Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Salah satu amanat reformasi yang perlu terus-menerus dilakukan adalah reformasi birokrasi. Siapa pun yang memimpin negara ini pascareformasi, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas program kerjanya.

Kemitraan Eksekutif-Legislatif

Makmur Ibrahim, S.H., M.Hum

DPR Aceh dilantik hari ini (30/09/2009). Ini legalitas awal untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan, terutama penyusunan kebijakan daerah. Lembaga legilatif menjadi mitra eksikutif dengan fungsi dan tugasnya berbeda. Eksekutif/kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) melaksanakan kebijakan daerah. Legislatif (DPRA/DPRK) mengawasi kebijakan daerah. Maka Pemda harus efektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Legislatif memberikan dukungan kepada kepala daerah yang efektif, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang bahwa secara de jure menganut sistem presidensil, namun secara de facto cenderung menganut sistem parlementer.

Ssst… Ini Rahasia Negara!

Effendi Gazali

Humor politik sering merupakan media komunikasi politik yang lebih jujur. Di banyak negara otoriter, ada cerita tentang wartawan yang tidak bisa memberitakan pemimpin negeri yang sedang terganggu kesehatan jiwanya. Beberapa jurnalis yang akhirnya menulis berita itu dijebloskan ke penjara. Apa tuduhan aparat hukum? Mereka membocorkan rahasia negara!

Rahasia Negara, Negara Rahasia

J Kristiadi

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28F UUD 1945)

Kutipan di atas menegaskan, sebagai negara demokrasi, memperoleh informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang melekat kepada rakyat, baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi. Berdasarkan paradigma itu, informasi pada dasarnya terbuka, kecuali berkaitan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Menuju Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Surat Terbuka kepada Gubernur)

Jabatan Gubernur adalah super power.
Jabatan Gubernur adalah distributor income.
Jabatan Gubernur adalah sangat strategis.

Itulah kira-kira pendapat orang awam yang notabene menjadi masyarakatnya. Lalu apakah Gubernur sebagai Kepala Daerah mau dikatakan demikian ? Mungkin harus mau, tapi mingkin juga tidak. Terserah yang punya wewenang. Tapi yang lebih perlu adalah keberanian menata ulang tugas sebagia seorang Gubernur yang mempunyai jabatan 5 tahun (dalam 1 periode).

Resolusi Konflik Laten DPR-DPD

Awal Oktober ini akan dihelat pelantikan anggota legislatif. Sebanyak 560 anggota DPR dan sejumlah 132 anggota DPD akan diambil sumpahnya. Momen pelantikan ini dikabarkan telah dipersiapkan sedemikian rupa, dengan taksiran dana sekitar Rp11 miliar. Dengan dana besar itu, bisa dijamin pelantikan akan terjadi secara mewah dan istimewa, meski banyak pihak menyayangkan besarnya dana itu sebagai sinyalemen pemborosan negara yang dikhawatirkan akan mencederai citra anggota legislatif di awal masa jabatan mereka.

Problematika Fungsi Legislasi DPD

Oleh Janpatar Simamora

Dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 yang dimulai sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Permendagri 25/2009: EO Harus Punya Izin/Terakreditasi?

Isu tentang bakal diperketatnya aturan terkait pelaksanaan kegiatan event organizer (EO) berupa pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), workshop, pembekalan, atau dengan nama lain, yang berhubungan dengan Pemda, semakin berhembus kencang pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Dalam bagian penjelasan tentang Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa, dinyatakan sebagai berikut:

Sembilan Potensi Kekeliruan Yudhoyono

Oleh Eep Saefulloh Fatah (Kompas, 18 Agustus 2009)

Adab berdemokrasi meminta siapa pun untuk siap menerima kemenangan dan kekalahan. Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak semua gugatan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto menandai usainya sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2009. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pun resmi menjadi pemenang.

Kabar Buruk dari Otonomi Daerah

Oleh Bambang PS Brodjonegoro (Kompas, 18 Agustus 2009)

—————————————-

Memasuki tahun kesembilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kabar buruk belum mau menjauh dari proses yang telah membuat Indonesia menjadi sangat berbeda dibanding era sebelum tahun 2000. Kabar buruk tersebut adalah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemberantasan Korupsi: Negara yang (Tidak) Pernah Serius

Kompas, Jumat, 24 Juli 2009

Belum usai polemik tentang sejumlah ketidakberesan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilu presiden, sejumlah persoalan lain muncul di Indonesia. Terakhir, persoalan ini terkait dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu.

Pembentukan Peraturan Desa

Oleh: Rudy.

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.