PAAS Beranjak Dari Anggaran

Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.

Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Polemik Penyusunan Anggaran (Antara Ekonomi Rakyat dan Pejabat)

Aliamin

Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu istilah yaitu keuangan negara yang dituangkan dalam APBN. Semua kebutuhan daerah dialirkan dari pusat dengan berbagai program, bantuan atau block grant. Tanpa memedulikan apa sebenarnya yang dibutuhkan, daerah harus menerima apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Tidak menjadi perioritas tentang cocok atau tidaknya program tersebut Sehingga tidak mengherankan jika rakyat harus menerima bantuan dari pusat yang keliru.

Fungsi Perbendaharaan di SKPD

Fungsi perbendaharaan di SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari “reformasi” pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.13/2006. Pengaturan lebih jauh tentang fungsi perbendaharaan ini ditetapkan dalam Permendagri No.55/2008.

Desentralisasi Asimetris di NAD, Papua dan DIY

Dua pertanyaan harus diajukan. Adakah otoritas baru yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan DI Yogyakarta (DIY) pasca pergulatan status otonomi khusus, dan status istimewa di era reformasi, telah mendorong kemajuan masyarakat? Bagaimanakah implementasi perjalanan kebangsaan dari sentralisasi ke desentralisasi; adakah tetap menguatkan harapan kehidupan berbangsa, atau justru sebaliknya?

Problematika Pemekaran dan Prospek Otonomi Daerah

Dr Tri Ratnawati

“Pemekaran menjadi istilah yang tidak asing dan sering muncul di berbagai wacana akhir-akhir ini. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan” saat inipun  masyarakat umumnya sudah tahu bahwa ‘moratorium’ atau jeda pemekaran yang sering didengung-dengungkan Pemerintah dan DPR selama ini hanyalah ‘main-main’ atau ‘tipuan belaka’.

Manifest, Mengungkap Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif 22,45 Milyar

(Sebuah Cerita dari Pengungkapan Perjalanan Dinas Berindikasi Fiktif di Gorontalo)

Joni Agung Priyanto

Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kota GTO TA 2007 dan 2008 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada semester II tahun 2008, berhasil mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota GTO, sebesar Rp7,5milyar (termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Kota GTO No 16/LHP-PDTT/XIX.GOR/II/2008, dapat diakses di www.bpk.go.id di bagian Hasil Pemeriksaan Semesteran).

Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD

Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh.

DPRD dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasioal

Oleh: AssetDaerah.

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK

Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya.

Ironi Dispenda

Dispenda adalah sebuah SKPD di Pemda yang bertugas memungut pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. Orang-orang Dispenda menerima setoran pajak dari pengusaha hotel dan restoran dan memungut retribusi dari pedagang di pasar, juru parkir di jalanan, dan pengunjung objek wisata. Namun, ironisnya Dispenda tidak membangun fasilitas-fasilitas yang menghasilkan atau mendukung objek pajak dan retribusi tersebut.

UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal