PAAS Beranjak Dari Anggaran

Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

Gerbang menuju Pemakzulan?

Saldi Isra

SKANDAL ‘cicak’ melawan ‘buaya’ sedang memasuki babak baru. Titik paling jelas penanda perubahan itu: penahanan dua orang Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertengahan minggu lalu. Begitu penahanan dilakukan, masyarakat memperlihatkan ‘kemarahan’ yang, bisa jadi, tidak diperhitungkan secara akurat oleh kepolisian. Bahkan, pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana akan mempertanggungjawabkan penahanan itu di muka Tuhan sama sekali tidak mampu menghambat dan menghentikan gerak laju perlawanan masyarakat.

Desentralisasi Asimetris di NAD, Papua dan DIY

Dua pertanyaan harus diajukan. Adakah otoritas baru yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan DI Yogyakarta (DIY) pasca pergulatan status otonomi khusus, dan status istimewa di era reformasi, telah mendorong kemajuan masyarakat? Bagaimanakah implementasi perjalanan kebangsaan dari sentralisasi ke desentralisasi; adakah tetap menguatkan harapan kehidupan berbangsa, atau justru sebaliknya?

Kriminalisasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak mengerti istilah ‘kriminalisasi’. Istilah ini belakangan sering muncul dalam pemberitaan media massa, khususnya terkait sinyalemen yang menyudutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Presiden meminta agar semua pihak berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut. ”Hati-hati menggunakan istilah kriminalisasi KPK. Yang saya tahu adalah kriminalisasi pers,” kata SBY

Rasa Keadilan Masyarakat

Bagaimanakah ujung dari drama penyangkaan kemudian penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah? Kedua wakil ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini oleh polisi dijadikan tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang, terkait penerbitan surat pengajuan dan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Bibit dan Chandra kini ditahan di tahanan Markas Brigade Mobil Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Ogah Lengser, SBY Incar Amandemen UUD 1945?

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai ada rencana tersembunyi yang berbahaya terkait pemilihan orang-orang yang kontroversial dalam kabinet 2009-2014. Rencana itu menurut Boni, bisa terkait dengan pencitraan SBY setelah 2014.

Berantas Korupsi atau KPK?

Febri Diansyah

Nama Presiden SBY dicatut dalam salah satu transkrip rekaman percakapan seorang perempuan dan petinggi Kejaksaan Agung. Sejumlah nama pejabat kepolisian yang relatif akrab di mata publik terkait fabel ”cicak vs buaya” pun muncul kembali. Juru Bicara Kepresidenan membantah pembicaraan itu dan menyatakan sebagai pencatutan nama SBY. Pertanyaannya, benarkah rekaman ini? Sekronis itukah kondisi aparatus hukum di Indonesia? Namun, rekaman ini berhubungan dengan penetapan tersangka dua unsur pimpinan KPK.

KPK, Si Monster Frankenstein

Triyono Lukmantoro

Jika benar ada rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua unsur pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, nasib KPK bagai makhluk yang diciptakan Victor Frankenstein dalam novel yang ditulis Mary Shelley (1797-1851).

Kenapa Hasan Tiro Berontak

Dr. Phil. H. Munawar A. Djalil

UNTUK kedua kalinya “Wali Nanggroe” Tgk. Hasan Tiro kembali ke Aceh setelah oktober 2008 lalu. Kepulangannya kali ini sekedar bersilaturrahmi pasca MoU. Begitu pun menarik dikaji meskipun pertikaian antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sudah damai ditandai penandatangan Memorandum of Understanding pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Problematika Pemekaran dan Prospek Otonomi Daerah

Dr Tri Ratnawati

“Pemekaran menjadi istilah yang tidak asing dan sering muncul di berbagai wacana akhir-akhir ini. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan” saat inipun  masyarakat umumnya sudah tahu bahwa ‘moratorium’ atau jeda pemekaran yang sering didengung-dengungkan Pemerintah dan DPR selama ini hanyalah ‘main-main’ atau ‘tipuan belaka’.

DPRA 2009-2014, Sebuah Kesempatan

Saifuddin Bantasyam

HASIL jajak pendapat tentang kinerja DPR-RI periode 2004-2009, Kompas (edisi Senin 28/9), menyebutkan, 37,3 persen responden menjawab “baik””, 43,0 persen menjawab “buruk” dan 19,7 persen mengaku “tidak tahu”.” Pada September 2009, sebanyak 29,8 persen responden menjawab “baik”, 64,0 persen “buruk”, dan sebanyak 6,2 persen menjawab “tidak tahu.” Kesimpulan dari hasil mayoritas responden menjawab “buruk”.