Skip to content

Fakta Masalah Keagenan (Agency problem) dalam Penentuan Target PAD

Juli 16, 2008

Masalah keagenan (agency problems) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Oleh karena itu, DPRD selaku principal bagi eksekutif dalam hubungan keagenan di pemerintahan daerah selayaknya memahami bagaimana perilaku adverse selection dan moral hazard aparatur daerah berlaku di pemerintahan daerah. Berikut ini adalah berita di Harian Jawa Pos terkait dengan bagaimana para anggota DPRD menyikapi perilaku aparatur daerah dalam penentuan dan perealisasian anggaran pendapatan asli daerah (PAD).

Dewan Kritik Dinas Pajak

Jawa Pos [ Selasa, 15 Juli 2008 ]

SURABAYA – Kendati hampir semua target pendapatan terlampaui, dinas pajak tetap mendapatkan sorotan tajam dari kalangan DPRD Surabaya. Para wakil rakyat itu menganggap keberhasilan dinas yang dipimpin Endang Tjaturahwati itu hanyalah kamuflase.

”Terlampauinya realisasi pendapatan dinas pajak sebenarnya bukan prestasi. Tapi lebih disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menetapkan target pendapatan,” kata M. Zahrus Faisal, sekretaris FPAN. ”Masak tiap tahun targetnya stagnan dan tidak sesuai dengan pertumbuhan potensi PAD (pendapatan asli daerah),” imbuhnya.

Kritik juga datang dari FDK (Fraksi Demokrat Keadilan). Fraksi gabungan Partai Demokrat dan PKS itu menyebut dinas pajak melakukan kebohongan publik. ”Data yang disajikan dinas pajak kepada dewan bukanlah keberhasilan faktual,” ujar Sandy Julitandra, anggota FDK.

Yulyani, anggota komisi B dari PKS, menguraikan maksud kebohongan publik itu. ”Rupanya, targetnya selalu lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Ini kan sama saja bohong karena target itu pasti tercapai,” ungkapnya. Dia lantas mengibaratkan dengan mal yang menaikkan harga produk sebelum memberikan diskon. ”Kalau harga dinaikkan dulu, kan sama saja dengan tak ada diskon,” tuturnya. ”Itu sama sekali bukan prestasi, tapi malah kebohongan,” imbuhnya.

Yulyani juga menyoroti pajak reklame. Dia menjelaskan, target pajak reklame setiap tahun memang meningkat. Tahun ini saja dipatok Rp 48 miliar. Namun, cara yang dilakukan untuk mencapai target itu disinyalir menyalahi ketentuan. Yulyani menyebut tim reklame, yang salah satu anggotanya adalah dinas pajak, terkesan mengobral izin reklame. ”Lihat saja, berapa banyak reklame di Surabaya ini sehingga terkesan tumpang tindih,” tambahnya.

Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti kegagalan beberapa target retribusi. Yakni, retribusi parkir di tepi jalan umum, izin trayek, izin potong pohon, serta retribusi di bidang perindustrian dan perdagangan. ”Ini menunjukkan kalau kinerja dinas pajak jauh dari maksimal,” tegas Yulyani.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pajak Endang Tjaturahwati belum bisa dikonfirmasi. Kemarin (14/7) Endang sebenarnya hadir dalam rapat paripurna. Namun, sebelum rapat paripurna usai, dia sudah keluar dari ruang. Ketika dihubungi melalui telepon, tidak aktif.

Sementara itu, Wali Kota Bambang D.H., tampaknya, tidak mau anak buahnya disalahkan begitu saja oleh dewan. Dia justru mempertanyakan kritik dewan tersebut. ”Bukankah penetapan target pajak merupakan pembahasan bersama Pemkot-DPRD Surabaya? Jadi, begitu keluar menjadi target dalam APBD, maka itu produk bersama,” tegasnya. (ano/oni)

Jawa Pos [ Rabu, 16 Juli 2008 ]
Temukan Selisih Pendapatan Rp 40 M (Purwito: Bisa Disesuaikan di PAK)

SURABAYA – Semakin besar tanda tanya DPRD Surabaya terkait dengan target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang terbaru, ditemukan selisih Rp 40 miliar antara target PBB Dinas Pajak dan potensi riil PBB. Selisih itu muncul setelah anggota Komisi B (perekonomian dan keuangan) DPRD Surabaya Yulyani dan anggota komisi C (pembangunan) M. Zahrus Faisal mencermati Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 39/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB.

Yulyani menyebut, target perolehan PBB oleh Dinas Pajak pada 2008 hanyalah Rp 242,2 miliar. ”Ini pun sudah dinaikkan Rp 7,2 miliar melalui perdebatan yang sangat lama dan alot,” ungkapnya. Semula Dinas Pajak hanya mengusulkan PAD dari PBB Rp 234,9 miliar. ”Itu jumlah yang sangat rendah dan sama sekali tak mencerminkan potensi PBB Surabaya.” tambah Zahrus.

