Kata korupsi sudah sangat melekat di benak kita. Mendengar kata tersebut secara otomatis menimbulkan konotasi atau pemahaman yang negatif di pikiran kita. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruptio’. Kata ini berasal dari kata kerja ‘corrumpere’ yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. (lagi…)
Entries tagged as ‘bupati’
Budaya Korupsi Cermin Bangsa?
Oktober 26, 2009 · & Komentar
Kategori: Opini · korupsi
Ditandai: apbd, APBN, bupati, corruptio, dprd, eksekutif, Gubernur, Indonesia, korupsi, legislatif, LIPI, Nyimas L. Letty A., politik, walikota
Penelitian APBD: Pengantar untuk Agency Theory
Oktober 13, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
APBD adalah rencana keuangan Pemda, yang mencakup tiga komponen, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit, yang memiliki makna bahwa Pemda boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatannya. Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya. (lagi…)
Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · Opini · Penganggaran Daerah · politik anggaran
Ditandai: apbd, dprd, pemda, laporan keuangan, moral hazard, adverse selection, penelitian, Unsyiah, bupati, walikota, UGM, Gubernur, anggaran pendapatan dan belanja daerah, UU 17/2003, keuangan negara, agency theory, teori keagenan, principal-agent theory, variance, kebijakan publik
Masalah Keagenan dalam Penganggaran Daerah
September 17, 2009 · 1 Komentar
Masalah-masalah keagenan (agency problems) selalu muncul dalam setiap hubungan keagenan (principal-agent realtionship), baik sebelum kontrak dibuat (adverse selection) maupun setelah kontrak dibuat (moral hazard). Berbeda dengan kontrak keagenan dalam sektor bisnis yang dibuat secara ekplisit, di sektor publik kontrak tersebut tidak jelas (incomplete contract). (lagi…)
Kategori: Keuangan Daerah · Opini · politik anggaran
Ditandai: agency problems, alokasi, apbd, ASB, bupati, dprd, Gubernur, kepala daerah, Kepmendagri, konstituen, Mark-up, masalah keagenan, Mendagri, misi, Penganggaran Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, SHBJ, SKPD, visi, walikota
Kembalikan Bupati dan Wali Kota ke DPRD
September 3, 2009 · & Komentar
WACANA penghapusan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD mengundang perdebatan panjang. Bukan hanya menyangkut hilangnya proses demokratisasi, melainkan juga berkaitan dengan format ketatanegaraan. (lagi…)
Kategori: Editorial · Opini · politik
Ditandai: Abdul Hafiz Anshari, bupati, dprd, Editorial, Gubernur, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Media Indonesia, pemilihan, pemilu, walikota
Surat Buat Bupati Pidie
Juni 2, 2009 · & Komentar
Oleh: Dr. Phil. H. Munawar A. Djalil (Serambinews.com – 30 Mei 2009)
SURAT ini saya tulis atas permintaan rakan-rakan sesama pegawai negeri. Kami ketika membaca sebari kalimat yang dilontarkan Bupati Pidie, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Pidie yang mengadu ke media karena gaji belum dibayar untuk mundur sebagai PNS (Serambi Indonesia, 17 Mei 2009). Pernyataan itu disampaikan pada peresmian sistem pelayanan informasi masyarakat Pidie di Op-room kantor Bupati. Itulah yang membuat kami tertegun. (lagi…)
Kategori: Aceh · Surat Pembaca
Ditandai: Aceh, bupati, pemda, Surat Pembaca
Roy Suryo Minta Akmal dan Istri Cabut Pengaduan
November 3, 2008 · & Komentar
* Akmal: Selamat Bertemu di Pengadilan * Berkas Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa
Serambi Indonesia, 3 November 2008
BLANGPIDIE – Roy Suryo, ahli telematika asal Yokyakarta, meminta Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim dan istrinya, Ida Agustina, mencabut pengaduan yang telah disampaikan ke Poltabes Banda Aceh, awal pekan lalu. Tapi, Akmal menepis permintaan pria berdarah ningrat itu dengan mengatakan, “Selamat bertemu di pengadilan.” (lagi…)
Kategori: Aceh · Berita
Ditandai: Abdya, Aceh, Akmal Ibrahim, Berita, bupati, fitnah, foto mesra, Ida Agustina, pemilu, Pilkada, politik, Roy Suryo
Ribuan Guru Demo, Tuntut 23 Bulan Dana Fungsional
Oktober 29, 2008 · & Komentar
Serambi Indonesia, 29/10/2008
KUTACANE – Ribuan guru dari tingkat SD sampai SLTA maupun sekolah sederajat lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Selasa (28/10) pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang, berdemonstrasi di depan kantor bupati setempat. Mereka menuntut agar dibayarkan dana fungsional selama 23 bulan, di samping peniadaan pungli dalam pengurusan kenaikan pangkat. Dalam aksi yang dimulai dengan longmarch dari Lapangan Stadion Pemuda Kecamatan Bambel, para “pahlawan tanpa tanda jasa” itu dikawal polisi. Mereka menyanyikan Himne Guru sembari mengusung poster dan spanduk. Isinya, antara lain, mengenai hak-hak guru, termasuk dana fungsional yang mereka tuntut. (lagi…)
Kategori: Aceh · Berita · Keuangan Daerah · korupsi
Ditandai: Aceh, Aceh Tenggara, Agara, agaramedia.com, Ali Basrah, apbd, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bupati, demonstrasi, guru, Hasanuddin Beruh, kabupaten, Kutacane, NAD, PNS, pungli, Syamsul Bahri, tunjangan fungsional
Hanya di Aceh: Bupati Mengundurkan Diri
September 14, 2008 · & Komentar
Pengantar. Aceh adalah sebuah negeri yang istimewa. Istimewa bisa beragam makna. Dari segi politik pemerintahan, Aceh istimewa karena dibuatkan UU tersendiri: UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Aceh juga diberi nama khusus: Nanggroe Aceh Darussalam, disingkat NAD. Apa makna Nanggroe yang sesungguhnya dalam bahasa Aceh? Negara, negeri, wilayah, daerah, pemerintahan? Berita “istimewa” terbaru dari Aceh adalah mundurnya seorang bupati dari jabatan yang bagi sebagian orang sangat didambakan dan dikejar-kejar dengan segala cara. Bagaimana bisa? Berikut cerita panjangnya, yang diambil dari situs koran harian yang terbit di Banda Aceh: Serambi Indonesia. (lagi…)
Kategori: Berita · Tatakelola Pemerintahan
Ditandai: Aceh, aceh besar, bupati, KKN, korupsi, Mendagri, NAD, PAN, partai politik, pemda, proyek




