Skip to content

Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD?

Juli 5, 2008

Bulan Juli merupakan bulan sibuk bagi Eksekutif dan Legislatif di Daerah. Selain menyiapkan perubahan APBD (APBD-P), juga sudah mulai mendiskusikan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2009. Nah, tak boleh ditinggalkan juga: pertanggungjawaban APBD 2007 yang sudah diperiksa oleh BPK akan dibahas oleh DPRD. Di antara dokumen-dokumen tersebut, manakah yang paling prioritas untuk menjadi fokus perhatian para anggota DPRD?

Idealnya, semua dokumen (APBD-P, KUA-PPAS 2009, dan Pertanggungawaban APBD 2007) dipandang sama penting dan urgennya. Perbedaannya barangkali hanya pada fokus diskusi dalam pembahasan: masa lalu, yang sedang berjalan, atau yang akan dilakukan. Ketiga dimensi waktu ini membutuhkan data dan informasi berbeda. Dalam tulisan ini, kali ini, akan diskusi difokuskan pada pertanggungjawaban APBD 2007 dengan alasan: (a) sudah harus diselesaikan; (b) berkaitan erat dengan APBD-P 2008; dan (c) secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap KUA-PPAS 2009.

Pertanggungjawaban APBD

Pasal 101 PP No.58/2005 menyatakan bahwa paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Artinya, secara normatif sesuai aturan main, di Juli ini laporan keuangan daerah (terdiri dari Laporan Realsiasi Anggaran/LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) sudah ada di tangan DPRD.

Makna pertanggungjawaban APBD melalui penyampaian laporan keuangan (seperti dimaksud dalam pasal 101 PP No.58/2005) adalah:

  1. Yang dipertanggungjawabkan adalah APBD yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Artinya, yang wajib disampaikan dan dijelaskan oleh kepala daerah kepada DPRD adalah komponen-komponen APBD semata, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Di luar ketiga komponen tersebut tidak wajib dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika Pemda menerima donasi atau hibah dari pihak ketiga?
  2. Neraca bekaitan dengan APBD karena kepala SKPD juga disebut sebagai pengguna barang, selain sebagai pengguna anggaran. Neraca yang memuat aset atau barang daerah secara tidak langsung menggambarkan bagaimana posisi dan perubahan komponen aset daerah sebagai implikasi pelaksanaan APBD selama satu tahun. Agregasi dari pertanggungjawaban kepala SKPD selaku pengguna barang dalam bentuk Neraca sebagai Neraca Daerah menunjukkan bahwa kewenangan selaku pengguna anggaran melekat dengan pengguna barang.
  3. Kemungkinan terjadinya selisih (variance) antara anggaran dan realisasi. Selisih terjadi karena target yang direncanakan tidaksama dengan yang benar-benar dicapai. Umumnya, realisasi pendapatan lebih tinggi daripada targetnya, sementara realisasi belanja ebih rendah dari targetnya. Hal ini berkaitan dengan perilaku oportunis pelaksana anggaran karena dilibatkan dalam penentuan target anggaran dimaksud (pendekatan ini dikenal dengan sebutan penganggaran partisipatif atau participatory budgeting).
  4. Variansi atau selisih di atas (no.3) bisa terjadi untuk program/kegiatan yang telah diselesaikan sepenuhnya (realisasi 100%) atau belum selesai (sering disebut dengan program/kegiatan luncuran atau lanjutan). Jika untuk kegiatan yang telah 100% selesai tapi dana yang tersedia belum terpakai seluruhnya, maka akan terjadi SILPA. Jika belum program/kegiatan belum selesai dilaksanakan, maka secara otomatis akan menyisakan SILPA. SILPA akan muncul juga di Neraca.
  5. SILPA harus dipertanggungjawabkan secara transparan. SILPA bisa terdiri dari (a) free cash flow atau dana yang bebas untuk dialokasikan kembali. Dana ini bersumber dari penghematan atau efisiensi anggaran belanja atau prestasi pelampauan target pendapatan; (b) ketertundaan penyelesaian kegiatan sehingga dananya belum dicairkan seluruhnya atau akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya; dan (c) dana yang bersumber dari program/kegiatan yang tidak jadi/batal dilaksanakan. Besaran SILPA tahun 2007 ini akan menentukan kebijakan rebudgeting dalam APBD-P 2008.
  6. Laporan Arus Kas sesungguhnya menjelaskan aliran kas masuk dan keluar selama satu tahun, baik arus kas APBD maupun non-APBD. SKPD tidak menyusun Laporan Arus Kas karena kepala SKPD bukan pengguna kas/uang. Yang menyusun laporan keuangan ini adalah bendahara daerah yang disebut Bendahara Umum Daerah (BUD). Karena APBD disusun dengan menggunakan basis kas, maka setelah dikurangi dengan arus kas dari dan untuk komponen non APBD (misalnya: potongan-potongan atas nama pihak ketiga), maka besaran arus kas sama dengan SILPA.

Hal-hal Penting bagi DPRD

Masalah keagenan selalu muncul ketika seseorang yang diberikan kewenangan mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut kepada pemberi kewenangan. Begitu juga ketika APBD realisasian dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah selaku pelaksana (Eksekutif) kepada DPRD selaku pemberi kewenangan (Legislatif). Beberapa kecenderungan perilaku oportunistik yang dilakukan eksekutif adalah:

  1. Selisih realisasi dengan target pendapatan cukup besar. Hal ini terjadi mungkin karena Eksekutif membuat target pendapatan terlalu rendah atau jauh di bawah potensi yang sebenarnya (moral hazard). Oleh karena itu, Legislatif mestinya memiliki data pembanding tentang potensi pendapatan tsb.
  2. Selisih realisasi dengan target belanja cukup besar. Eksekutif tidak bisa dinilai efisien semata-mata karena berhasil menyelesaikan kegiatan dengan biaya di bawah anggaran. Bisa saja anggaran ditetapkan terlalu tinggi karena (a) standar harga barang dan jasa tidak wajar atau dimark-up; (b) Volume input terlalu besar; dan (c) jadwal pelaksanaan terlalu lama.
  3. Realisasi belanja tidak paralel. Alokasi dana untuk sebuah kegiatan bisa mencakup komponen belanja langsung dengan mekanisme LS dan non-LS (UP/GU/TU). Karenanya, jika pekerjaan belum selesai 100%, maka komponen biaya yang belum terealisasi mestinya paralel antara LS dan UP/GU/TU. Sering terjadi bahwa dana UP/GU/TU terealisasi 100%, sedangkan LS tidak. Selain itu, ada kalanya Pemda dibebani Dana Pendamping oleh Pemerintah Pusat ketika Daerah melaksanakan kegiatan yang didanai dari DAK. Ketika pada akhir tahun kegiatan DAK tsb belum selesai 100%, sehingga dana DAK juga belum semuanya dicairkan, ternyata dana pendamping yang disediakan dalam APBD sudah habis 100%.
  4. Komponen Pengeluaran Pembiayaan harus diperhatikan, khususnya SILPA. SILPA bisa memuat program/kegiatan yang diluncurkan/dilanjutkan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, SILPA harus dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Berapa SILPA yang akan digunakan untuk kegiatan luncuran?

Ini sebagian kecil dari hal-hal yang penting didiskusikan terkait pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah kepada DPRD. Masih banyak persoalan, kasus, atau gagasan yang belum termasuk di sini. Oleh karena itu, saya mengharapkan tanggapan dari pembaca untuk melengkapinya.

Terima kasih.

Iklan
5 Komentar leave one →
  1. Juli 9, 2008 11:09 am

    Aspek pengelolaan keuangan daerah dari LKPJ telah diperiksa oleh BPK. Bahkan, sebelum masuk ke BPK, LKPJ tersebut telah pula di review oleh Inspektorat Daerah (Bawasda).

    Dalam kondisi seperti ini, masih perlukan pembahasan LKPJ di DPRD?

    Jawab: Masih perlu! Salah satu alasannya adalah untuk memenuhi perintah peraturan pemerintah yang mengaturnya.

    Hanya itu sajakah?
    Semestinya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah: evaluasi kinerja program dan kegiatan.

    Ditulis secara serampangan, pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan pada pembahasan LKPJ tersebut adalah:

    1. Bagaimana kinerja pelaksanaan program / kegiatan yang merupakan pilihan kebijakan bersama tersebut.

    2. Apakah kewajiban daerah sudah semakin terwujud dari penggunaan dana APBD?

    3. Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya masih terjadi di tahun anggaran yang dipertanggungjawabkan?

    4. Permasalahan apakah yang muncul saat pelaksanaan program dan kegiatan. Solusi apakah yang telah diambil?

    5. Apa implikasinya bagi tahun anggaran berikutnya?

    6. Pilihan program / kegiatan apakah yang harus dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya?

    7. Apakah peran DPRD di tahun anggaran berikutnya sehingga kewajiban KDH, Kewajiban DPRD dan Kewajiban Daerah otonom dapat diwujudkan?

    8.Lesson Learnt apakah yang kita dapat untuk perbaikan di tahun anggaran berikutnya?

    Inilah beberapa pertanyaan pokok yang dapat menjadi instrumen focusing pembahasan LKPJ di Daerah.

    Mengapa? Agar LKPJ menjadi dokumen progress report yang menjembatani RPJM dengan RKA-SKPD dan RAPBD tahun-tahun berikutnya.

  2. syukriy permalink*
    Juli 9, 2008 1:32 pm

    Komentar Bung Rusmanik sangat menarik dan WAJIB dikomentari balik…. (begini lah mungkin yang namanya dikusi).

    1. Pertanggungjawaban APBD berbeda dengan LKPJ. Pasal 1 angka 9 PP No.3/2007 menyatakan: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
    Ada dua hal yang perlu dicatat dari definisi tersebut. Pertama, informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan hanya anggaran daerah dan, kedua, bisa satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Hal ini berbeda dengan LKD yang hanya mencakup informasi satu tahun anggaran.

    Kemudian, pada pasal 2 PP 3/2007 dinyatakan: Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: (a) urusan desentralisasi, (b)tugas pembantuan, dan (c) tugas umum pemerintahan. Lebih tegas lagi, pada pasal 16 PP 3/2007 dinyatakan bahwa LKPJ disusun berdasarkan RKPD….

    Selain itu, pada pasal 17 disebutkan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bandingkan dengan bunyi pasal 101 PP No.58/2005 di atas.

    Pada Lampiran III PP tersebut disajikan Sistematika LKPJ. Setelah menjelaskan visi/misi, strategi dan arah kebijakan daerah (RPJMD) dan prioritas daerah di bab 2, pada bab 3 disajikan informasi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bab 3 inilah informasi dari pertanggungjawaban APBD dimasukkan, namun tidak dalam format laporan keuangan. penyajiannya disesuaikan dengan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

    2. Dengan demikian, fokus analisis DPRD berbeda untuk Pertanggungjawaban APBD dan LKPJ. Pertanggungjawaban APBD hanya sampai pada pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam DPA-SKPD, yakni kinerja yang telah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD, yang dilengkapi dengan jumlah dana (sebagai input). LKPJ lebih luas dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

    3. Berbeda dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LKPJ tidak diaudit oleh BPK. Bunyi lengkap pasal 101 PP No.58/2005 adalah sbb: Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara dalam PP No.3/2007 tidak disebutkan bahwa LKPJ harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. BPK memeriksa output dari proses akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Pemda, yakni Laporan Keuangan Daerah.

    Dapat disimpulkan bahwa, paling lambat 31 Maret tahun berjalan, Pemda sudah harus menyelesaikan dua dokumen sekaligus: Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan LKPJ. Jila LKPJ disampaikan ke DPRD pada tanggal tersebut, maka LKD disampaikan kepada BPK.

    Demikian. Mohon ma’af jika ada yang salah dan kurang. Wassalam.

  3. syukriy permalink*
    Juli 13, 2008 5:00 pm

    Beberapa Isu Politis yang Cukup Penting

    Ada beberapa hal yang menarik untuk diulas dari perbedaan, persamaan, dan kandungan “konspirasi” dalam pembedaan antara laporan pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD (LPPA) dengan LKPJ.

    Pertama, LPPA menggambarkan kinerja keuangan kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB), sedangkan LKPJ memberikan informasi tentang kinerja SKPD selaku perpanjangan tangan dari kepala daerah yang diagregasi ke dalam satu laporan yang komprehensif dan utuh. LPPA mempertanggungjawabkan target dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS, dengan dokumen pelaksanaan disebut DPA-SKPD.

    Kedua, LKPJ didahulukan penyampaiannya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKPD atau rencana program/kegiatan beserta target2nya. Oleh karena itu, LKPJ menjabarkan juga permasalahn2 yang dihadapi oleh setiap urusan pemerintahan yang terbagi ke seluruh SKPD, baik yang masuk ke dalam APBD maupun tidak. Dalam hal ini, rekomendasi, kritik, dan masukan terhadap LKPJ yang disampaikan kepada kepala daerah oleh DPRD tidak ada kaitannya dengan LPPA yang pada saat bersamaan masih berada di tangan BPK untuk diaudit.

    Ketiga, seandainya LPPA dulu yang disampaikan ke DPRD, apa yang akan terjadi? LKPJ memuat rekomendasi yang akan dilaksanakan dan diperbaiki bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif, sedangkan LPPA secara implisit memuat risiko penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran. Temuan2 yang diungkap oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)nya kemungkinan akan “menghilangkan” urgensi dan arti penting dari saran dan rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ.

    Keempat, BPK dipandang tidak mampu melaksanakan audit terhadap seluruh laporan keuangan Pemda se Indonesia mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki. Oleh karena itu, secara politis penyampaian LPPA belakangan saja setelah LKPJ, menunggu sampai selesai diaudit oleh BPK. Padahal, pada tahun 2009, mau tidak mau-rela tidak rela, BPK harus dibantu oleh kantor akuntan publik (KAP) untuk melaksanakan audit keuangan, audit kinerja, dan audit lainnya, atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan fungsi kepemerintahan oleh pemerintahan daerah (lihat pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.

Trackbacks

  1. Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD? : AKUNTABILITAS
  2. Akuntabilitas » Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: