Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

Logika Korupsi

Mufid A. Busyairi

Anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Memelihara kemuliaan diri untuk terhindar dari korupsi dalam sebuah iklim yang korup bukanlah perkara sederhana. Pesona uang membuat orang terancam lupa. Lupa menanyakan asal-usulnya, lupa kapasitas yang dimiliki, lupa integritas yang dibangun, dan lupa bahwa ada masa ketika lidah tak bisa berdusta. Semaju-majunya zaman, selera orang terhadap uang tak pernah berubah. Mereka yang hidup dalam pemberhalaan komoditas bahkan tambah parah. Makin kreatif cara mendapatkannya, tapi makin minus keberadabannya.

Gerbang menuju Pemakzulan?

Saldi Isra

SKANDAL ‘cicak’ melawan ‘buaya’ sedang memasuki babak baru. Titik paling jelas penanda perubahan itu: penahanan dua orang Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertengahan minggu lalu. Begitu penahanan dilakukan, masyarakat memperlihatkan ‘kemarahan’ yang, bisa jadi, tidak diperhitungkan secara akurat oleh kepolisian. Bahkan, pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana akan mempertanggungjawabkan penahanan itu di muka Tuhan sama sekali tidak mampu menghambat dan menghentikan gerak laju perlawanan masyarakat.

Rekayasa

Putu Setia

Pada penutupan “Bulan Bahasa” kemarin, saya didapuk untuk memberi ceramah tentang bahasa Indonesia di hadapan pelajar sekolah menengah. Saya meminta para pelajar menentukan sendiri tema apa yang akan didiskusikan. “Saya ingin dibahas kata ‘rekayasa’. Alasannya, kata itu ada unsur positif dan negatifnya,” kata seorang siswa.

Berantas Korupsi atau KPK?

Febri Diansyah

Nama Presiden SBY dicatut dalam salah satu transkrip rekaman percakapan seorang perempuan dan petinggi Kejaksaan Agung. Sejumlah nama pejabat kepolisian yang relatif akrab di mata publik terkait fabel ”cicak vs buaya” pun muncul kembali. Juru Bicara Kepresidenan membantah pembicaraan itu dan menyatakan sebagai pencatutan nama SBY. Pertanyaannya, benarkah rekaman ini? Sekronis itukah kondisi aparatus hukum di Indonesia? Namun, rekaman ini berhubungan dengan penetapan tersangka dua unsur pimpinan KPK.

KPK, Si Monster Frankenstein

Triyono Lukmantoro

Jika benar ada rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua unsur pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, nasib KPK bagai makhluk yang diciptakan Victor Frankenstein dalam novel yang ditulis Mary Shelley (1797-1851).

Budaya Korupsi Cermin Bangsa?

Nyimas L. Letty A.

Kata korupsi sudah sangat melekat di benak kita. Mendengar kata tersebut secara otomatis menimbulkan konotasi atau pemahaman yang negatif di pikiran kita. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruptio’. Kata ini berasal dari kata kerja ‘corrumpere’ yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Problematika Pemekaran dan Prospek Otonomi Daerah

Dr Tri Ratnawati

“Pemekaran menjadi istilah yang tidak asing dan sering muncul di berbagai wacana akhir-akhir ini. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan” saat inipun  masyarakat umumnya sudah tahu bahwa ‘moratorium’ atau jeda pemekaran yang sering didengung-dengungkan Pemerintah dan DPR selama ini hanyalah ‘main-main’ atau ‘tipuan belaka’.

Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD

Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh.

BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK

Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya.

Korupsi yang Abadi

SUAP adalah bagian dari korupsi. Ia jelas bukan hal baru di sini. Praktik ini, bahkan telah berkembang menjadi kelaziman di Tanah Air. Ini tidak mengejutkan. Yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan adalah penyakit sosial yang satu ini telah semakin meluas dan mengganas.