Skip to content

Keterlambatan APBD: Mengapa? Siapa yang Dirugikan?

Februari 10, 2011

Secara normatif, APBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember 2010. Namun, sebaiknya sudah di-perda-kan per 30 Novermber, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP). Lalu, kenapa APBD mesti terlambat disahkan?

Keterlambatan pengesahan APBD dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

  1. Keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah.
  2. DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  3. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan Kepala Daerah. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksanakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD.
  4. Keterlambatan evaluasi oleh Provinsi.

Ketika APBD terlambat diperdakan, maka yang dirugikan adalah semua pihak. Tak ada yang diuntungkan dengan tidak disahkankannya Perda APBD. Orgasme politik anggota dewan hanyalah sesaat dan jangka pendek, karena sebenarnya mereka mengkhianati konstituennya sendiri dan juga membangun “perangkap” yang kelak akan menjebak mereka sendiri.

About these ads
3 Komentar leave one →
  1. eko permalink
    Februari 18, 2011 10:45 pm

    betul pak…keterlambatan itu hanyalah menimbulkan kerugian dan dampak yang paling besar dirasakan oleh masyarakat.
    keterlambatan yang terjadi rata-rata disebabkan oleh keterlambatan pengesahan DPRD dan evaluasi pemerintahan di level atasnya.
    pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Perimbangan Keuangan – Kemenkeu, berupaya untuk menurunkan angka keterlambatan dengan salah satunya menunda penerimaan DAU daerah yang mengalami keterlambatan pengesahan APBD hingga bulan April tahun berikutnya. hal ini berlaku mulai tahun 2007 hingga sekarang dan tentu saja didasari oleh UU 32/2004, UU 33/2004 dan peraturan pelaksananya.
    dampak dari upaya tersebut dapat dirasakan beberapa tahun ke depan, dimana tingkat keterlambatan menurun secara drastis, artinya APBD akan disahkan paling lambat bulan April tahun berikutnya.
    pengalaman diskusi dengan beberapa teman di pemda mengenai keterlambatan memang tidak dapat dihindarkan karena beberapa hal:

    1. proses pertanggungjawaban APBD belum dapat dilaksanakan sebelum anggaran berakhir, ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang belum dapat diselesaikan tepat waktu. jika proses dimulai pada akhir desember, maka dapat dipastikan APBD baru disahkan tahun berikutnya.

    2. terkait dengan poin no 1. pemda masih belum menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti yang diamanatkan oleh pasal 36 UU 17/2003 sehingga proses pertanggungjawaban seolah-olah menunggu kegiatan selesai dilaksanakan (basis kas).

    3. ketidaksiapan SDM dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah setiap waktu. sementara yang satu belum dilaksanakan dengan sempurna sudah muncul peraturan yang menyebabkan perubahan sistem yang berbeda.

    4. yang terakhir dan paling penting adalah masih adanya kepentingan yang mengikuti pengesahan APBD sehingga pembahasan KUA dan PPAS sangat alot. walaupun terkesan benar tapi hal ini mungkin tidak terdapat di setiap daerah.

    sekedar berbagi pak.
    thanks.

  2. November 15, 2011 2:00 pm

    Anehnya ,,, ! Kebanyakan Pemda menyampaikan pada rapat rapat bahwa keterlambatan pengesahan APBD mengakibatkan PEMOTONGAN DANA DAU,,, Wow begitulah ‘Politik’

  3. Arief Kurniawan permalink
    November 28, 2011 5:08 am

    Tapi apakah memang ada korelasi antara keterlambatan pengesahan APBD dengan pemotongan DAU? Mohon infonya pak?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: