Menelusuri Belantara Perencanaan dan Penganggaran

Reformasi Sejauh ini

Sejak dicanangkannya kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi sipil makin marak tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai dengan pelayanan hak-hak sosial dasar.[1]

Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian II – Akhir)

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas.

Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian I)

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Buku: Manajemen dan Keuangan Sektor Publik

Rekan-rekan pembaca,

Berikut saya sajikan links buku-buku terkait manajemen dan keuangan sektor publik terbitan World Bank yang bisa diunduh dari internet. Silahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian atau menambah wawasan. Mohon untuk tidak dikomersilkan atau diperjual-belikan. Referensi ini hanya untuk saling membantu diantara kita.

Isu-isu Jender dalam Penganggaran Daerah

Beberapa waktu lalu saya diminta mereviu sebuah makalah yang hendak dimuat disebuah jurnal. Makalah tersebut membahas isu jender dalam pengalokasian sumberdaya dalam anggaran daerah atau APBD. Yang menarik, dan sekaligus agak mengganggu, adalah pengertian, tujuan, dan implikasi isu jender dalam praktik penganggaran publik di Pemda Indonesia.

Anggaran Berbasis Kinerja VERSUS Kinerja Berbasis Anggaran

Pernahkah mendengar dan atau ikut debat Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran? Ini materi debat yang sering terjadi antara SKPD di satu sisi dengan Bappeda atau BPKD atau TAPD di sisi yang lain.

BLUD-Rumah Sakit Umum Daerah

Pendahuluan

Sabtu (18 Oktober) saya memperoleh copy Modul Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cetakan Pertama Tahun 2008, copyright Depdagri (selanjutnya disingkat Modul BLUD) dari seorang teman. Modul ini menjadi sangat penting mengingat banyak sekali rekan-rekan dari Pemda yang membutuhkan referensi dan contoh konkrit untuk diaplikasikan di Daerah. Secara dipelajari sedikit mendalam, ternyata modul ini membutuhkan penambahan, koreksi, dan pengembangan. Dalam tulisan ini, saya mencoba memberikan seidikit analisis terhadap materi sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Depdagri ini. Mohon ditambahkan, dikoreksi, dan dikomentari oleh rekan-rekan pembaca. Terima kasih.

Menjelang Lebaran: Apa kabar Perubahan APBD?

Sesuai kalender Masehi, tanggal 1-2 Oktober 2008 ini umat muslim akan berlebaran. Ada sedikit kekuatiran rekan-rekan yang berstatus PNS, yakni kapan akan menerima gaji bulan Oktober? Mengingat cuti bersama dimulai pada hari Sabtu 27 September sampai (setidaknya) 6 Oktober 2008, tanggal pembayaran gaji 1 Oktober tentunya terlewati oleh hari cuti. Apakah pembayaran gaji bisa dilakukan tanggal 26 Sep? Mudah-mudahan bisa… Kasihan lebaran saat belum gajian. Lalu, apakah penysunan APBD-P 2008 juga harus mandeg?

Peta Permasalahan Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

(Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Timur)

Oleh Edy Marbyanto

Pengantar. Pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik. Gagal dalam merencanakan sesungguhnya merencanakan sebuah kegagalan. Tulisan berikut ini menguraikan 13 permasalaha dalam perencanaan dan penganggaran di daerah berdasarkan pemahaman dan pengalaman penulis di Kalimantan Timur.