Lanjut ke konten

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Sejauh Mana?

Februari 12, 2011

Pasal 292 dan pasal 343 UU No.27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, pasal 293 dan 344 menyatakan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota, yang perlu dipahami lebih jauh dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD menurut pasal 293 dan 344 UU No.27/2009 tersebut adalah:

  1. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur/bupati/walikota;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur/bupati/walikota;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD memiliki beberapa implikasi penting, yakni:

  1. DPRD haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan secara kelembagaan untuk “mengimbangi” Pemerintah Daerah. Kecakapan ini dapat diperoleh melalui pembekalan dan pendampingan oleh tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.
  2. Ketersediaan data/statistik yang lengkap pada setiap alat kelengkapan, terutama komisi-komisi. Artinya, setiap komisi memiliki database tentang data penting yang berhubungan dengan Tupoksi SKPD mitra kerjanya. Misalnya: database dan statistik untuk bidang pendidikan. Dalam hal ini harus tersedia data tentang jumlah guru, masa pensiun, jumlah murid setiap tingkatan pendidikan, jenis kelamin guru dan murid, penyebaran sekolah, prestasi murid dan sekolah, kompetensi guru, kebutuhan guru (jumlah, bidang pelajaran, kompetensi, dll.), dan kondisi sekolah dan perlengkapannya.
  3. Kelengkapan peraturan kepala daerah (Gubernur/bupati/walikota) yang merupakan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dipatuhi oleh semua SKPD. Dalam hal ini, seluruh peraturan kepala daerah semestinya disampaikan kepada DPRD, tanpa terkecuali, karena peraturan kepala daerah adalah dasar dilaksanakannya Perda oleh SKPD. Dalam teori organisasi, “bos” seorang kepala SKPD adalah kepala daerah, karena kepala daerah lah yang mengangkat dan memberhentikan kepala SKPD. Dalam konteks ini, tidak ada kewajiban kepala SKPD untuk melaksanakan Perda apabila pedoman pelaksanaan (= perintah pelaksanaan) dari kepala daerah belum mereka peroleh.
About these ads
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: