Skip to content

Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun, Perdasi, Perdasus)

Juni 28, 2008

Oleh: DR. Wahiduddin Adam

[Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah Ditjen. Peraturan Perundang-undangan]

I. Pendahuluan
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa banyak perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang dilahirkan adalah perubahan dalam sistem penyelenggeraan pemerintahan daerah. Paradigma politik ketatanegaraan yang semula cenderung bernuansa otoritarian berubah menjadi lebih demokratis. Pola kekuasaan eksekutif yang terpusat dan terlalu dominan diakui sebagai pola yang kurang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di tanah air. Seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat, penerapan pola pemerintahan yang sentralistik semakin tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perubahan ke arah demokratisasi dan desentralisasi menjadi suatu hal yang mutlak.

Dalam konteks hubungan antara pusat dengan daerah, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah bergeser dari sistem yang sentralistik menjadi sistem yang mengedepankan otonomi dengan berpijak pada prinsip desentralisasi. Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam lintasan sejarah, setelah 25 tahun mengawal perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang cenderung bersifat sentralistik digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lama bertahan karena dibentuk dengan semangat kebebasan yang begitu tinggi ditengah memuncaknya euforia reformasi sehingga banyak pengaturan yang tidak proporsional dan cenderung mengarah pada otonomi yang kebablasan. Pada perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Hal yang mendasar dari adanya perubahan Undang-Undang tersebut adalah memberikan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk membangun daerahnya dan lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah otonom diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengaturan ini adalah kewenangan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

Secara konstitusional Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan kedua) menyatkan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian dalam Pasal 136 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

Seiring dengan itu, pengakuan dan penghormatan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, di era pasca reformasi mendapat porsi lebih daripada era sebelumnya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hasil dari amandemen kedua menyatakan:

  1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
  2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berangkat dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus Pemerintahan Aceh dan Provinsi Papua tersebut, dibutuhkan pula peraturan daerah yang bersifat khusus bagi daerah otonomi khusus tersebut. Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki peraturan daerah yang bersifat khusus pula yaitu Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, sedangkan Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Begitu pula Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, selain memiliki Peraturan Daerah, juga memiliki instrumen hukum tersendiri dalam men gatur daerahnya yaitu Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Istimewa. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II. Kedudukan Qanun, Perdasus, dan Perdasi
Pemahaman mengenai kedudukan Qanun, Perdasus, dan Perdasi bertalian erat dengan bagaimana memahami Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan jenis adalah macam (peraturan perundang-undangan), sedangkan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

  1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
  2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang secara khusus hanya berlaku di Aceh karena kesitimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Pemerintahan Aceh. Begitu pula Perdasus dan Perdasi merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Papua karena keistimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Oleh karena Qanun, Perdasus, dan Perdasi merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah pada umumnya tentunya Qanun, Perdasus, dan Perdasi memiliki kedudukan yang setingkat dengan Peraturan Daerah.

Qanun dibedakan menjadi Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh berlaku di tingkat Provinsi dan memiliki kedudukan setingkat yang dengan Peraturan Daerah Provinsi. Qanun Kabupaten/Kota berlaku di tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berbeda halnya dengan Qanun, Perdasus dan Perdasi hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, Qanun, Perdasus, dan Perdasi merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sesuai dengan asas hirarki peraturan perundang-undangan maka Qanun, Perdasus, dan Perdasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh undang-undang otonomi khusus terkait. Hal ini sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 235 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum; antarqanun; dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan istilah Qanun, Perdasus, dan Perdasi ini sebagai nama lain dari Peraturan Daerah sesuai dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan kondisi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Hal-hal khusus yang membedakan Qanun, Perdasus, dan Perdasi dengan Peraturan Daerah pada umumnya antara lain lembaga yang membentuk dan materi muatannya.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbeda dengan Peraturan Daerah pada umumnya, Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, sedangkan Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Perdasus dan Perdasi juga memiliki kekhususan tertentu yang membedakan dengan Peraturan Daerah pada umumnya. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua, sedangkan Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama-sama Gubernur. Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP tersebut diatur dengan Perdasi.

Aspek lain yang membedakan Qanun, Perdasus, dan Perdasi dengan Peraturan Daerah pada umumnya adalah mengenai materi muatannya. Mengenai materi muatan Qanun, Perdasus, dan Perdasi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

III. Materi Muatan Qanun, Perdasus, dan Perdasi
Sebagaimana dituliskan pada bagian sebelumnya bahwa Qanun, Perdasus, dan Perdasi sebagai Peraturan Daerah yang bersifat khusus memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam kerangka hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang yang lebih spesifik mengatur mengenai pemerintahan daerah. Bagi daerah yang berstatus sebagai daerah otonomi khusus tentunya pengaturan mengenai materi muatan daerah selain tunduk kepada kedua undang-undang tersebut, juga tunduk kepada undang-undang otonomi khusus bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, materi muatan Qanun adalah materi muatan Perda pada umumnya kecuali diatur lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Begitu pula materi muatan Perdasus dan Perdasi adalah materi muatan Perda pada umumnya kecuali diatur lain oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dengan demikian untuk memahami apa saja materi muatan Qanun, Perdasus, dan Perdasi terlebih dahulu harus dipahami materi muatan peraturan daerah secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa pasal mengatur mengenai materi muatan Perda. Ketentuan yang menjadi landasan bagi pengaturan materi muatan Peraturan Daerah adalah Pasal 10 yang terdiri dari 5 (lima) ayat sebagai berikut.

  1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
  2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). politik luar negeri; (b). pertahanan; (c). keamanan; (d). yustisi; (e). moneter dan fiskal nasional; dan (f). agama.
  4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa.
  5. Dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah, di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat: (a). menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; (b). melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintahahan; dan (c). menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan aturan umum mengenai materi muatan Peraturan Daerah. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas, kecuali kewenangan yang menyangkut urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian materi muatan Peraturan Daerah mencakup aspek yang sangat luas yaitu seluruh materi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ditambah dengan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Tentunya selain 6 (enam) kewenangan yang ditentukan menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak begitu saja dibagi habis menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat masih memiliki kewenangan lainnya yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Saat ini, setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terdapat pengaturan yang baku mengenai batasan-batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, tentunya daerah akan lebih mudah memahami urusan apa saja yang menjadi kewenangannya dan materi muatan apa yang perlu dibentuk menjadi suatu Peraturan Daerah.
Selain materi muatan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan yang menyebutkan secara tegas hal-hal perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

  1. Pembentukan kecamatan;
  2. Pembentukan kelurahan;
  3. Perubahan/penyesuaian status desa menjadi kelurahan;
  4. Penetapan susunan organisasi perangkat daerah;
  5. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Pajak daerah dan retribusi daerah;
  10. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  11. Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dalam meningkatkan perekonomian daerah;
  12. Penetapan pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran BUMD;
  13. Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  14. Tata ruang;
  15. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
  16. Kawasan perkotaan;
  17. Desa dan pembangunan kawasan pedesaan;
  18. Syarat lanjutan dan tata cara pemilihan kepala desa;
  19. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  20. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa.

Sebagaimana dituliskan sebelumnya, materi muatan Qanun adalah materi muatan Perda pada umumnya ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Begitu pula materi muatan Perdasus dan Perdasi adalah materi muatan Perda pada umumnya ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dalam UU No.11/2006 telah ditentukan sebagai muatan Qanun Aceh yakni antara lain mengenai:

  1. bendera daerah, lambang daerah, dan himne Aceh;
  2. ketentuan lebih lanjut pelaksanaan syari’at Islam;
  3. kewenangan dan hukum acara mahkamah syar’iah;
  4. Majelis Permusyawaratan Ulama;
  5. Wali Nanggroe;
  6. lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat
  7. mukim dan gampong;
  8. pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  9. pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: (a). penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; (b). penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; (c). penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; (d). peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan (e). penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU No.11/2006.

Dalam UU No.21/2001 telah juga ditentukan sebagai materi muatan Perdasus yakni antara lain mengenai:

  1. lambang daerah;
  2. usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam;
  3. pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan; dan
  4. pelaksanaan pengawasan sosial (pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP, DPRD,

Gubernur dan Perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran, dan usul).

Dari uraian di atas, materi muatan peraturan daerah yang bersifat khusus pada prinsipnya adalah sama dengan materi muatan peraturan daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selama tidak diatur lain oleh undang-undang otonomi khusus daerah terkait. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lex specialis dapat mengatur lain dan menambahkan materi muatan tertentu sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan daerah terkait.

IV. Penutup
Demikian makalah ini disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pertama pada tanggal 5 Mei 2007 di Badan Pengembangan SDM Departemen Hukum dan HAM, semoga bermanfaat.

Referensi

UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sumber: www.legalitas.org

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. Rusman R. Manik permalink
    Juli 1, 2008 3:39 pm

    783 Perda dan Satu Qanun Batal
    Sumber: KOMPAS, Jumat 27 Juni 2008

    Sebanyak 783 peraturan daerah atau perda dan satu qanun dibatalkan pemerintah pusat. Perda itu dibatalkan karena: kebanyakan rumusannya tak jelas serta tidak berperspektif hak asasi manusia, tidak berperspektif jender, tidak berperspektif lingkungan, dan tidak berperspektif berinvestasi.

    Demikian disampaikan Direktur Harmonisasi Peraturan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wahiduddin Adams dalam diskusi sebelum peluncuran buku Panduan Pemahaman Perancangan Perda di Jakarta, Kamis (26/6).

    Selain Wahiduddin, pembicara lain adalah anggota Komisi II DPR Saifullah Ma’shum serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti.

    Menurut Wahiduddin, banyak perda yang dibuat semula bertujuan untuk melaksanakan kepentingan daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kerap terjebak dalam diskriminasi hanya karena tak jelasnya definisi dalam isi perda itu.

    ”Contohnya, perda Tangerang tidak jelas definisinya, mana yang pelacur dan mana yang dimaksud dengan perbuatan asusila. Itu tak jelas. Akibatnya, di lapangan terjadi praktik yang lain,” katanya.

    Bivitri mengatakan, persoalan yang banyak muncul dalam pembentukan perda adalah prosesnya yang sering kali tak ada partisipasi dan transparansi, kapasitas pembuat perda yang meragukan, dan tidak sesuai dengan kerangka hierarki perundang-undangan.

    Bivitri berharap pemerintah daerah serta DPRD memikirkan dampak dari perda yang mereka buat terhadap masyarakat. Banyak perda yang tidak berperspektif jender dan HAM membawa dampak yang sangat besar di lapangan.

    ”Di atas kertas terlihat tak bermasalah, tetapi kenyataannya akan menimbulkan banyak masalah. Seharusnya pembuat perda memikirkan dampak ini,” kata Bivitri lagi.

    Ia juga mencontohkan perda Tangerang. ”Kalau dipelajari perda Tangerang itu, terlihat sekali kacamata jender tidak dipakai di sana. Akibatnya, di lapangan terjadi masalah. Lihat saja, ibu yang menunggu dijemput suaminya ikut ditangkap. Dampak ini tidak kelihatan di teks, tetapi di tingkat implementasi menimbulkan banyak masalah,” ujar Bivitri.

    Ia melanjutkan, problem legislasi ini tidak hanya terjadi di daerah. Kelakuan pemerintah pusat juga hampir senada. Dia mencontohkan, banyak surat edaran atau peraturan menteri yang tidak masuk tata perundang-undangan, tetapi menjadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat.

    Saifullah menjelaskan, selama ini keberadaan perda masih belum cukup efektif kecuali hanya sebagai alat untuk memperbesar kas atau pemasukan daerah.

    Ia mengatakan, kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung. Posisi eksekutif lebih dominan dalam perancangan perda dibandingkan dengan DPRD.

    Saifullah mengakui, posisi DPRD berbeda sekali dengan DPR dalam proses legislasi.

  2. fadli abdullah-bireuen permalink
    Juli 7, 2008 10:25 am

    berhubungan dengan agency theory…saya mohon tanggapannya tentang slack budget…mardiasmo dalam tulisannya pernah menyatakan..di indinesia terjadi slack budget karena belum ada satandara biaya minimum (1999) namun sekarang sudah ada standar biaya minimum apakah masih mungkin terjadi slack anggaran di pemerintaha kab/kota?

    terima kasih atas tanggapannya.

  3. November 12, 2008 7:45 pm

    ko mantap…nayak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: