Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Budaya Korupsi Cermin Bangsa?

Nyimas L. Letty A.

Kata korupsi sudah sangat melekat di benak kita. Mendengar kata tersebut secara otomatis menimbulkan konotasi atau pemahaman yang negatif di pikiran kita. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruptio’. Kata ini berasal dari kata kerja ‘corrumpere’ yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

Korupsi Menggerogoti Dunia Pendidikan Kita

Febri Hendri AA (Kompas, 24 September 2009)Korupsi telah menggerogoti pendidikan. Anggaran pendidikan yang minim menjadi berkurang. Akibatnya, warga negara tidak mendapat hak pendidikan sewajarnya. Banyak sekolah rusak, jumlah anak putus sekolah meningkat, dan pungutan kian membebani orangtua murid. Ini merupakan dampak buruk korupsi pendidikan.

Saling Lempar, DPR-Pemerintah Tak Profesional

Oleh Arief Turatno

SETELAH semua orang berteriak keras, tiba-tiba DPR dan pemerintah (eksekutif) saling lempar tanggungjawab. Ini terjadi pada kasus pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Tipikor, dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerahasiaan Negara. Rakyat tentu saja marah, karena kedua produk UU tersebut jelas menodai kepercayaan rakyat. Juga telah memberangus keberadaan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi bergulir. Dan celakanya lagi, mereka yang membuat dan mengesahkan UU itu adalah orang-orang yang selama ini mengaku sebagai reformis.

Kajian atas Publikasi LHP BPK

A. Pendahuluan

Adanya kewajiban BPK untuk mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan BPK kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PTJKN) membawa dampak positif dimana pihak eksekutif akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Korupsi…

Korupsi. Kata ini mungkin paling populer di dunia ini sejak zaman baheula jika kita berbicara tentang kekuasaan, pemerintahan, dan amanah (delegation). Dalam pemahaman sederhana, makna korupsi adalah pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap “kekayaan” negara/rakyat.

Bola Panas Mobil Dinas

Oleh Joko Susanto (Jawa Pos, 29-8-2009)

Pelatikan pejabat legislatif hasil pemilu 9 April lalu di berbagai daerah telah dimulai. Tak lama lagi, pejabat negara di eksekutif (menteri) pun segera menyusul pada Oktober nanti. Masalah klasik yang dikhawatirkan terjadi -karena memang sering terulang di negeri ini- adalah pemberian fasilitas dinas yang ekstra mewah. Fasilitas yang paling mudah dipelototi publik karena kerap memicu kontroversi adalah mobil dinas.

Ketua BPK, Anwar Nasution: Anggaran Besar Aceh Tidak Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan tujuan akhir adalah untuk kemakmuran di daerah dan mensejahterakan rakyat.

Kabar Buruk dari Otonomi Daerah

Oleh Bambang PS Brodjonegoro (Kompas, 18 Agustus 2009)

—————————————-

Memasuki tahun kesembilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kabar buruk belum mau menjauh dari proses yang telah membuat Indonesia menjadi sangat berbeda dibanding era sebelum tahun 2000. Kabar buruk tersebut adalah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Buruknya Pengelolaan Anggaran Daerah

Media Indonesia, 14 Agustus 2009

DI tengah hiruk pikuk soal terorisme dan sengketa pilpres, ada fakta serius yang luput dari perhatian kita. Serius karena fakta itu menyangkut hajat hidup rakyat di berbagai daerah. Lebih serius lagi karena perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat itu tidak kunjung ditangani secara benar dan profesional. Fakta itu ialah pengelolaan keuangan di daerah.

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Perlukah?

Malam minggu yang “indah” saya alami tadi malam (15 Agustus 2009), saat berdiskusi dengan beberapa orang teman dari DPRD Kota Payakumbuh di Hotel Abadi, Yogyakarta. Topik yang didiskusikan adalah substansi PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri No.24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.