Menurut Permenkeu, lanjut Yulyani, dari pembagian persentase saja, seharusnya Surabaya mampu meraup pendapatan dari PBB hingga Rp 256,9 miliar. Angka itu didapat dari persentase hasil menurut aturan permenkeu. Yaitu, 64,8 persen untuk bagian kabupaten/kota, 16,2 persen untuk pemerintah provinsi, 10 persen untuk pusat, dan 9 persen untuk jasa pemungutan.

Potensi PBB sebenarnya di Surabaya mencapai Rp 396 miliar. Jika dapat 64,8 persen, seharusnya Pemkot Surabaya mengantongi Rp 256,9 miliar plus uang japung dan insentif daerah. “Jika ditotal, nilainya sekitar Rp 285 miliar,” sebut Yulyani. Jadi, terdapat selisih sekitar Rp 40 miliar antara potensi riil dan target Dinas Pajak. ”Itu selisih yang sangat besar. Kalau hanya Rp 50 juta, kami masih maklum,” tuturnya.

Menurut Zahrus, tidak mengherankan Dinas Pajak selalu berhasil melebihi target pendapatan. ”Bagaimana tak tercapai, wong targetnya selalu direndahkan,” ucapnya. ”Makanya, fraksi kami tak menganggap pencapaian target Dinas Pajak itu sebagai sebuah prestasi,” kritik sekretaris Fraksi PAN itu.

Sayangnya, Kepala Dinas Pajak Endang Tjaturahwati belum memberikan penjelasan terkait kritik DPRD tersebut. Beberapa kali hendak dikonfirmasi, dia sulit dihubungi. Ditelepon ke dua nomor telepon genggamnya mulai pagi, siang, sore, hingga malam, ponsel pejabat wanita tersebut mati. Begitu pula ketika ditelepon di kantor, tak ada yang mengangkat.

Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya Purwito menjelaskan, kalau memang ada ketidakcocokan antara target dan potensi pendapatan PBB, ketidakcocokan itu bisa disesuaikan dalam perubahan anggaran dan kegiatan (PAK) mendatang. ”Namun, sebaiknya yang komentar langsung adalah Dinas Pajak. Sebab, leading sector-nya memang Dinas Pajak,” katanya. (ano/roz)

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    Juli 29, 2008 5:03 pm

    Ada beberapa kata kunci yang membuat para anggota DPRD mengkritik eksekutif, di antaranya:
    a. Target selalu lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya, ibarat menaikkan harga produk sebelum memberikan diskon.
    b. Cara yang dilakukan untuk mencapai target disinyalir menyalahi ketentuan, seperti mengobral izin reklame, sehingga reklame terlalu banyak dan tumpang tindih.
    c. Kegagalan beberapa target retribusi, yakni: retribusi parkir di tepi jalan umum, izin trayek, izin potong pohon, serta retribusi di bidang perindustrian dan perdagangan.
    c. Wali Kota Bambang D.H.: ”Bukankah penetapan target pajak merupakan pembahasan bersama Pemkot-DPRD Surabaya? Jadi, begitu keluar menjadi target dalam APBD, maka itu produk bersama!”

    Keseimpulan anggota DPRD:
    ”Bagaimana tak tercapai, wong targetnya selalu direndahkan.”
    ”Makanya, kami tak menganggap pencapaian target Dinas Pajak itu sebagai sebuah prestasi.”

    Beberapa pertanyaan yang timbul adalah:
    a. Mengapa DPRD menyetujui target yang diusulkan eksekutif dalam RAPBD? Kalau memang dirasa terlalu rendah, kenapa dulu tidak minta dinaikkan lagi?
    b. Kalau memang ada selisih yang favorable sekitar 40M, apakah DPRD sudah memikirkan mau digunakan untuk apa dana tsb.?
    c. Untuk tahun depan, apa yang akan dilakukan anggota DPRD? Meminta kenaikan target kah? Atau membuat kajian komprehensif terhadap potensi PAD yang sebenarnya?
    d. Sesungguhnya, pelampauan target PAD tidak perlu dipersoalkan sepanjang memang dilaporkan oleh eksekutif. Bagaimana kalau selisih tersebit tidak dilaporkan dan diketahui oleh DPRD setelah ada informasi dari pihak lain, seperti Dekeu?

  2. Robby permalink
    Agustus 13, 2008 8:52 pm

    Pak, kalau dibuat penelitian untuk skripsi, judulnya bagaimana ya?

  3. meigik permalink
    Juni 15, 2009 9:08 am

    mari berbenah, siapa yang salah cepat merubah, kita mulai dari diri sendiri, dewan telah menjalankan fungsinya, eksekutifpun telah melaksanakan tugasnya, salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: