Skip to content

Akuntansi dan Audit Keuangan Daerah-Peran KAP Menurut UU No.15/2004

Juli 26, 2008

Bertempat di The Commerce-Club, Gedung Wisma Bakrie II Lt. 20, Jumat 11 Juli 2008, bersama Drs. Irwanto, Ak. (dari KAP Drs. Irwanto) saya mencoba menyampaikan pengalaman dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah dalam penerapan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005). Acara ini diadakan oleh IAPI Korwil Jakarta. Kemudian pada 25 Juli 2008, bertempat di Hotel J.W. Marriot Sarabaya, saya diberi kesempatan oleh IAPI Korwil Surabaya sebagai narasumber dalam PPL tentang Penerapan SAP & Akuntansi Keuangan Daerah. Kedua Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) ini merupakan bagian dari pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh IAPI bagi para akuntan di KAP di seluruh Indonesia.

Beberapa pertanyaan menggelitik muncul dari para akuntan senior terkait dengan peluang akan pelibatan KAP dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di daerah. Pemeriksaan dimaksud mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti diatur dalam pasal 4(1) UU No.15/2004. Dalam UU ini disebutkan bahwa akuntan publik dapat melaksanakan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK (pasal 9 ayat 3).

Hubungan KAP dan BPK Dalam UU No.15/2004

Pasal 2 UU. No.17/2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:
(a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan UU 17 tsb dapat disimpulkan bahwa keuangan negara/daerah mencakup hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan negara/daerah, dengan demikian, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban. Untuk menjamin bahwa perencanaan dan anggaran telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dibutuhkan institusi independen yang memberikan pandangan profesionalnya terkait laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pihak pelaksana (Pemerintah/Pemda) kepada pihak pemberi kewenangan (legislatif-DPR/DPRD). Di sinilah peran BPK dan KAP muncul. Namun, KAP Berbeda dengan BPK.

Di daerah, aparatur Pemda sangat takut dengan auditor dari BPK. Meski auditor BPK masih sangat muda dan belum sepenuhnya paham mekanisme pembuatan kebijakan di daerah, di daerah sangat dihormati dan diberi pelayanan yang luar biasa. Selain dijamu dengan makanan yang enak-enak, mereka kadang diberi oleh-oleh yang wujudnya bisa macam-macam. (Mungkin ini termasuk gratifikasi?) Oleh karenanya, hubungan antara auditor BPK dan aparat Pemda diharapkan bisa berjalan harmonis…

Ada pandangan sebaikya yang mengaudit ke daerah adalah KAP, seperti yang dimungkinkan dalam UU No.15/2004, dengan dan atas nama BPK tentunya. Hal ini diharapkan mengurangi kekuatiran berlebihan dari daerah, yang justru mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan publik mereka di daerah. Kabarnya, pada tahun 2009, untuk audit laporan keuangan 2008, KAP kemungkinan diajak bekerja sama oleh BPK yang selama ini kerepotan untuk mengaudit LK seluruh Pemda yang saat ini berjumlah 470 lebih.

Terkait hubungan BPK-KAP ini, beberapa pertanyaan yang muncul diantaranya adalah:

  1. Apa yang akan di sampaikan oleh KAP kepada BPK? Apakah opini atau cukup temuan, simpulan, dan rekomendasi saja? Dalam pasal 9(3) UU 15 disebutkan bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahl dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Artinya pertanggungjawaban atas hasil pemeriksaan harus disampaikan oleh KAP hanya ke BPK.
  2. Apakah BPK akan memback-up KAP jika terjadi sesuatu, misalnya dari aspek keselamatan dan keamanan auditor KAP saat berada di daerah?
  3. Berapa fee yang akan diterima oleh KAP dari BPK? Pelaksanaan audit BPK tentunya didanai dari APBN, sedangkan audit oleh KAP didanai denga fee yang mereka peroleh dari klien. Dalam kasus ini, klien KAP adalah klien BPK yang tidak bisa dimintai fee.

KAP dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pelibatan KAP dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah membutuhkan beberapa persiapan, terutama terkait peningkatan pemahaman KAP tentang medan perang yang akan mereka hadapi. Lingkungan birokrasi dan politik berbeda dengan bisnis. Pengelolaan keuangan daerah yang regulated secara terpusat membutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Sebagai contoh, seorang kepala daerah (bupati/walikota) memberikan bantuan biaya pengobatan kepada rakyat yang tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Nomenklatur Permendagri 13/2006 menyebutnya belanja bantuan sosial, yang boleh diberikan kepada kelompok masyarakat atau perseorangan. Masalahnya adalah: bagaimana jika di APBD alokasi dananya sudah habis terealisasi? Boleh tidak dibayarkan oleh Pemda?

Secara normatif, KDH melanggar hukum karena menabrak Perda APBD, yakni mengeluarkan dana yang tidak tercantum dalam APBD. Namun, dalam konteks kebijakan pelayanan publik, sang KDH sudah melakukan langkah yang benar dan bijaksana. Sudah seharusnya seorang pemimpin mengayomi, melindungi, dan membantu rakyatnya. Lagi pula, bukankah dana yang diberikan merupakan dana milik rakyat?

Dengan demikian, pandangan KAP yang sangat normatif terkait standar akuntansi (SAK, dan sekarang SAP) harus diperkaya dengan konsep kebijakan dan kebijaksanaan di pemerintahan, baik secara politis maupun birokratis.

Inherent Risk

Ada risiko tersembunyi jika KAP terlibat dalam audit laporan keuangan daerah, yang harus disadari sepenuhnya oleh KAP. Keberadaannya seperti antara ada dan tidak. Beberapa di antara inherent risk tersebut adalah:

  1. Regulasi yang tidak konsisten. Audit merupakan sebuah proses untuk meyakini bahwa penyajian informasi sudah dilakukan secara wajar dengan menggunakan prinsip-prinsip yang baku (standar). Pada kenyataannya, aturan main terkait keuangan daerah sangat rancu, mulitafsir, dan tidak konsisten. Misalnya, Permendagri 13 berbeda dengan Keppres 80 terkait uang muka kerja. Kemudian, SAP berbeda dengan UU 17/2003 terkait basis pencatatan.
  2. “Kontrak terselubung” di antara berbagai pihak. APBD tidak sepenuhnya sebagai output dari partisipasi masyarakat (Musrenbang) yang mengakomodasi kebutuhan dan persoalan yang senyatanya ada, tetapi juga memuat “titipan” pihak-pihak yang pengalokasiannya tidak berbasis kinerja. Misalnya belanja hibah, yang bisa diberikan kepada Pemerintah (instansi vertikal di daerah) seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polri (Polres/Polsek), dan TNI (Kodim/Koramil).
  3. KAP bisa terseret jika hasil audit yang dilakukannya tidak menemukan penyimpangan yang terjadi dan ditangani oleh KPK. KPK bisa menindaklanjut laporan atas peyimpangan anggaran, meskipun laporan tersebut berasal dari masyarakat (bukan BPK atau DPRD). Meski KAP (yang megaudit LK Pemda) diminta sebagai saksi, kadangkala posisi ini sangat riskan dan mengganggu kredibilitas KAP ybs.

KAP harus selalu bisa menjaga independensinya. Bagi masyarakat awam, KAP mungkin dipandang lebih independen dibanding BPK yang terlalu powerful terhadap aparatur Pemda. Bukankah absolut power tends to absolutly corrupt?

Mohon tanggapan, komentar, dan solusi dari pembaca sekalian…

Iklan
11 Komentar leave one →
  1. supriadi laupe permalink
    Juli 27, 2008 9:08 pm

    Ass.alkm pak Syukriy…. Saya setuju pak, bahwa kalau KAP diberi kesempatan untuk ikut serta dalam Audit Lap.Keuangan Pemda atas nama BPK, sesuai Undang-2 No.15 Thn 2004, mungkin ini suatu peluang pasar tersendiri bagi KAP, tetapi KAP yang berminat harus memperhitungkan resikonya. Selain resiko yang Bapak sebutkan diatas, maka kemungkinan ada resiko lain, jika terdapat pekerjaan audit yang bermasalah atau ada kurang sesuai dengan keinginan orang BPK, maka mereka bisa saja balik menuduh KAP tidak becus atau tidak professional dalam melaksanakan tugasnya dan ini bisa jadi akan merusak citra AP secara keseluruhan. Jadi perlu hati-hati…
    Lalu bagaimana dengan peran KAP dalam menyusun laporan keuangan pemda? Ada nggak resikonya menurut pak Syukriy…?

  2. darwis permalink
    Juli 28, 2008 9:08 am

    saya sangat meragukan independensi dari KAP untuk mengaudit LK pemda karena selama ini KAP di indonesia menerima fee berdasarkan pesanan kliennya. bagaimana mo independen yang bayar klien kok ( itu kalo di swasta) tp kalo di pemerintahan saya kurang tau bisa jadi KAP nya malah memperkerjakan Mahasiswanya yang magang untk ikut audit yang note bene pengetahuan ttg peraturan ttg penglolan keu. daerah masih sngt kurang, yng diajarkan dikampus juga cuman 3 SKS kok tntang Akuntansi pemerintahn daerah dan terkadang dosen yng sekaligus buka KAP pun terkadang pengetahuan tentang Akuntansi Pemerintahan daerah mash kurang….
    saran saya kalo memang itu terwujud tolong KAP yng mengaudit LK pemda punya sertifikasi Akuntan pemerintahan

  3. andri permalink
    Juli 28, 2008 3:03 pm

    saya sih setuju aja KAP diajak kerjasama dengan BPK ,cuman ya mesti jelas batasanya…kan tidak lucu KAP diberi tanggungjawab tapi tidak diberi wewenang..

  4. Juli 29, 2008 8:13 am

    Apa yang akan di sampaikan oleh KAP kepada BPK? Apakah opini atau cukup temuan, simpulan, dan rekomendasi saja?

    Jawaban pertanyaan di atas mestinya tertuang dalam kontrak kerjasama (SPK) antara KAP dengan BPK.

    Pekerjaan pemeriksaan oleh KAP dilakukan untuk dan atas nama BPK. Oleh karenanya, arah pekerjaan dan strategi umum pelaksanaan pekerjaan semestinya sesuai dengan TUPOKSI BPK dan standar pemeriksaan yang berlaku.

    Dengan demikian, BPK harus membuat Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh KAP, yang selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam SPK antara KAP dengan BPK.

    Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa
    BPK punya keterbatasan untuk mengetahui segala tindak-tanduk KAP saat melakukan pemeriksaan, sehingga kemungkinan KAP melakukan hidden action (moral hazard) relatif tinggi. Akibatnya kualitas laporan KAP pun menjadi lebih rendah dari seharusnya.

    Beberapa hidden actionnya adalah:
    1. Pekerjaan pemeriksaan tidak dilakukan oleh tenaga ahli, tetapi di sub kontrakkan lagi pada para mahasiswa.
    2. Pada satu atau beberapa kasus, terperiksa bisa saja melakukan negosiasi dengan individu pemeriksa dan atau pada lembaga KAP sehingga kasus tersebut tidak terungkap sebagaimana seharusnya.

  5. Desember 11, 2008 5:14 pm

    Sebagai mantan auditor yang pernah di KAP dan sekarang berbasah-basah di akuntansi sektor publik boleh saya urun pendapat,
    1. Audit yang dilakukan oleh KAP atas nama lembaga negara/publik, sebenarnya bukan hal yang baru alias sudah pernah dilakukan (kebetulan saya pernah menjadi auditor KAP atas nama Bank Indonesia. Jadi jika sekarang ada wacana audit KAP atas nama BPK juga bukan hal yang aneh dan baru
    2. Terkait ruang lingkup, karena memang KAP hanya sebagai pelaksana maka seharusnya tidak sampai kepada opini, karena biasanya di lembaga yang memberi tugas akan menempatkan pengawas yang nantinya mengawasi dan menjadi tempat rujukan hasil audit yang dilalkukan oleh KAP, jadi tetap BPK yang akan menentukan opini berdasarkan kertas kerja dan temuan lapangan.
    3. terkait moral hazard
    Biasanya memang KAP akan melakukan efektivitas dalam melaksanakan audit dengan merekrut tenaga free lance dari manapun ( baik mahasiswa ataupun para lulusan akuntansi yang free) hal ini memang cukup bia menjadi kekahwatiran akan kualitas audit, namun bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan supervisi dari BPK dan dibuatnya standar pemeriksanaan KAP kepada pemda yang mengatasnamakan BPK
    4. Yang menjadi problem memang proses pengawasan audit dilapangan yang memungkinkan adanya negosiasi di lapapangan, mengingat sebaran lokasi pemda yang cukup besar dan tingkat pengawaan BPK yang mungkin rentang kendalinya terlalu jauh. sehingga memungkinkan adanya permainan di lapangan karena bagi personil di lapangan sense of belonging terhadap BPK pasti tidak sekuat auditor BPK.
    salam buat pak syukrii….. kita pernah menginap sekamar pak hehehehe

  6. syukriy permalink*
    Desember 15, 2008 10:12 am

    @pecintapemda
    Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya, pak. Saya sudah punya feeling bahwa panjenengan adalah guru saya, yang dengan ikhlas memberikan tumpangan kamar untuk saya bermalam. Matur nuwun sanget, pak. 🙂

    1. Saya setuju sekali, pak. Hanya saya konteksnya menjadi berbeda ketika keterlibatan KAP adalah untuk mengaudit LKPD, dimana Pemda sendiri belum sepenuhnya paham akuntansi, SAP, SPI, dan standar pemeriksaan. Implikasinya adalah semua pihak harus kerja keras agar amanat dalam UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU 32/2004 dapat dilaksanakan dengan baik.

    2. Betul, pak. Dalam pasal 3 ayat 2 UU 15/2004 juga dinyatakan bahwa: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan unang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.. Memang tidak dijelaskan apakah LHP KAP memuat opini, namun karena publikasi dilakukan oleh BPK, maka sejatinya opini dimaksud dibuat oleh BPK.

    3. Moral hazard memang terjadi dimana-mana. Bukankah akuntansi dan audit dilaksanakan untuk tujuan mengurangi perilaku oportunitis ini? Setiap regulasi akan memiliki “ekor” berupa perilaku moral hazard. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk meminimalisirnya dan saya sependapat dengan yang bapak kemukakan.

    4. Rentang pemberian kewenangan dan proses audit yang jauh dan berliku (UU–>BPK–>KAP–>Pemda) dengan masing2 pihak memiliki motivasi berbeda, memungkinkan terjadinya bias. Di negeri ini, semua orang berpotensi melakukan penyimpangan ketika itu berkaitan dengan “dana”. Mulai dari tukang parkir, pegawai kelurahan, polisi, kejaksaan, sampai anggota DPR melakukan korupsi… Menyedihkan memang.

    Sekali lagi terima kasih banyak, pak. Mohon tidak bosan untuk berkomentar dalam blog ini. Kalau bisa, mohon juga tulisan dan opininya, khususnya berkenaan dengan pengalaman selama belasan tahun menjadi auditor. Wassalam.

  7. bambang permalink
    Desember 15, 2008 8:58 pm

    menurut saya, KAP belum begitu sepenuhnya bisa dilibatkan dalam pelaksanaan audit diPEMda, karena masalah dipemda sendiri sangat komplek sekali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kDH. Dan juga sistem, kode akun masing-masing daerah dimungkinkan tidak sama dengan lahirnya permen 58, dimana pemda bisa melakukan belanja sesuai karakteristik daerahnnya masing-masing. Yang jelas kita perlu pembenahan dulu sistem pengawasan yang ada di indonesia ini- dan mungkin hukumnya diindonesia ini, contohnya kapan sesuatu temuan itu masuk dalam ranah hukum administrasi dan pidana, supaya kita kerja bisa tenang dulu, tidak pamer kekuatan sebuah institusi. mungkin kali ….

  8. ariq permalink
    Maret 25, 2009 10:23 am

    Asslm, Saya liat di web bpk sudah keluar kap yang terdaftar di bpk sejumlah 31 kap. Dengan melihat jumlah kap di Indonesia yang 400 lebih, kayanya tidak semua kap yang berkeinginan mengaudit keu negara, kira2 apa penyebabnya, apakah karena feenya yang rendah? mohon penjelasannya

  9. Mei 31, 2009 10:02 pm

    Selamat malam. Menarik pembahasan di atas, dan saya setuju dengan opini pak sukry dan pecinta pemda. Saya juga bekerja di KAP dan kantor tempat saya bekerja juga merupakan pihak afiliasi dari 2 kantor wilayah kerja Bank Indonesia. Prosesnya jelas, UU mendukung, dan sebelum proses pekerjaan pemeriksaan lapangan di laksanakan, telah dibuat suatu memorandum akan kerjasama pekerjaan. Suatu KAP dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki Standar Pengendalian Mutu intern yang harus dipatuhi. Yang saya tidak setuju dari opini dari kawan2 adalah bahwa nantinya tugas pemeriksaan malah dilimpahkan kepada mahasiswa magang. Praktek tersebut mungkin ada, tapi tidak menyeluruh ke semua KAP.. proses pembagian tim audit di KAP saya sangat jelas dan transparan, dengan menganut pada SPAP. Mahasiswa yang magang tidak diperkenankan masuk tim audit, karena belum memahami praktek audit sebenarnya di lapangan. Keterlibatan KAP dengan lembaga pemerintah tidak bisa dipungkiri karena UU mendukung untuk itu. Asalkan pelaksanaanya jelas dan sesuai dengan UU tidak ada masalah menurut saya. Terimakasih.

  10. faizzamzami permalink
    Oktober 3, 2013 11:58 pm

    pak minta infprmasi, pemda mana ya yang sudah di audit KAP? terima kasih

  11. Januari 17, 2015 5:34 am

    pak minta info mengenai KAP melakukan pemeriksaan terhadap BPK..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: