Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

Desentralisasi Asimetris di NAD, Papua dan DIY

Dua pertanyaan harus diajukan. Adakah otoritas baru yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan DI Yogyakarta (DIY) pasca pergulatan status otonomi khusus, dan status istimewa di era reformasi, telah mendorong kemajuan masyarakat? Bagaimanakah implementasi perjalanan kebangsaan dari sentralisasi ke desentralisasi; adakah tetap menguatkan harapan kehidupan berbangsa, atau justru sebaliknya?

Problematika Pemekaran dan Prospek Otonomi Daerah

Dr Tri Ratnawati

“Pemekaran menjadi istilah yang tidak asing dan sering muncul di berbagai wacana akhir-akhir ini. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan” saat inipun  masyarakat umumnya sudah tahu bahwa ‘moratorium’ atau jeda pemekaran yang sering didengung-dengungkan Pemerintah dan DPR selama ini hanyalah ‘main-main’ atau ‘tipuan belaka’.

Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD

Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh.

DPRD dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasioal

Oleh: AssetDaerah.

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi

Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada)  dan Syukriy Abdullah (Universitas Syiah Kuala)

Diakui atau tidak di Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Analisis hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah tidak pelak lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angka-angka laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian APBD: Pengantar untuk Agency Theory

APBD adalah rencana keuangan Pemda, yang mencakup tiga komponen, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit, yang memiliki makna bahwa Pemda boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatannya. Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya.

Resolusi Konflik Laten DPR-DPD

Awal Oktober ini akan dihelat pelantikan anggota legislatif. Sebanyak 560 anggota DPR dan sejumlah 132 anggota DPD akan diambil sumpahnya. Momen pelantikan ini dikabarkan telah dipersiapkan sedemikian rupa, dengan taksiran dana sekitar Rp11 miliar. Dengan dana besar itu, bisa dijamin pelantikan akan terjadi secara mewah dan istimewa, meski banyak pihak menyayangkan besarnya dana itu sebagai sinyalemen pemborosan negara yang dikhawatirkan akan mencederai citra anggota legislatif di awal masa jabatan mereka.

Masalah Keagenan dalam Penganggaran Daerah

Masalah-masalah keagenan (agency problems) selalu muncul dalam setiap hubungan keagenan (principal-agent realtionship), baik sebelum kontrak dibuat (adverse selection) maupun setelah kontrak dibuat (moral hazard). Berbeda dengan kontrak keagenan dalam sektor bisnis yang dibuat secara ekplisit, di sektor publik kontrak tersebut tidak jelas (incomplete contract).

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Perlukah?

Malam minggu yang “indah” saya alami tadi malam (15 Agustus 2009), saat berdiskusi dengan beberapa orang teman dari DPRD Kota Payakumbuh di Hotel Abadi, Yogyakarta. Topik yang didiskusikan adalah substansi PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri No.24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian II – Akhir)

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas.