Hadiah dan Sanksi bagi Daerah

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kompas (Kamis, 13 Agustus 2009)

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

KPK Gandeng BI Awasi Dana APBD di Bank Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Bank Indonesia untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah. Pengawasan difokuskan pada dana yang disimpan pada bank di daerah.

Retribusi Daerah Dibatasi 30 Jenis

Hanya 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi yang tidak sesuai dengan daftar pada Rancangan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah wajib dihapus. Ketentuan ini ditetapkan agar iklim investasi dapat berkembang.

Pemerintah Terbitkan PP Pengelolaan Kas Negara

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah untuk mengatur pengelolaan kas pemerintah, agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

TNI AD Harus Bentuk “Pleton Intelijen” di Kodam dan Kodim, Manullang: Bom Marriott Operasi Intelijen

Sumber: pelita.or.id

Pengamat intelijen Dr AC Manullang mensinyalir bom Marriott merupakan hasil kerja operasi intelijen internasional, yang mengarahkan seolah-olah peristiwa itu dilakukan oleh Jemaah Islamiyah (JI).

Beberapa waktu lalu, kata Manullang di Jakarta, Jum’at (8/8), Al Jamirie yang mengaku sebagai orang kedua Osama Bin Laden menunjukkan suaranya di TV Al Arabia, Dubai. Di situ Al Jamirie menyatakan kepada Amerika Serikat (AS) dan seluruh negara-negara yang membantu AS, jika mengorbankan darah orang muslim akan dibalas dengan kekerasan.

Surati Mendagri: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit BPK

*Diperintah Bikin Pakta Integritas

Serambinews.com 1 Juni 2009.

BANDA ACEH – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam sepekan terakhir dikejutkan dan ramai memperbincangkan surat permintaan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, kepada Mendagri yang sebagian isinya dinilai aneh alias tak lazim. Dalam surat itu Irwandi meminta diberi dispensasi dan keluwesan menggunakan dana kerja Gubernur Aceh yang telah teralokasi dalam APBA 2009 senilai Rp 68 miliar dari Rp 70 miliar yang diusulnya.

Depdagri akan “Menggerebek” Bintek oleh EO/Swasta?

Ada kabar yang cukup mengejutkan beredar dalam beberapa hari ini: Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan “menggerebek” pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), workshop, sosialisasi, atau kegiatan dengan nama lain, yang mengundang PNS atau anggota DPRD sebagai peserta yang diselenggarakan oleh event organizer (EO) swasta. Kabarnya lagi, bagi EO yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Depdagri, maka bersiap-siap untuk dipidanakan.

Hak Desa dan Kewajiban untuk Menyetor PBB

Ada kejadian menarik di Kabupaten Bandung terkait dengan “hubungan keuangan” antara Pemkab dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Namun, belakangan Desa “disandera” dengan adanya kewajiban untuk menyetorkan PBB terlebih dahulu sebelum mengajukan pencairan ADPD tersebut. Bagaimana seandainya Desa menolak menyetorkan PBB?

Untuk Loloskan LPJ Bupati, Ketua DPRD Terima Rp 150

SIGLI – Kesaksian wakil rakyat di pengadilan kian menguak kasus
dugaan korupsi dari pos tak tersangka senilai Rp 7,7 miliar yang
semestinya dipakai untuk penanganan bencana alam. Ternyata, anggota
maupun ketua dewan setempat ikut menikmati dana tersebut, sehingga
mengakibatkan kerugian negara Rp 878 juta.

Haruskah Kapolda Sumut Diberhentikan?

Pemberhentian Kapolda Sumut merupakan efek dari kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi ke DPRD Sumut yang menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat pada Selasa 3 Februari 2009 lalu. Beberapa hari kemudian, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mencopot Kapolda Sumut Irjen Nanan Sukarna dan Kapoltabes Medan.

Antara SBY dan Tifatul Sembiring

Menjelang Pemilu 2009 ini, ada perkembangan menarik dalam perpolitikan nasional kita. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sedang dipuja-puji karena “menurunkan” harga BBM, sedangkan “Presiden” PKS Tifatul Sembiring sedang dianiaya dengan menempatkannya sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan kampanye terselubung saat menggelar demonstrasi menentang penyerangan Israel ke Gaza (lihat Kompas, 8-1-2009). Ini fenomena apa, ya? Apakah urusan politik, pidana/kriminal, cari muka, atau lainnya? Jangan-jangan ini bentuk islamofobia di Pemerintahan RI…

Makna Obama bagi Indonesia

Editorial Media Indonesia Rabu, 21 Januari 2009

BARACK Obama tadi subuh resmi dilantik menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat dalam sebuah perayaan bersejarah. Inilah pemutus tradisi paling akbar yang telah berlangsung hampir dua abad. Inilah pelantikan presiden kulit hitam pertama di ‘Negeri Paman Sam’.