Skip to content

Peraturan Perundangan yang Berlaku di Daerah: Apakah Permendagri yang Dipakai oleh SKPD?

Januari 1, 2012

Pelaksanaan otonomi daerah sampai saat ini masih dalam proses belajar. Hal ini dapat dilihat dari “keberanian” Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam keotonomian yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka6 UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15/2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (pasal 2) dinyatakan bahwa Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas: (a) Peraturan Daerah; (b) Peraturan Kepala Daerah; (c) Peraturan Bersama Kepala Daerah; (d) Keputusan Kepala Daerah; dan (e) Instruksi Kepala Daerah. Sementara pada pasal 146 ayat (1) Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pmerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.”

Produk hukum daerah bersifat dapat pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah bersifat pengaturan meliputi: (a) Peraturan daerah atau sebutan lain; (b) Peraturan kepala daerah; dan (c) Peraturan bersama kepala daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: (a) Keputusan kepala daerah dan (b) Instruksi kepala daerah (lihat pasal 2 dan 3 Permendagri No.16/2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah).

Berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam UU 32/2004, Permendagri No.15/2006, dan Permendagri No.16/2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa Produk Hukum Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah, yang didasari prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 42 UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengaturan tentang Keuangan Daerah

Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

  1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Berdasarkanperaturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
About these ads
One Comment leave one →
  1. Februari 14, 2012 11:11 am

    Selayaknya kita melakukan feseability study dulu sebelum mengumandangkan demokrasi dan otoda sehingga rakyat tidak harus dipaksa membayar mahal atas kemerdekaan segelintir orang di lingkup eksekutif dan legislatif serta kaum borjuis lainnya

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: