Skip to content

Intensifikasi Zakat Sebagai PAD

April 1, 2011

Sayed Muhammad Husen

Satu dari 18 catatan DPR Aceh terhadap realisasi APBA 2007 adalah, supaya Pemerintah Aceh meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi zakat (Kontras, 17/12/ 2008). Catatan ini cukup beralasan, mengingat ketentuan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 180, bahwa zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota.

Pertanyaanya, bagaimana PAD zakat ini dapat ditingkatkan? Benarkah potensi zakat cukup besar di Aceh? Mengapa PAD zakat belum signifikan? Mengapa pula Baitul Mal sebagai otoritas pengumpulan zakat belum bekerja maksimal dalam mendongkrak pendapatan zakat? Apa pula kendala yang dihadapi Baitul Mal  dalam meningkatkan kinerjanya?

Peningkatan penghimpunan zakat sebagai PAD terkait erat dengan kebijakan pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap regulasi dan manajemen Baitul Mal. Dari segi regulasi, memang, ketentuan Pasal 180 UUPA dapat menjadi dasar yang kuat. Regulasi ini telah dilengkapi dengan Qanun No 10/2007 tentang Baitul Mal, Permendagri tentang Sekretariat Baitul Mal dan Lembaga Keistimewaan Aceh lainnya (MPU, MAA dan MPD), Pergub tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Pergub tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh.

Saya mendapatkan informasi, masalah mendasar yang dirasakan Baitul Mal tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah, belum mendukungnya manejemen kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan zakat. Hal ini dapat dimaklumi, Baitul Mal Aceh baru beroperasi Januari 2004, sementara Baitul Mal Kabupaten/Kota rata-rata baru beroperasi 2006. Ada Baitul Mal Kabupaten/Kota yang baru diresmikan 2008 (Sabang dan Tamiang). Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Sabulussalam hingga Januari 2009 belum membetuk Baitul Mal.

Menurut Kepala Baitul Mal Aceh, Amrullah, dari potensi yang ada bisa saja Baitul Mal mengumpul zakat hingga mencapai Rp 1 trilyun. Sumber zakat ini berasal dari berbagai jenis zakat susuai ketentuan Qanun Baitul Mal mencakup zakat fitrah, penghasilan/pendapatan dan jasa, emas, uang, perdagangan, perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan rikaz. Menurut ketentuan qanun, yang termasuk PAD hanya zakat yang dipungut oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Tidak termasuk zakat mal dan zakat fitrah yang dihimpun oleh Baitul Mal Gampong. Karena itu, potensi Rp 1 trilyun tak seluruhnya menjadi PAD.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tahun 2007 baru berhasil mengumpulkan zakat Rp 38 milyar/tahun (Data Baitul Mal Directory 2007). Diperkirakan 2008 meningkat hingga 43 milyar (datanya sedang dikumpulkan). Sementara Baitul Mal Aceh saja baru berhasil menghimpun zakat Rp 3 milyar/tahun. Zakat fitrah dan zakat mal yang dihimpun Baitul Mal Gampong belum ada datanya, walaupun secara formal 30% Baitul Mal Gampong telah terbentuk.

Jadi, untuk dapat meningkatkan penghimpunan zakat sebagai PAD diperlukan langkah-langkah konkret, antara lain: Pertama, perlunya penyamaan persepsi pemerintah dan legislatif terhadap regulasi zakat di Aceh. Kenyataan selama ini, baru sebagian saja pemerintah dan DPRK yang menganggap penting penghimpunan zakat sebagai PAD. Zakat baru dipahami sebagai bagian syariat Islam, belum menjadi otoritas negara. Di tingkat provinsi pun, persepsi ini belum sama, sehingga sinerjisitas antara Baitul Mal Aceh, Sekretariat Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh belum terwujud.

Kedua, perlu segera dituntaskan kerancuan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 192 UUPA tentang zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Memang, menurut Amrullah, Pemerintah Aceh pernah menyurati Dirjen Pajak untuk dapat mengeluarkan keputusan supaya ketentuan ini dapat dilaksanakan. Hanya saja, secara tertulis Dirjen Pajak mengatakan, ketentuan tersebut tak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan. Untuk ini, diperlukan advokasi yang tuntas oleh Pemerintah Aceh, dengan cara meminta fatwa Mahkamah Agung atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, menjadikan Baitul Mal sebagai amil profesional. Ini adalah hal mendesak harus dipenuhi dalam waktu dekat. Lima tahun kiprah Baitul Mal Aceh sudah cukup untuk “memproklamirkan” diri sebagai sebuah badan amil profesional. Demikian juga Baitul Mal Kabupaten/Kota. Pimpinan dan karyawan harus direkrut berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Profesionalisme Baitul Mal dapat diwujudkan melalui pembenahan sistem menajemen, akuntansi, merketing/fundraising, teknologi informasi, kualitas SDM dan fasilitasi biaya operasional dengan dana ABBD/APBK.

Selain upaya di atas, saya juga menganggap penting pembudayaan zakat melalui pendidikan dan sosialisasi terpadu dan berkelanjutan. Saatnya penghimpunan zakat tidak hanya terfokus pada zakat penghasilan PNS dan kaum profesional saja, tapi patut dipikirkan strategi jangka panjang dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umat terhadap kewajiban berzakat.

Semoga zakat sebagai PAD dapat diintensifkan 2009 ini sebagaimana harapan DPRA, sehingga zakat menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi dan sosial keislaman masyarakat Aceh.

Sumber: http://www.sayedmuhammadhusen.blogspot.com/

About these ads
One Comment leave one →
  1. riddcik iwan permalink
    April 1, 2011 11:46 pm

    untuk meningkatkan zakat haruslah dengan cara2 dan tahap2 yang mulia, dan harus di tingkatkan keiman masyarakat akan hukum zakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: