Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang berakhir sudah. Penutupan event ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2009. Ada beberapa hal penting yang patut dicatat dalam acara penutupan SNA kali ini, diantaranya:

1. Pengumuman makalah terbaik (the best paper).
2. Tuan rumah SNA ke-13 tahun 2010.
3. Adanya door-price bagi pemakalah dan peserta.
4. Pengakuan atas kesuksesan penyelenggaraan.

DPRD dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasioal

Oleh: AssetDaerah.

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK

Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya.

Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Oleh Budi Mulyana (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006)

Abstract

The purpose of this research is to empirically examine whether the presentation of balance sheet and accessibility of financial reports have a positive influence on enhancing transparency and accountability in the management of local finance.

Disclaimer

Oleh I Dewa Putu Gandita Rai Anom

Pendahuluan

Senin, Pon, 29 Juni 2009. Mentari pagi bersinar cerah. Burung gelatik tanah bercanda riang mengepakkan sayapnya di sisi kiri dan kanan Gedung DPD Bali. Puluhan kuntum bunga Angsoka, kemerakan dan lainnya mengembang memancarkan pesona warna berbeda. Tawon-tawon pun beterbangan menghisap sari sang bunga. Di tengah pagi yang cerah itu Sidang Paripurna DPRD Bali digelar dengan agenda tunggal mendengar laporan Ketua BPK Bali tentang hasil audit terhadap APBD Bali Tahun Anggaran 2008.

Kebutuhan Akuntan

Oleh Marwata (Kompas, 11 September 2009)

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin buruk.

Menteri Keuangan menyatakan, jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini audit terbaik (wajar tanpa pengecualian) semakin sedikit. Selain itu, yang memperoleh opini audit terburuk (menolak memberikan pendapat) semakin banyak (Kompas, 12/8/2009).

Kajian atas Publikasi LHP BPK

A. Pendahuluan

Adanya kewajiban BPK untuk mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan BPK kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PTJKN) membawa dampak positif dimana pihak eksekutif akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hadiah dan Sanksi bagi Daerah

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kompas (Kamis, 13 Agustus 2009)

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

Buku: Manajemen dan Keuangan Sektor Publik

Rekan-rekan pembaca,

Berikut saya sajikan links buku-buku terkait manajemen dan keuangan sektor publik terbitan World Bank yang bisa diunduh dari internet. Silahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian atau menambah wawasan. Mohon untuk tidak dikomersilkan atau diperjual-belikan. Referensi ini hanya untuk saling membantu diantara kita.

Lima Tahun Disclaimer

Editorial Media Indonesia (19 Juni 2009)

Sebodoh-bodohnya keledai, kata orang bijak, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah?

12 Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

JAKARTA. Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa hal signifikan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008. Berikut rinciannya:

1. Penerimaan perpajakan tidak terekonsiliasi senilai Rp3,4 triliun tercatat di sistem akuntansi umum, tetapi tidak tercatat di sistem akuntansi instansi.

BPK: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Makin Memburuk

Sumber: Siaran Pers BPK-RI

Jakarta, Senin (18 Mei 2009) – Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2008 menyimpulkan bahwa perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin banyak, dan sebaliknya, persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit. Demikian disampaikan Ketua BPK RI, Anwar Nasution, dalam penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2008 kepada DPD RI, di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, hari ini.