PAAS Beranjak Dari Anggaran

Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.

Polemik Penyusunan Anggaran (Antara Ekonomi Rakyat dan Pejabat)

Aliamin

Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu istilah yaitu keuangan negara yang dituangkan dalam APBN. Semua kebutuhan daerah dialirkan dari pusat dengan berbagai program, bantuan atau block grant. Tanpa memedulikan apa sebenarnya yang dibutuhkan, daerah harus menerima apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Tidak menjadi perioritas tentang cocok atau tidaknya program tersebut Sehingga tidak mengherankan jika rakyat harus menerima bantuan dari pusat yang keliru.

Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Kenapa Hasan Tiro Berontak

Dr. Phil. H. Munawar A. Djalil

UNTUK kedua kalinya “Wali Nanggroe” Tgk. Hasan Tiro kembali ke Aceh setelah oktober 2008 lalu. Kepulangannya kali ini sekedar bersilaturrahmi pasca MoU. Begitu pun menarik dikaji meskipun pertikaian antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sudah damai ditandai penandatangan Memorandum of Understanding pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

DPRA 2009-2014, Sebuah Kesempatan

Saifuddin Bantasyam

HASIL jajak pendapat tentang kinerja DPR-RI periode 2004-2009, Kompas (edisi Senin 28/9), menyebutkan, 37,3 persen responden menjawab “baik””, 43,0 persen menjawab “buruk” dan 19,7 persen mengaku “tidak tahu”.” Pada September 2009, sebanyak 29,8 persen responden menjawab “baik”, 64,0 persen “buruk”, dan sebanyak 6,2 persen menjawab “tidak tahu.” Kesimpulan dari hasil mayoritas responden menjawab “buruk”.

Kemitraan Eksekutif-Legislatif

Makmur Ibrahim, S.H., M.Hum

DPR Aceh dilantik hari ini (30/09/2009). Ini legalitas awal untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan, terutama penyusunan kebijakan daerah. Lembaga legilatif menjadi mitra eksikutif dengan fungsi dan tugasnya berbeda. Eksekutif/kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) melaksanakan kebijakan daerah. Legislatif (DPRA/DPRK) mengawasi kebijakan daerah. Maka Pemda harus efektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Legislatif memberikan dukungan kepada kepala daerah yang efektif, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang bahwa secara de jure menganut sistem presidensil, namun secara de facto cenderung menganut sistem parlementer.

Perajam

INI sebuah cerita yang telah lama beredar, sebuah kisah yang termasyhur dalam Injil, yang dimulai di sebuah pagi di pelataran Baitullah, ketika Yesus duduk mengajar. Orang-orang mendengarkan. Tiba-tiba guru Taurat dan orang Farisi datang. Mereka membawa seorang perempuan yang langsung mereka paksa berdiri di tengah orang banyak.

Menyoal Hukum Rajam

Hamid Awaludin (Kompas, 28 September 2009)

Hari-hari ini, Aceh kembali menyita perhatian. Bukan karena kekerasan yang masih merebak, juga bukan karena soal tsunami. Penarik pelatuk kehebohan adalah qanun yang dibuat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam qanun itu, dibolehkan adanya hukuman rajam bagi pezina. Hukum rajam ini diklasifikasi sebagai bagian pelaksanaan syariat Islam.

Kejayaan Aceh dan Politisasi Syariat Islam

Marsen Ng (Aceh Institute, 19 September 2009)

FORMALISASI syariat (hukum) Islam sebenarnya gerakan lama dan tidak pernah mati di Indonesia. Pengesahan Qanun hukum Jinayah oleh DPR Aceh pada tanggal 15 September 2009 bisa dipahami pro-kontra. Kita ingat perdebatan alot di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945 yang akhirnya tidak memasukkan 7 kata tambahan ke dalam Mukadimah konstitusi. Wakil-wakil umat Islam menginginkan ada tambahan “(Ketuhanan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Tentang Jejak dan Janji

Kompas (Kamis, 24 September 2009)

Memasuki wilayah Lhokseumawe, ada yang berbeda dari tepian jalur utama Banda Aceh-Medan sejak awal 2008. Ada bagian jalan yang masih pengerasan, ada bagian yang sudah dipasang batangan besi. Awal Agustus silam, di Krueng Geukuh, ibu kota Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, berdiri bangunan yang disiapkan sebagai stasiun, lengkap dengan gerbong kereta yang belum beroperasi. Jalur Bireuen-Lhokseumawe adalah jalur pertama yang dibangun dalam program Trans Sumatera Railway Development ini.

Qanun Jinayat Aceh

Oleh Tgk.Teuku Zulkhairi

Di tengah pro-kontra, DPRA mensahkan raqan Jinayat dan raqan acara jinayat bersama empat raqan lainnya menjadi qanun Aceh (Serambi, 15/9/2009). Menarik dicermati karena realitas Aceh yang sedang berusaha menerapkan hukum Islam, ternyata masih ada segelintir pihak yang kontra dalam menyambut disahkannya qanun-qanun penunjang terlaksananya syaria’t Islam itu. Padahal hadirnya qanun-qanun itu sebagai upaya mengembalikan kejayaan Islam di Aceh seperti era Sultan Iskandar Muda.

Pemerintah Aceh Tidak Akan Rekomendasikan Provinsi ALA-ABAS

Pemerintah Aceh tidak akan pernah merekomendasikan adanya pemekaran di provinsi itu, dengan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).