The Jakarta bombing: A lesson in inequality

Magda Safrina (The Jakarta Post, 8-7-2009)

Although the JW Marriott and the Ritz-Carlton hotel bombings are still under investigation by the police, speculation on who blasted the bombs and the motives behind them is growing among the public.

Menutup Peluang Korupsi Dewan

Oleh Adnan Topan Husodo (Jawa Pos, 1 September 2009)

Salah seorang anggota DPR dari Komisi IV DPR dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhfid al-Busyairi, telah menyampaikan laporan gratifikasi senilai Rp 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan Muhfid itu sudah sesuai pasal 16 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yakni terdapat kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Walikota Yogyakarta: Iklan Sekolah Gratis Menyesatkan

Koran Tempo – Rabu, 15 Juli 2009

TEMPO Interaktif, Yogyakarta – Iklan pendidikan/sekolah gratis yang sering ditayangkan di media cetak maupun elektronik dianggap menyesatkan. Pada dasarnya tidak ada sekolah gratis. “Iklan sekolah gratis tidak tepat, justru tidak mendidik dan cenderung menyesatkan,” kata Herry Zudianto, walikota Yogyakarta, Rabu (15/7).

Buku Baru di Referensi

Rekan-rekan pembaca yth.

Pada Halaman Referensi saya menambahkan link baru untuk mendonlod beberapa buku yang saya sangat bagus untuk dipelajari dalam rangka memahami banyak hal terkait sektor publik, yang meliputi diantaranya teori organisasinya, penggarannya, akuntansi pemerintahan, dan perencanaan strategis. Judul-judul buku tsb adalah:

Titik Dua

Oleh Eep Saefulloh Fatah (Pengamat politik)  Sumber:  Majalah Tempo

Setiap kali mengirim kolom untuk media massa, saya selalu mencemaskan nasib ”titik dua” saya. Sangat sering terjadi, sang ”titik dua” tak jadi muncul dalam kolom yang diumumkan ke khalayak. Ia dihabisi para editor. Malang nian nasibnya.

Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan

Tulisan ini telah dimuat dalam JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH Vol. 2, No. 2, November 2006 (hal 17-32) yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan republik Indonesia dan versi lain dimuat dalam situs www.swamandiri.org. dengan judul Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan. Tulisan ini ditampilkan kembali dalam blog ini untuk memudahkan rekan-rekan pembaca membaca dan menyimpan file-nya serta berdiskusi langsung dengan penulisnya.

Mudik dan Lebaran

Pengantar. Mudik adalah peristiwa sejuta makna, selaksa rasa, dan penuh warna. Namun, mudik sesungguhnya bukan hanya urusan silaturrahmi dengan sanak saudara, tetapi juga berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan dan negara. Berikut beberapa opni tentang mudik yang dimuat di media nasional.

Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal

Pengantar. Perbedaan definisi dan pengertian antara belanja barang dan belanja modal dalam anggaran pemerintah (APBN dan APBD) bukanlah sesuatu yang sederhana dan dapat diabaikan begitu saja. Banyak penyimpangan anggaran terjadi karena kelonggaran dalam pengklasifikasian ini. Pemerintah Pusat selaku regulator, melalui Departemen Keuangan, kemudian menerbitkan aturan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah yang menjadi pelaksana di lapangan. Apakah aturan ini sudah cukup? Apakah memang pemahaman para stakeholder sudah seperti yang diharapkan? Berikut dua tulisan tentang belanja modal, yang salah satunya merupakan Editorial Media Indonesia tanggal 25 Agustus 2008.

KAS BON – Uniknya Pengelolaan Keuangan di Aceh

Kasus Kas Bon Bireuen Diserahkan ke Jaksa – Ketiga Tersangka tidak Ditahan
Sumber: Serambi Indonesia

Di kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lazim dikenal istilah Kas Bon atau Bon Kas. Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan anggaran dimana proses pencairan dana dari kas daerah tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, yakni SPD-SPP-SPM-SP2D. Artinya, pencairan dana tidak menggunakan dokumen2 tersebut, kecuali melalui selembar kuitansi. Kasus yang terungkap sudah banyak, dan berikut ini adalah kasus terbaru yang menyeret mantan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah.

Publikasi dan Laporan Bank Dunia – Indonesia

Setiap tahun, Bank Dunia di Indonesia menghasilkan sejumlah besar laporan, analisis, rangkuman kebijakan dan kertas kerja mengenai sektor-sektor perekonomian yang berbeda. Kegiatan analitis dan pemberian saran ini, yang mewakili riset dan analisis senilai hampir US$50 juta, juga didukung oleh donor melalui berbagai dana perwalian.

Sebagian besar publikasi ini dihasilkan bersama dengan Pemerintah Indonesia dan tersedia melalui Layanan Informasi Pembangunan Indonesia di Kantor Perwakilan kami di Jakarta dan Outlet Informasi Daerah sebagai bagian dari Kebijakan Pengungkapan kami dalam mempromosikan transparansi yang lebih besar dalam kerja kami.

Sumber:
Publikasi dan Laporan Bank Dunia – Indonesia atau (http://go.worldbank.org/UBPWA0ZD40)