Ketua BPK, Anwar Nasution: Anggaran Besar Aceh Tidak Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan tujuan akhir adalah untuk kemakmuran di daerah dan mensejahterakan rakyat.

Irwandi Yusuf: “Dana Kerja Gubernur Tetap Dipertanggungjawabkan”

Serambinews, 2 Juni 2009.

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang telah dialokasikan dalam APBA 2009 sebesar Rp 68 miliar, tetap akan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Aceh itu sehubungan dengan satu surat yang ditujukannya kepada Mendagri, pada 22 Desember 2008 lalu, terkait penyediaan dana kerja bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sampai kemarin, jumlah dana yang digunakan belum mencapai Rp 1 Miliar,” tegasnya kepada Serambi, di Banda Aceh, Senin (1/6).

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf: “Saya tak Tahan Lagi”

Serambinews, 2 Juni 2009.

MENGENAKAN setelan jas dengan kombinasi kemeja putih dan dasi motif bunga-bunga dominan merah, Irwandi, sang Gubernur Aceh tampak bersahaja dan terkesan hati-hati dalam berbicara. “Hari-hari ke depan saya pastikan semakin banyak warga yang menyerbu saya, baik ke rumah maupun ke kantor untuk minta bantuan (uang), karena membaca berita ini,” kata Irwandi sambil memperlihatkan headline Serambi edisi Senin, 1 Juni 2009 berjudul: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit KPK.

APBD: Catatan Buruk Daya Serap Anggaran

Rustam Effendi (Serambi Indonesia, 29-1-2009)

DAYA serap anggaran Pemerintah Aceh pada tahun 2008 kurang dari 40,0 persen, kata Anwat Nasution, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Realisasi daya serap ini dinilai nomor dua terburuk se-Indonesia. Provinsi terburuk pertama adalah Sumatera Utara, dan terburuk ketiga ditempati Kalimantan Timur. Anwar menambahkan, hanya empat provinsi yang dapat menyerap 80,0 persen anggaran pada tahun 2008, yaitu Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, dan Lampung

APBA dalam Qanun No.1/2008: Apa Istimewanya?

Apakah Aceh memang sudah “merdeka”? Belum, sama sekali belum! Aceh adalah sebuah negeri yang jangankan mengurus rakyatnya, mengurus keuangannya sendiri tidak becus. Kok bisa? Lihat saja apa yang sudah terjadi selama ini: terlalu banyak pejabat darah yang masuk penjara karena korupsi. Ada gubernur, bupati, mantan bupati, anggota DPRD (di aceh = DPRK dan DPRA), kepala bagian keuangan, pemegang kas/bendahara, dan PNS yang kadang cuma staf biasa.

Bukti lain: tunjangan guru terlambat dibayarkan, “tulah” keuchik (kepala desa atau gampong) tidak dicairkan selama setahun, bantuan untuk korban bencana alam diselewengkan pejabat daerah, untuk perkawinan bupati dibuat SK seolah-olah itu kegiatan Pemda sehingga bisa dibiayai dari APBD, dll. Lalu, apakah Qanun No.1/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh akan mampu meminimalisir perilaku buruk ini?

Tidak ada jaminan bahwa Qanun Keuangan akan dilaksanakan dengan baik karena qanun ini sendiri memiliki banyak celah untuk ternjadinya perilaku menyimpang (moral hazard) dalam pengelolaan keuangan daerah. Perilaku oportunis pejabat daerah, khususnya DPRA dan Eksekutif (Gubernur beserta jajaran kepala SKPD-nya), tetap akan bisa berjalan karena kelemahan dalam qanun ini. Mungkin ini bermuasal dari kelahiran qanun yang memang “disepakati” format, substansi, dan konsekuensi-nya oleh keduanya.

Khusus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), saya mencoba menganalisis Qanun No.1/2008 ini. Artinya, dengan melihat kondisi dan kebutuhan di Pemda Provinsi NAD, saya mencoba menafsirkan makna yang terkandung di dalam pasal 14 s/d 111 (98 pasal), yang berkaitan dengan pengertian, komponen, proses penyusunan, dan penetapan APBA.

Hasil Audit BPK terhadap APBA 2007: 144 Kasus Keuangan belum Terselesaikan

45 Mobil Bantuan Entah di Mana
Harian Serambi Indonesia, 27/09/2008.

BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dalam laporan hasil pemantauannya terhadap penyelesaian kasus keuangan yang dapat merugikan daerah, melaporkan bahwa sampai 14 Juli 2008 masih ada 114 kasus keuangan di lingkungan Pemerintah Aceh senilai Rp 46,3 miliar yang belum terselesaikan. Jumlah tersebut, sudah termasuk temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh sebanyak 120 kasus senilai Rp 6,6 miliar.