Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009. (lagi…)
Entries categorized as ‘Opini’
Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru
November 10, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Kategori: Opini · Penganggaran Daerah · politik · politik anggaran
Ditandai: 2010, apbd, badan anggaran, banggar, daerah, dprd, Fraksi, Kebijakan Umum APBD (KUA), komisi, lembaga perwakilan, panggar, panitia anggaran, Penyusunan APBD, Pimpinan DPRD, Plafon Anggaran Sementara (PPAS), program/kegiatan, RAPBD, SILPA, tahun anggaran
Logika Korupsi
November 9, 2009 · 1 Komentar
Anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Memelihara kemuliaan diri untuk terhindar dari korupsi dalam sebuah iklim yang korup bukanlah perkara sederhana. Pesona uang membuat orang terancam lupa. Lupa menanyakan asal-usulnya, lupa kapasitas yang dimiliki, lupa integritas yang dibangun, dan lupa bahwa ada masa ketika lidah tak bisa berdusta. Semaju-majunya zaman, selera orang terhadap uang tak pernah berubah. Mereka yang hidup dalam pemberhalaan komoditas bahkan tambah parah. Makin kreatif cara mendapatkannya, tapi makin minus keberadabannya. (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi
Ditandai: Koran Tempo, korupsi, logika
Gerbang menuju Pemakzulan?
November 4, 2009 · 1 Komentar
SKANDAL ‘cicak’ melawan ‘buaya’ sedang memasuki babak baru. Titik paling jelas penanda perubahan itu: penahanan dua orang Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertengahan minggu lalu. Begitu penahanan dilakukan, masyarakat memperlihatkan ‘kemarahan’ yang, bisa jadi, tidak diperhitungkan secara akurat oleh kepolisian. Bahkan, pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana akan mempertanggungjawabkan penahanan itu di muka Tuhan sama sekali tidak mampu menghambat dan menghentikan gerak laju perlawanan masyarakat. (lagi…)
Kategori: Editorial · Opini · korupsi · politik
Ditandai: Bank Century, Bibit Samad Riyanto, buaya, Chandra M. Hamzah, cicak, Dikdik Mulyana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jaksa Agung, Kapolri, Kejagung, korupsi, KPK, Lord Acton, Media Indonesia, Padang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Saldi Isra, SBY, skandal, tim pencari fakta, TPF
Rekayasa
November 2, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Pada penutupan “Bulan Bahasa” kemarin, saya didapuk untuk memberi ceramah tentang bahasa Indonesia di hadapan pelajar sekolah menengah. Saya meminta para pelajar menentukan sendiri tema apa yang akan didiskusikan. “Saya ingin dibahas kata ‘rekayasa’. Alasannya, kata itu ada unsur positif dan negatifnya,” kata seorang siswa. (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi
Ditandai: Bank Century, Bulan Bahasa, korupsi, KPK, Polri, Putu Setia, rekayasa, Tempo Interaktif
Berantas Korupsi atau KPK?
Oktober 29, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Nama Presiden SBY dicatut dalam salah satu transkrip rekaman percakapan seorang perempuan dan petinggi Kejaksaan Agung. Sejumlah nama pejabat kepolisian yang relatif akrab di mata publik terkait fabel ”cicak vs buaya” pun muncul kembali. Juru Bicara Kepresidenan membantah pembicaraan itu dan menyatakan sebagai pencatutan nama SBY. Pertanyaannya, benarkah rekaman ini? Sekronis itukah kondisi aparatus hukum di Indonesia? Namun, rekaman ini berhubungan dengan penetapan tersangka dua unsur pimpinan KPK. (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi · politik
Ditandai: Anggoro Widjojo, berantas, BLBI, buaya, cecak, Febri Diansyah, ICW, Kejaksaan Agung, korupsi, KPK, Mabes Polri, mafia hukum, Masaro, oligarki kekuasaan, SBY, Sjamsul Nursalim, UU KPK
KPK, Si Monster Frankenstein
Oktober 29, 2009 · 1 Komentar
Jika benar ada rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua unsur pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, nasib KPK bagai makhluk yang diciptakan Victor Frankenstein dalam novel yang ditulis Mary Shelley (1797-1851). (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi · politik
Ditandai: absurditas, Albert Camus, dosen, etalase, FISIP, kekuasaan, kompas, korupsi, KPK, monster, Prometheus, Triyono Lukmantoro, Universitas Diponegoro, Victor Frankenstein
Budaya Korupsi Cermin Bangsa?
Oktober 26, 2009 · 1 Komentar
Kata korupsi sudah sangat melekat di benak kita. Mendengar kata tersebut secara otomatis menimbulkan konotasi atau pemahaman yang negatif di pikiran kita. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruptio’. Kata ini berasal dari kata kerja ‘corrumpere’ yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi
Ditandai: apbd, APBN, bupati, corruptio, dprd, eksekutif, Gubernur, Indonesia, korupsi, legislatif, LIPI, Nyimas L. Letty A., politik, walikota
Problematika Pemekaran dan Prospek Otonomi Daerah
Oktober 26, 2009 · 1 Komentar
“Pemekaran menjadi istilah yang tidak asing dan sering muncul di berbagai wacana akhir-akhir ini. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan” saat inipun masyarakat umumnya sudah tahu bahwa ‘moratorium’ atau jeda pemekaran yang sering didengung-dengungkan Pemerintah dan DPR selama ini hanyalah ‘main-main’ atau ‘tipuan belaka’. (lagi…)
Kategori: Keuangan Daerah · Opini · Separatisme · politik · politik anggaran
Ditandai: daerah, UUD 1945, RUU, politik, partai politik, merdeka, LIPI, Partai Golkar, pemekaran, Prolegnas, otonomi, DPOD, DPR RI, Demokrat, Tri Ratnawati
Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD
Oktober 26, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh. (lagi…)
Kategori: Keuangan Daerah · Opini · Pengalaman · Penganggaran Daerah · korupsi · politik anggaran
Ditandai: apbd, artis, belanja perilaku, bintang film porno, daerah, Jepang, korupsi, LHP BPK, Maria Ozawa, Miyabi, pejabat, pemda, perencanaan anggaran, SILPA
BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK
Oktober 26, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Bambang Widjojanto
Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot. (lagi…)
Kategori: Opini · korupsi
Ditandai: akuntabilitas, apbd, APBN, Bambang Widjojanto, BPK, korupsi, KPK, LHP
Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK
Oktober 26, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)
Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya. (lagi…)
Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · Opini · akuntansi pemerintahan
Ditandai: audit, auditing, BPK RI, CALK, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas, laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LRA, Neraca, Opini, pemerintah daerah, reviu, sistem pengendalian internal, wajar tanpa pengecualian
Korupsi yang Abadi
Oktober 23, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar
SUAP adalah bagian dari korupsi. Ia jelas bukan hal baru di sini. Praktik ini, bahkan telah berkembang menjadi kelaziman di Tanah Air. Ini tidak mengejutkan. Yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan adalah penyakit sosial yang satu ini telah semakin meluas dan mengganas. (lagi…)
Kategori: Editorial · Opini · korupsi
Ditandai: korupsi, KPK, Media Indonesia




