lukman.

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Dr Muhyan Yunan, mengatakan panjangnya tahapan evaluasi proyek fisik APBA 2008 yang terdapat di dinasnya, disebabkan kehati-hatian panitia tender. Jumlah kontraktor yang memasukkan penawaran cukup banyak dan sebagian besar wajah baru. Oleh karena itu, agar tidak salah pilih dalam menetapkan pememang yang bisa mengakibatkan tidak selesainya proyek, masa evaluasi proyek menjadi panjang dan tidak cukup 45 hari. “Begitupun, untuk proyek-proyek yang sudah ada penetapan kontraktornya, akhir bulan ini kegiatan fisiknya sudah bisa dilaksanakan,” tukas Muhyan.

Ungkapan hampir serupa juga diutarakan Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mufti Majid. “Untuk kegiatan rehab, banyak yang telah berjalan kegiatannya, tapi untuk pekerjaan yang baru, kita harus lebih selektif lagi memilih kontraktornya,” ujarnya. Menurut Mufti, hal ini dilakukan agar proyek yang diborongkan kepada kontraktor bisa selesai tepat waktu dan berkualitas. “Sebab, jika proyek dikerjakan asal jadi, tidak saja akan membawa petaka bagi mayarakat, tapi juga kepada kami selaku pihak yang memberi pekerjaan,” tukasnya. (her)

Iklan
5 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    Agustus 19, 2008 9:39 am

    Tak bisa dipungkiri bahwa proses pengadaan barang/jasa merupakan sumber kebocoran utama APBD. Ada beberapa penyebab mengapa persoalan korupsi timbul secara masif, seperti:
    a. Aturan main yang kaku, tapi tidak konsisten. Pemda wajib melaksanakan dua aturan yang berbeda: Keppres 80/2003 dan Permendagri 13/2006. Ada perbedaan diantara keduanya, misalnya tidak adanya istilah uang muka kerja dan pembayaran termin dalam Permendagri 13/2006 karena pembayaran kepada pihak ketiga (yakni terbitnya SP2D-LS) baru boleh dilakukan apabila pekerjaan telas selesai dilaksanakan (sudah terjadi serah terima barang/pekerjaan/jasa).
    b. Dalam kondisi mendesak, Keppres 80/2003 harus ditabrak. Misalnya ketika suatu aset sangat dibutuhkan, sementara jika melalui proses pengadaan normal membutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Dalam hal ini masyarakat tidak mau tahu ada mekanisme macam-macam untuk Pemda bisa menyediakan kebutuhan mereka…
    c. Ada kesan aturan dari Pusat dibuat multitafsir, tidak konsisten, atau banyak celah dan kelemahan, agar pihak-pihak tertentu memperoleh keuntungan. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh instansi vertikal yang berada di daerah yang memiliki anggaran minim untuk meningkatkan kesejahteraan mereka…
    d. Dalam politik ekonomi dikenal istilah uang pelicin (grease money) yang ternyata memperoleh pembenaran dari para birokrat. Uang pelicin sering tidak dikategorikan sebagai korupsi “besar” atau berefek jangka panjang, sehingga selalu dibiarkan. Seolah-olah inilah cara untuk “meningkatkan kesejahteraan pegawai rendah”. Akibatnya, selalu dicari celah untuk melakukan PL, misalnya dengan cara memecah-mecah nilai proyek pengadaan sehingga tidak ahrus melalui lelang…
    e. Banyak software yang bisa mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan. Istilah e-procurement sudah mendunia, termasuk di Indonensia. Di kota Surabaya hal ini juga sudah berjalan dengan baik… Tetapi masih dulit dilakukan di daerah-daerah terpencil, misalnya Kab. Mentawai (Sumatera Barat) dan Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat).
    f. Daerah sendiri belum banyak yang memiliki keberanian untuk mendisain regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Mengapa tidak dicoba membuat Perda tentang pengadaan barang/jasa? Pemerintah sendiri tidak pernah menjelaskan secara tegas apakah kebijakan seperti ini bisa dibuat oleh daerah atau tidak. Selama ini yang ahli dan berkompeten untuk menjelaskan, melatih, menguji (dan meluluskan), dan membuat regulasi hanyalah BAPPENAS. BAPPENAS sebagai lembaga negara yang mengurusi perencanaan diberikan wewenang juga untuk MELAKSANAKAN segala aspek terkait pengadaan barang/jasa.
    g. Efek dari persoalan-persoalan di atas adalah: aparatur di daerah menghindar dari penunjukan sebagai panitia lelang, bahkan untuk jadi PPTK pada kegiatan pengadaan yang dipihak-ketigakan. Kenapa? Karena kuatir menjai ATM Berjalan aparat dari instansi vertikal… Ini sangat menyedihkan! Pembangunan fasilitas dan penyediaan pelayanan publik menjadi sangat terganggu…

  2. Agustus 20, 2008 10:19 pm

    Artikel dan komentar yang sangat sesuai dengan kondisi yang ada… begitulah adanya pak…

  3. November 9, 2008 10:28 am

    SANGAT BAGUSS….

  4. April 27, 2009 10:21 am

    Assalamualaikum wr wb
    Slmt siang pak sukriy
    Kalo boleh saya minta bantuan ke bpk, saya baru mencari pendapat para ahli tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk bhn sekripsi saya, bagaimana, dimana, kapan bisa mencari bhn tersebut. karena dosen pembimbing mengharuskan hrs ada pendapat para ahli ttg pengadaan barang / jasa pemerintah.
    Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.
    Wassalamualaikukm wr wb

  5. April 27, 2009 10:50 am

    @Mashudi
    Terima kasih atas kunjungannya, mas.

    Tapi, saya mohon ma’af karena saya bukan seorang ahli. Sebaiknya anda mengutip pendapat pak Ikak di atas, atau tulisan2 lain di blog ini dengan mencantumkan nama penulisnya di skripsi anda.

    Pendapat ahli secara lisan atau dalam bentuk surat, tidak boleh dikutip menjadi landasan teori dalam penelitian ilmiah. Harus ada bukti tertulis (paper, artikel, kertas kerja, buku, atau dokumen lainnya). Jadi, yang dimaksud sebagai “pendapat ahli” oleh dosen anda mungkin yang ditulis dalam sebuah dokumen ilmiah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: