Pelatihan

Halaman ini memuat berbagai pengalaman yang berhubungan dengan pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), wordkshop, seminar, simposium, dan aktivitas lain yang telah saya laksanakan, khususnya ketika saya diminta menjadi instruktur, pemateri, pemakalah, maupun pembicara, dan atau dengan nama lain. Umumnya materi yag disajikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pemeriksaan.

Kabupaten Sragen

Bintek untuk staf sekretariat DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Sragen (23 Oktober 2008). Materi yang disampaikan dalam acara ini berkenaan dengan tindak lanjut dan implikasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya yang berkaitan dengan anggota DPRD. Tema Bintek ini adalah “Pemantauan Tindaklanjut dan Pemutakhiran Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan”. Selain saya, ada dua pembicara lain, yakni bapak Fatkhur Rohman, SE,MM,Ak dan Hastiono, SE, Ak, keduanya dari BPK Perwakilan Yogyakarta.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta sangat tajam, kritis, dan sangat mengharapkan solusi. Diantara perntanyaan yang disampaikan tersebut adalah:

1. Bagaimana mensikapi temuan BPK tentang penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh DPRD periode 1999-2004, sementara saya baru beberapa bulan menjadi staf di Setwan?
2. Sering kita dianggap melakukan penyimpangan oleh auditor karena tidak mengikuti aturan main seperti SE (Surat Edaran) atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan), sementara kita sendiri tidak pernah tahu, apalagi melaksanakan, SE atau PMK dimaksud. Bagaimana solusinya?
3. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan rekomendasi BPK itu?

DPRD Kota Banjar

Bertempat di Hotel Sparks, Jalan Mangga Besar, Jakarta saya diberi kesempatan oleh PK3SDM menyampaikan materi tentang penyusunan APBD 2009 sesuai Permendagri 32/2008 dan kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2007. Pertemuan dengan anggota DPRD Kota Banjar ini sudah yang ketiga kali, setelah sebelumnya di Bandung dan Jakarta.

Dalam diskusi muncul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah:

1. Apakah SILPA 2007 harus “dihabiskan” dalam APBD Perubahan 2008? Mengingat sisa waktu yang sangat sempit (sekitar 2 bulan), hanya sebagian kecil SILPA 2007 yang akan terserap karena realokasi dalam APBD-P 2008 tidak untuk belanja fisik karena tidak cukup waktu untuk proses tender (lelang) dan pelaksanaannya.
2. Apakah APBD 2009 boleh menampung SILPA 2007? Jika iya, apakah harus dicantumkan dalam KUA dan PPAS 2009? Selama ini, Eksekutif (melalui TAPD) tidak menjabarkan secara detil komponen-komponen SILPA, yakni berapa jumlah totalnya, berapa yang terikat (di-DPAL-kan) dan bebas (untuk dialokasikan kembali), dan berapa yang dialokasikan dalam APBD-P 2008. Bagaimana solusinya?
3. Boleh tidak program atau kegiatan yang sebelumnya direncanakan akan dibiayai dari APBD Provinsi (dekonsentrasi) dibiaya dengan APBD kabupaten/kota (desentralisasi) mengingat dana dari provinsi tidak jadi cair? Hal ini perlu diputuskan mengingat proses lelang sudah berjalan dan sudah ada (rekanan) pemenangnya.
4. Apakah boleh nama program/kegiatan yang dicantumkan dalam PPAS berbeda dengan yang dimuat dalam RKPD?
5. Bagaimana cara menganalisis belanja pemeliharaan, sementara selama ini Daerah belum memiliki Neraca? Artinya, bagaimana mungkin kami menyetujui usulan anggaran belanja pemeliharaan sementara kami tidak tahu bagaimana kondisi, status, dan nilai kekayaan daerah yang harus “dipelihara”?