Skip to content

Implementasi Agribisnis

Maret 15, 2008

Penulis: Rustam Effendi1 dan Agit Kriswantriyono

“Ekonomi Aceh Bangkrut?” (opini Serambi, 27/2 2008) diharapkan dapat membuka cakrawala kita, bahwa sebenarnya tidaklah seratus persen perekonomian provinsi Aceh bergantung pada sektor migas (minyak dan gas bumi). Masih terdapat harapan besar bagi Aceh untuk mengakselerasi perekonomiannya, sungguh pun migas tidak lagi menjadi leading sector di masa yang akan datang.

Ketakutan akan bangkrutnya ekonomi Aceh akibat kian berkurangnya kontribusi migas merupakan pandangan para pemaham pesimistis. Mereka mungkin belum memandang sektor agribisnis (non migas) sebagai salah satu sektor yang bisa diandalkan dalam menghela perekonomian Aceh ke depan. Kenaikan pertumbuhan yang sangat menjanjikan di sektor non migas dalam dua tahun terakhir ini, seharusnya dicermati sebagai sebuah harapan dan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan.

Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammmad Nazar (IRNA), harus mampu mengelola sektor agribisnis dengan potensi sangat besar ini guna mengakselerasi pembangunan ekonomi Aceh ke depan. Nah, bagaimana upaya dan pendekatan itu dilakukan.

Komoditas unggulan

Telaahan terhadap beberapa komoditas pertanian unggulan/utama yang dimiliki Aceh, sudah banyak dilakukan. Sejumlah hasil kajian-kajian menunjukkan, bahwa potensi besar itu belum didayagunakan optimal. Contoh, di sub sektor perikanan, persentase yang didayagunakan relatif kecil dibanding potensi yang ada. Begitu juga disub sektor-sub sektor lainnya.

Komoditas unggulan dalam perspektif pertanian adalah komoditas yang memiliki kesesuaian dengan agroekologi setempat. Di samping juga mempunyai daya saing, baik di pasar lokal (daerah itu sendiri), regional (di daerah lain), maupun di pasar global (internasional). Dalam beberapa hal orang sering menyebutnya dengan istilah komoditas basis, komoditas strategis, atau komoditas apalah namanya. Suatu komoditas unggulan umumnya berciri memiliki kesesuaian agroklimatologi dengan daerah setempat, di samping berciri sebagai matapencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di daerah tersebut.

Jika mengacu pada kriteria tersebut, maka Aceh memiliki sejumlah komoditas unggulan di sektor pertanian. Seperti sapi, kambing, dan ayam ras (peternakan); padi, kedelai, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar (tanaman pangan dan hortikultura); serta alpukat, mangga, rambutan, nangka, durian, pepaya, pisang, nenas, melinjo, dan jambu air (komoditi buah-buahan).

Untuk perikanan laut/tangkap, teridentifikasi antara lain: tuna, cakalang, tenggiri, udang dan lobster. Sektor budidaya laut terdapat antara lain: kerapu dan rumput laut, sedangkan untuk budidaya air payau teridentifikasi antaranya udang windu, udang vannamei, Gracilaria, bandeng konsumsi dan bandeng umpan. Di subsektor perkebunan, komoditas unggulan antaranya kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa, pinang, kemiri, cengkeh, pala, dan lada hitam. Komoditas-komoditas unggulan tersebut tersebar di beberapa daerah (kabupaten/kota) sesuai dengan kondisi agroklimatnya masing-masing.

Strategi pengembangan

Komoditas-komoditas unggulan yang telah teridentifikasi, dapat dikembangkan pemerintah Aceh melalui lembaga teknisnya secara optimal. Tentu caranya, dengan pendekatan agribisnis. Dan bicara agribisnis, maka pandangan kita tidak lagi tersekat oleh definisi operasional sektoral yang seringkali memandang kecil apa itu “pertanian”.

Agribisnis seperti kata Drillon, “the sum total of activities that …” Dalam terjemahan operasional merupakan suatu pendekatan yang holistik (menggambungkan) matarantai kegiatan hulu hingga ke hilir dalam satu matarantai komoditi.

Agribisnis bukanlah hanya tanaman pangan, juga mencakup perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan juga kehutanan. Dalam nomenklatur organisasi pemerintah daerah, sub-sub tersebut dipisah-pisahkan dan dikelola oleh beberapa dinas dengan masing-masing tupoksinya. Karenanya, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih menyebut agribisnis sebagai “the big sector”.

Secara lengkap, agribisnis terdiri dari sub sistem hulu, on farm, hilir, dan sub sistem penunjang. Keempat sub sistem ini berintegrasi secara harmonis satu dengan lainnya. Kelemahan di salah satu subsistem, misalnya, akan berpengaruh pada kinerja sistem secara keseluruhan.

Apa buktinya? Kita ambil contoh dalam matarantai agribisnis padi. Di sub sistem hulu terkait dengan pengadaan dan ketersediaan pupuk dan benih berkualitas. Terjadinya kelangkaan pupuk akhir-akhir ini serta adanya pemalsuan benih varietas unggul, telah berpengaruh signifikan terhadap produksi gabah petani. Terbatasnya jumlah pabrik penggilingan padi di Aceh telah mengakibatkan lebih dari 50 persen gabah mengalir ke luar daerah, sehingga nilai tambah dari aktivitas pengolahan ini dikecap oleh pihak luar.

Sudah saatnya pemerintah Aceh mengintegrasikan secara harmonis keempat sub sistem tadi dalam satu sistem agribisnis. Pertama, harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah mengidentifikasi kelengkapannya. Jika masih ditemui kekurangan dalam sub sistem, maka harus dilengkapi sesegera mungkin. Harus diingat, bahwa on-farm (kegiatan budidaya) adalah basis pengamatannya karena agribisnis diawali dengan kegiatan on-farm (menghasilkan produk primer). Setelah itu dilihat bagaimana kondisi sub sistem hulu, hilir, dan sub sistem penunjangnya, termasuk bagaimana geliat sub sistem tersebut selama ini.

Ketidaklengkapan sistem akan berdampak pada kinerja sistem agribisnis secara keseluruhan. Andai salah satu sub sistem tersebut belum kuat, maka solusinya adalah harus diperkuat. Adalah mustahil, kegiatan usahatani padi tanpa didukung oleh ketersediaan benih yang baik, dan juga kurang cerdas jika tanpa penggilingan yang bermutu. Selain itu, peran lembaga penunjang seperti penyuluhan, lembaga pembiayaan pertanian (bank dan non bank), termasuk lembaga lokal/lembaga adat semisal keujruen blang, panglima laot, dan lainnya, juga sangat penting dalam mendukung semua aktivitas agribisnis tersebut.

Kedua, harus mengidentifikasi faktor pembatas pengembangannya. Dalam tahapan ini harus dianalisis kelemahan dan masalah yang ada di setiap sub sistem tersebut. Misalkan, semua sub sistem sudah ada, namun kinerja sistemnya belum memuaskan, maka analisis keilmuwan kita harus mampu mengidentifikasi faktor pembatas pengembangan tersebut. Umpamanya, dalam matarantai agribisnis jagung, mengapa harga yang diterima petani rendah, padahal harga ditingkat pabrikan cukup tinggi?

Setelah diidentifikasi permasalahan yang merupakan faktor pembatas pengembangan di masing-masing sub sistem tersebut, maka diupayakan solusinya. Misalnya, jika teknik penangkapan ikan selama ini hanya menggunakan perahu layar, saatnya dengan menggunakan perahu motor agar hasilnya meningkat. Bahkan, jika sudah perahu motor tapi jumlahnya masih lebih kecil dari kapasitas potensial yang bisa ditangkap, mungkin perlu ditambah unit perahunya.

Ketiga, pemerintah Aceh harus mengintegrasikan keseluruhan sub sistem agribisnis tadi. Tujuannya adalah agar masing-masing sub sistem bergerak harmoni dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Produk primer yang dihasilkan on-farm harus mampu memenuhi keinginan pasar (hilir) yang ada. Jika ditujukan untuk ekspor, maka kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya harus terjaga dengan baik. Bila produk primernya digunakan oleh industri, maka tidak lagi ditemukan industri pakan ternak yang mengimpor jagung dari luar negeri, sementara di sekitar pabriknya terdapat penghasil jagung.

Memang, mengintegrasikan kesemua sub sistem dalam satu sistem agribisnis tidaklah semudah diucapkan. Diperlukan kesungguhan semua pihak. Menumpukan beban hanya pada pemerintah daerah bukanlah sikap yang bijak. Bahkan, semakin membuat kita ketinggalan kereta. Kalangan perbankan di daerah ini juga harus berperan lebih intens dimasa mendatang. Kendala para pelaku usahatani di Aceh dalam mengakses permodalan selama ini akibat keengganan lembaga perbankan dalam membiayai kegiatan pertanian sepatutnya dicari jalan keluar oleh Pemerintah Aceh. Perilaku beberapa bank yang begitu atraktif dalam menghimpun dana pihak ketiga, sebaliknya sangat enggan mengucurkan kredit bagi pelaku usaha di daerah ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut.

Pemerintah Aceh di bawah komando IRNA harus mampu membangun komitmen dan tanggung jawab bersama di kalangan semua stakeholders yang ada, khususnya dalam mendukung proses implimentasi kebijakan pertanian yang berbasis agribisnis ini. Hanya melalui upaya ini, proses pembangunan ekonomi Aceh ke depan akan lebih bermakna, tidak hanya bagi kepentingan penguatan struktur ekonomi daerah, melainkan juga bagi perbaikan taraf hidup masyarakatnya yang konon sebagian besar bergantung di sektor pertanian ini.

*) Penulis adalah Dosen Fakulas Ekonomi Unsyiah, Kepala Program pada CARE LPPM IPB Bogor.

Sumber: serambinews

Iklan
One Comment leave one →
  1. Maret 31, 2008 1:06 am

    Penerapan konsep agribisnis dalam dunia nyata tidak semudah seperti teori yang dibaca, namun menghadapi berbagai permasalahan yang komplek, sehingga perlu diadakan sosialisasi yang cukup waktu dan sesuai dengan budaya lokal, agar partisipasi sepenuhnya dapat dicapai. Peranan pemerintah sangat menentukan dalam implementasi agribisnis,dan faktor-fator lainnya, seperti penulis kemukakan. Saya sangat menarik tulisan bapak, mudah-mudahan ada tulisan berikutnya. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: