Gerbang menuju Pemakzulan?

Saldi Isra

SKANDAL ‘cicak’ melawan ‘buaya’ sedang memasuki babak baru. Titik paling jelas penanda perubahan itu: penahanan dua orang Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertengahan minggu lalu. Begitu penahanan dilakukan, masyarakat memperlihatkan ‘kemarahan’ yang, bisa jadi, tidak diperhitungkan secara akurat oleh kepolisian. Bahkan, pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana akan mempertanggungjawabkan penahanan itu di muka Tuhan sama sekali tidak mampu menghambat dan menghentikan gerak laju perlawanan masyarakat.

Rasa Keadilan Masyarakat

Bagaimanakah ujung dari drama penyangkaan kemudian penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah? Kedua wakil ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini oleh polisi dijadikan tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang, terkait penerbitan surat pengajuan dan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Bibit dan Chandra kini ditahan di tahanan Markas Brigade Mobil Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Korupsi yang Abadi

SUAP adalah bagian dari korupsi. Ia jelas bukan hal baru di sini. Praktik ini, bahkan telah berkembang menjadi kelaziman di Tanah Air. Ini tidak mengejutkan. Yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan adalah penyakit sosial yang satu ini telah semakin meluas dan mengganas.

Menjaga Pamor BPK

Media Indonesia (8 September 2009)

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kini menjadi kekuatan baru di bidang penegakan hukum di Indonesia. Lembaga itu kian disegani dan menjadi tiang utama pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sebabnya semakin banyak orang yang berminat menjadi anggota lembaga tersebut. Di masa reformasi, BPK bukan lagi lembaga pasif yang hanya diingat ketika ada seremoni penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke DPR. Kini BPK aktif melakukan audit, tidak saja audit rutin, tapi juga audit investigasi untuk mengurai lika-liku penggelapan uang negara.

KPK Harus Tetap Hidup

Media Indonesia (17 September 2009)

MASIH ada ruang harapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dipertahankan hidup. Publik semakin percaya bahwa lembaga ini akan dilenyapkan ketika dua pimpinannya, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Polri Terperosok Memeriksa Kewenangan

Media Indonesia (24 September 2009)

KETERTIBAN dan keteraturan hanya terjadi jika semua pihak bergerak dalam jalur yang telah ditentukan. Jika ada pihak, apalagi penegak hukum, mulai menyimpang, sistem hukum akan rusak bahkan binasa.

Kembalikan Bupati dan Wali Kota ke DPRD

WACANA penghapusan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD mengundang perdebatan panjang. Bukan hanya menyangkut hilangnya proses demokratisasi, melainkan juga berkaitan dengan format ketatanegaraan.

Sakratulmaut Pengadilan Tipikor

PENGHARGAAN pembuat undang-undang atas waktu sangat buruk. DPR dan pemerintah, pihak pembuat undang-undang, menonjolkan mentalitas tanpa perencanaan. Semua urusan hendak diselesaikan di saat-saat terakhir masa bakti anggota DPR periode 2004-2009 yang tinggal 27 hari lagi.

Buruknya Pengelolaan Anggaran Daerah

Media Indonesia, 14 Agustus 2009

DI tengah hiruk pikuk soal terorisme dan sengketa pilpres, ada fakta serius yang luput dari perhatian kita. Serius karena fakta itu menyangkut hajat hidup rakyat di berbagai daerah. Lebih serius lagi karena perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat itu tidak kunjung ditangani secara benar dan profesional. Fakta itu ialah pengelolaan keuangan di daerah.

Lima Tahun Disclaimer

Editorial Media Indonesia (19 Juni 2009)

Sebodoh-bodohnya keledai, kata orang bijak, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah?

Bukan-Jawa

Goenawan Mohamad (Tempo – Senin, 01 Juni 2009)
Karena kau bukan orang Jawa,” kata orang itu kepada saya dengan senyum mengasihani. ”Karena itu kau tak mengerti….”

Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

Media Indonesia, Rabu, 25 Maret 2009

DUNIA pendidikan lagi-lagi mendapat tamparan keras. Akibat proses pembayaran proyek pengadaan meja dan kursi di sejumlah sekolah dasar negeri di Malang tidak kunjung beres, pihak kontraktor pun menarik kembali perangkat sekolah tersebut.