Fungsi Perbendaharaan di SKPD

Fungsi perbendaharaan di SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari “reformasi” pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.13/2006. Pengaturan lebih jauh tentang fungsi perbendaharaan ini ditetapkan dalam Permendagri No.55/2008.

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada dua isu menarik terkait pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2010. Kedua isu itu adalah terbitnya UU No.27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sering disebut UU Susduk) dan pelantikan anggota DPRD yang baru di tengah-tengah proses penyusunan APBD TA 2010 yang sudah berjalan.

UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal

Perajam

INI sebuah cerita yang telah lama beredar, sebuah kisah yang termasyhur dalam Injil, yang dimulai di sebuah pagi di pelataran Baitullah, ketika Yesus duduk mengajar. Orang-orang mendengarkan. Tiba-tiba guru Taurat dan orang Farisi datang. Mereka membawa seorang perempuan yang langsung mereka paksa berdiri di tengah orang banyak.

Qanun Jinayat Aceh

Oleh Tgk.Teuku Zulkhairi

Di tengah pro-kontra, DPRA mensahkan raqan Jinayat dan raqan acara jinayat bersama empat raqan lainnya menjadi qanun Aceh (Serambi, 15/9/2009). Menarik dicermati karena realitas Aceh yang sedang berusaha menerapkan hukum Islam, ternyata masih ada segelintir pihak yang kontra dalam menyambut disahkannya qanun-qanun penunjang terlaksananya syaria’t Islam itu. Padahal hadirnya qanun-qanun itu sebagai upaya mengembalikan kejayaan Islam di Aceh seperti era Sultan Iskandar Muda.

Permendagri 25/2009: EO Harus Punya Izin/Terakreditasi?

Isu tentang bakal diperketatnya aturan terkait pelaksanaan kegiatan event organizer (EO) berupa pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), workshop, pembekalan, atau dengan nama lain, yang berhubungan dengan Pemda, semakin berhembus kencang pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Dalam bagian penjelasan tentang Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa, dinyatakan sebagai berikut:

Referensi Penggunaan APBD

PSSI akan mengeluarkan rancangan pembiayaan klub sepak bola sebagai referensi bagi klub yang menggunakan dana APBD. Referensi ini adalah “penangkal” problem multitafsir terkait Permendagri yang melarang penggunaan APBD untuk sepak bola.

Hadiah dan Sanksi bagi Daerah

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kompas (Kamis, 13 Agustus 2009)

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

Retribusi Daerah Dibatasi 30 Jenis

Hanya 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi yang tidak sesuai dengan daftar pada Rancangan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah wajib dihapus. Ketentuan ini ditetapkan agar iklim investasi dapat berkembang.

Pemerintah Terbitkan PP Pengelolaan Kas Negara

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah untuk mengatur pengelolaan kas pemerintah, agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi.

Pembentukan Peraturan Desa

Oleh: Rudy.

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.