Syukriy Abdullah

Entries categorized as ‘Akuntansi Sektor Publik’

Etika Penulisan Makalah Akuntansi

November 11, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Ketika mencermati beberapa makalah tentang akuntansi sektor publik (ASP) dan isu-isu kualitas laba/manajemen laba yang dipresentasikan dalam SNA-12 Palembang, saya menemukan beberapa pelanggaran etika dalam penulisan makalah tersebut. Meskipun belum dapat dikategorikan sebagai plagiasi, pelanggaran tersebut sudah termasuk kategori “berat”, mengingat si penulis makalah adalah dosen atau mahasiswa S2 akuntansi yang sejatinya paham apa makna etika profesi dalam akuntansi, tak terkecuali etika akademik yang harus dijunjung tinggi dalam setiap karya ilmiah (akademis). (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Opini · akuntansi pemerintahan · pendidikan · penelitian
Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SNA 12 Palembang dan Riset Akuntansi Sektor Publik

November 8, 2009 · & Komentar

Pelaksanaan SNA ke-12 Palembang telah selesai. Dalam acara penutupan, Ibu Khomsiyah dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) telah pula menyebutkan empat makalah terbaik, yang ditulis oleh dosen/peneliti dari empat universitas, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan Universitas Mercu Buana (UMB). (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · pendidikan
Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang

November 7, 2009 · & Komentar

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang berakhir sudah. Penutupan event ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2009. Ada beberapa hal penting yang patut dicatat dalam acara penutupan SNA kali ini, diantaranya:

  1. Pengumuman makalah terbaik (the best paper).
  2. Tuan rumah SNA ke-13 tahun 2010.
  3. Adanya door-price bagi pemakalah dan peserta.
  4. Pengakuan atas kesuksesan penyelenggaraan. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · akuntansi pemerintahan · pendidikan
Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , ,

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK

Oktober 26, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · Opini · akuntansi pemerintahan
Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , ,

Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Oktober 13, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Oleh Budi Mulyana (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006)

Abstract

The purpose of this research is to empirically examine whether the presentation of balance sheet and accessibility of financial reports have a positive influence on enhancing transparency and accountability in the management of local finance. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · akuntansi pemerintahan · penelitian
Ditandai: , , , , , ,

Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi

Oktober 13, 2009 · & Komentar

Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada)  dan Syukriy Abdullah (Universitas Syiah Kuala)

Diakui atau tidak di Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Analisis hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah tidak pelak lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angka-angka laporan keuangan Pemerintah Daerah. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · Opini · Penganggaran Daerah · keuangan negara · korupsi · politik anggaran
Ditandai: , , , , , , ,

Penelitian APBD: Pengantar untuk Agency Theory

Oktober 13, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

APBD adalah rencana keuangan Pemda, yang mencakup tiga komponen, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit, yang memiliki makna bahwa Pemda boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatannya. Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Keuangan Daerah · Opini · Penganggaran Daerah · politik anggaran
Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Disclaimer

September 12, 2009 · 1 Komentar

Oleh I Dewa Putu Gandita Rai Anom

Pendahuluan

Senin, Pon, 29 Juni 2009. Mentari pagi bersinar cerah. Burung gelatik tanah bercanda riang mengepakkan sayapnya di sisi kiri dan kanan Gedung DPD Bali. Puluhan kuntum bunga Angsoka, kemerakan dan lainnya mengembang memancarkan pesona warna berbeda. Tawon-tawon pun beterbangan menghisap sari sang bunga. Di tengah pagi yang cerah itu Sidang Paripurna DPRD Bali digelar dengan agenda tunggal mendengar laporan Ketua BPK Bali tentang hasil audit terhadap APBD Bali Tahun Anggaran 2008. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · akuntansi pemerintahan · pemeriksaan keuangan daerah
Ditandai: , , , , , , , , , ,

Kebutuhan Akuntan

September 12, 2009 · 1 Komentar

Oleh Marwata (Kompas, 11 September 2009)

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin buruk.

Menteri Keuangan menyatakan, jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini audit terbaik (wajar tanpa pengecualian) semakin sedikit. Selain itu, yang memperoleh opini audit terburuk (menolak memberikan pendapat) semakin banyak (Kompas, 12/8/2009). (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Opini · akuntansi pemerintahan · pemeriksaan keuangan daerah
Ditandai: , , , , , ,

Hadiah dan Sanksi bagi Daerah

Agustus 15, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kompas (Kamis, 13 Agustus 2009)

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Berita · Keuangan Daerah · Peraturan Baru · akuntansi pemerintahan
Ditandai: , , , , , , , , , ,

Buku: Manajemen dan Keuangan Sektor Publik

Agustus 11, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Rekan-rekan pembaca,

Berikut saya sajikan links buku-buku terkait manajemen dan keuangan sektor publik terbitan World Bank yang bisa diunduh dari internet. Silahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian atau menambah wawasan. Mohon untuk tidak dikomersilkan atau diperjual-belikan. Referensi ini hanya untuk saling membantu diantara kita. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · Buku & Literasi · Keuangan Daerah · Penganggaran Daerah · Perencanaan Daerah · akuntansi pemerintahan · keuangan negara
Ditandai: , , , , , , , , , , , , ,

12 Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

Juni 17, 2009 · 1 Komentar

JAKARTA. Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa hal signifikan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008. Berikut rinciannya:

  1. Penerimaan perpajakan tidak terekonsiliasi senilai Rp3,4 triliun tercatat di sistem akuntansi umum, tetapi tidak tercatat di sistem akuntansi instansi. (lagi…)

Kategori: Akuntansi Sektor Publik · akuntansi pemerintahan · keuangan negara · pemeriksaan keuangan daerah
Ditandai: , ,