Skip to content

Perjalanan Dinas di Pemerintah Daerah

November 8, 2012

Pada tanggal 2 Juli 2012, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Beberapa daerah kemudian melakukan “penyesuaian” terhadap peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah yang sudah ada sebelumnya dengan PMK baru ini.

Ada beberapa hal menarik yang perlu diperhatikan daerah ketika ingin menjadikan PMK 113/2012 ini sebagai rujukan atau acuan dalam membuat pengaturan di daerah. Pertama, Pada pasal 41 dinyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai  Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi”. Dengan demikian, PMK 113/2012 ini tidak berlaku untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

 

About these ads
3 Komentar leave one →
  1. November 8, 2012 5:37 pm

    Assalamualaikum WW Pak Syukriy..Saya kurang memahami kenapa Bapak mengatakan Permenkeu ini tidak berlaku untuk propinsi,kabupaten maupun kota..wass : Yuntri Tura Ebsyar (Padang )..Sukses selalu untuk Bapak di Jogyakarta..

  2. Jimmy Sumakul permalink
    November 30, 2012 11:20 am

    Pa Syukriy, saya ingin bertanya terkait Pasal 10 ayat (1) huruf a. yang menyebutkan Perjalanan Dinas Tingkat A antara lain untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota…

    Mengapa PMK 113/2012 ini tidak berlaku untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota?

    Terimakasih. Sukses Selalu

  3. Desember 8, 2012 11:43 am

    ~ @Bapak Yuntri Tura Ebsyar (Padang) dan @Bapak bapak Jimmy Sumakul:
    Terima kasih, pak.

    Saya mengartikan PMK 113/2012 tidak berlaku untuk pemda berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) PMK 113/2012 berikut:
    Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Dan juga bunyi Pasal 41 PMK 113/PMK.05/2012 berikut:
    Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

    Dalam konsep otonomi daerah, makna dari Pasal 10 ayat (1) huruf a yang disebutkan pak Jimmy Sumakul tentunya harus didiskusikan lagi.
    Apakah Menteri Keuangan mau “mengintervensi” keotonomian Pemda?
    Mohon teman-teman praktisi dan penyusun PMK 113/2012 dari Kementerian Keuangan memberikan tanggapannya.

    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 80 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: