Skip to content

APBD 2008 dan Oportunisme Legislatif

Januari 17, 2008

(Tanggapan untuk Aliamin)

APBD 2008 bermasalah karena “tidak ada masalah”. Itu menurut saya berkait kekisruhan dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2008, sebagaimana ditulis Aliamin (Serambinews.com, 26/09/2007). Tersirat adanya kekecewaan atas kinerja Pemerintah Provinsi NAD selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif dalam penyiapan APBD 2008. Apakah ada miskomunikasi di antara kedua belah pihak sehingga pembahasan KUA 2008 menjadi berlarut-larut dan menimbulkan kontroversi?

Saya melihat konflik ini terjadi bukan karena miskomunikasi, tetapi lebih akibat perilaku oportunis kedua belah pihak (eksikutif dan legislatif). Masing-masing ingin mengoptimalkan keuntungannya dengan mengedepankan kekuatan posisi tawar masing-masing. Kita semua paham bahwa eksekutif memiliki keunggulan pengetahuan, pengalaman, dan informasi dibanding legislatif, sehingga dapat dan cenderung membuat KUA sesuai dengan selera mereka. Sementara legislatif selaku pihak yang merasa inferior dalam penguasaan materi dan teknis penyusunan KUA merasa memiliki kewenangan untuk menolak dan mengkoreksi KUA karena mereka mewakili kepentingan konstituennya, yakni rakyat pemilih. Artinya, jika KUA tidak memihak rakyat, KUA wajib ditolak.

Karena KUA 2008 dipandang copy and paste, maka dengan logika sederhana harus ditolak. Adalah tidak mungkin kondisi pada tahun 2008 sama dengan tahun 2007 (apalagi tahun 2006), sementara dasar penyusunan KUA 2008 terutama dari realisasi APBD 2006. Kalau begitu, jika KUA 2008 yang dikerjakan oleh Bappeda Provinsi NAD tidak ada bedanya dengan KUA 2007, maka asumsinya adalah tidak ada perubahan apapun di provinsi NAD selama setahun terakhir. Rakyat miskin tetap banyak, korban bencana tsunami tetap menderita, pengangguran tetap tinggi, dan korupsi tetap merajalela. Hal ini bermakna bahwa APBD yang direalisasikan selama tahun 2007 tidak berarti apa-apa, tidak menghasilkan perbaikan apa-apa bagi masyarakat. Penolakan KUA 2008 bukan berarti kegagalan dalam penyusunan APBD 2008.

Arogansi eksekutif

Penolakan legislatif terhadap KUA 2008 tidak terkait dengan benar atau salah. Karena proses penyusunan APBD adalah domain politik, bukan teknis. Jika sifatnya teknis, akan salah jika tidak mengikuti pedoman (dalam hal ini Permendagri 30/2007 tentang pedoman penyusunan APBD 2008). Pada kenyataannya, penolakan KUA 2008 oleh legislatif bukan karena eksekutif tidak berpedoman pada Permendagri tersebut, tetapi lebih pada kebijakan yang tidak pas dengan kondisi yang sesungguhnya. Jelas bahwa kebijakan pembangunan 2007 tidak mungkin sama dengan kebijakan pembangunan 2008.

Jika RPJM adalah kerangka konseptual, maka KUA adalah kerangka operasional. Apa yang akan dianggarkan harus dijelaskan dulu kebijakannya dalam KUA. Sumberdaya tidak boleh dialokasikan ke dalam belanja-belanja apabila tidak ada kebijakannya. Nah, kebijakan sendiri harus didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau tidak ada permasalahan, maka tidak perlu kebijakan. Dengan demikian, jika tidak ada kebijakan, maka tidak akan ada program dan kegiatan, konon lagi sasaran dan target program. Bukankah sasaran dan target program/kegiatan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat?

Saya melihat, Bappeda Provinsi NAD tidak bekerja maksimal. Mungkin selaku eksekutif terlalu percaya diri bahwa legislatif tidak paham banyak dengan peraturan perundangan terkait yang sering berubah dan tidak konsisten selama ini. Jika itu benar apa yang dikutip Aliamin tentang pernyataan Husni Bahri TOB, Sekda provinsi NAD, bahwa “KUA harus terus sama, kalau tidak akan mengakibatkan pembangunan tidak berkelanjutan. Dokumen KUA dibahas bersama, disepakati bersama, bukan dikembalikan” sudah sewajarnya legislatif merasa dilecehkan discretionary powernya. Pernyataan ini sangat naif dan membodohi siapapun.

Pembahasan KUA 2008 semestinya dilakukan oleh DPRD, bukan panitia anggaran legislatif (PP No. 58/2005 pasal 34 ayat 4). Meskipun Permendagri No. 13/2006 menyatakan yang membahas KUA adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran (Panggar), oleh karena kedudukan PP lebih tinggi dari Permendagri dan termasuk ke dalam struktur perundang-undangan (sementara Permendagri tidak), maka PP lah yang harus diikuti. Faktanya, di semua daerah, pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh semua anggota DPRD yang terbagi habis ke dalam komisi-komisi.

Sudah saatnya arogansi eksekutif dalam proses penyusunan APBD dikurangi. Alangkah bijaknya jika Pemprov NAD tidak sepenuhnya yakin bahwa Permendagi 13/2006 seratus persen benar sehingga semua mekanisme, dokumen, dan aturan yang tercantum di dalamnya harus diikuti. Tidak ada satu pasal atau penjelasanpun di dalam Permendagri atau PP yang mengatakan bahwa KUA harus sama setiap tahun. Seharusnya Pemprov NAD menyusun qanun sendiri tentang pengelolaan keuangan provinsi NAD, di mana legislatif dan eksekutif harus duduk bersama mendiskusikan keunikan dan kearifan lokal yang harus diakomodasi (di luar PP 58/2005) dengan mengacu pada UU 11/2006. Bukankah kita sepakat NAD memiliki kekhususan dibanding provinsi lain?

Belajar bersama

Nuansa politis sangat terasa dalam konflik KUA 2008 ini. Harus dipahami bersama bahwa KUA 2008 dibuat karena banyak permasalahan yang ada sekarang harus diselesaikan di 2008 melalui penggunaan APBD 2008. KUA 2008 harus direvisi total jika memang tidak menjelaskan asumsi dan permasalahan yang terjadi saat ini. Sampai kapanpun APBA 2008 akan bermasalah karena tidak ada masalah yang hendak dipecahkannya melalui sasaran dan target yang ada di KUA 2008nya.

Pembahasan KUA 2008 sendiri sesungguhnya dapat dilakukan bersamaan dengan pembahasan PPAS 2008. Hal ini untuk mempercepat proses penyusunan APBD 2008. Kedua dokumen perencanaan tersebut toh tidak berbeda banyak, kecuali urutan pengerjaan dan fokus penjelasannya. Yang satu menekankan pada kebijakan, sementara yang satu lagi pada prioritas dan plafon untuk setiap SKPD, program, dan kegiatan. Di dalam keduanya terdapat sasaran dan target kinerja.

Jika KUA dan PPA sudah ditandantangani, maka pembahasan APBD bisa lebih cepat karena tidak lagi mendikusikan alokasi anggaran. DPRA tinggal mencocokkan apakah jumlah alokasi dan nama program/kegiatan dalam APBD telah sesuai dengan di PPA atau belum. Jika belum sesuai, TAPD cukup memperbaiki sampai sesuai dengan yang tercantum dalam PPA.

Duduk dan belajar bersama merupakan solusi menyatukan perbedaan pandang eksekutif dengan legislatif. Kita tahu, masing-masing pihak punya kepentingan berbeda dengan APBD karena berkaitan dengan “bagi-bagi uang” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika selama ini eksekutif sangat rajin mengikuti pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan bahkan memperoleh pendampingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, alangkah baiknya legislatif juga mendapat kesempatan yang sama. Kesetaraan dalam pemahaman dan pengetahuan di antara keduanya akan menciptakan proses checks and balances yang baik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah tidak akan berjalan apabila kemampuan legislatif tertinggal jauh.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah dan kandidat doktor di UGM Yogyakarta

Sumber: Serambi Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: