Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Polemik Penyusunan Anggaran (Antara Ekonomi Rakyat dan Pejabat)

Aliamin

Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu istilah yaitu keuangan negara yang dituangkan dalam APBN. Semua kebutuhan daerah dialirkan dari pusat dengan berbagai program, bantuan atau block grant. Tanpa memedulikan apa sebenarnya yang dibutuhkan, daerah harus menerima apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Tidak menjadi perioritas tentang cocok atau tidaknya program tersebut Sehingga tidak mengherankan jika rakyat harus menerima bantuan dari pusat yang keliru.

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

SNA 12 Palembang dan Riset Akuntansi Sektor Publik

Pelaksanaan SNA ke-12 Palembang telah selesai. Dalam acara penutupan, Ibu Khomsiyah dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) telah pula menyebutkan empat makalah terbaik, yang ditulis oleh dosen/peneliti dari empat universitas, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan Universitas Mercu Buana (UMB).

Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Budaya Korupsi Cermin Bangsa?

Nyimas L. Letty A.

Kata korupsi sudah sangat melekat di benak kita. Mendengar kata tersebut secara otomatis menimbulkan konotasi atau pemahaman yang negatif di pikiran kita. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruptio’. Kata ini berasal dari kata kerja ‘corrumpere’ yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD

Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh.

DPRD dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasioal

Oleh: AssetDaerah.

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

Ironi Dispenda

Dispenda adalah sebuah SKPD di Pemda yang bertugas memungut pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. Orang-orang Dispenda menerima setoran pajak dari pengusaha hotel dan restoran dan memungut retribusi dari pedagang di pasar, juru parkir di jalanan, dan pengunjung objek wisata. Namun, ironisnya Dispenda tidak membangun fasilitas-fasilitas yang menghasilkan atau mendukung objek pajak dan retribusi tersebut.

UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal

Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi

Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada)  dan Syukriy Abdullah (Universitas Syiah Kuala)

Diakui atau tidak di Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Analisis hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah tidak pelak lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angka-angka laporan keuangan Pemerintah Daerah.