Skip to content

Tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD

Januari 18, 2011

Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah:

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta  rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Dari keenam tugas tersebut, dapat diambil beberapa pemahaman, yakni:

  • Muncul lagi istilah “pokok-pokok pikiran DPRD”. Dalam Permendagri No.13/2006 tidak dikenal istilah ini dalam pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBD. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 5 bulan sebelum penetapan APBD, yang paling lambat 31 Desember, berarti haruslah pada akhir Juli. Pada waktu tersebut, DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh kepala daerah dan KUA/PPAS perubahan APBD tahun berjalan.
  • Ketika substansi “pokok-pokok pikiran DPRD” berbeda dengan isi KUA dan PPAS, yang nota bene bersumber dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, maka ada peluang bagi anggota dewan untuk memasukkan usulan program/kegiatan yang tidak bersumber dari Musrenbang. Musrenbang pada prinsipnya merupakan mekanisme untuk “mengkonfirmasi” rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD (sesuai dengan Tupoksinya) dengan yang diusulkan masyarakat (konstituen). Hasil dari Musrenbang yang menurut Bappeda “layak” (sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintahan) akan dicantumkan dalam RKPD dalam bentuk nama program dan kegiatan serta SKPD yang akan melaksanakan, dilengkapi dengan target kinerja yang ingin dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, dan sumber pendanaannya (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat). Dengan demikian, “persyaratan” bahwa nama program/kegiatan yang terscantum dalam PPAS harus berasal dari RKPD “dilanggar” karena ternyata DPRD bisa mengusulkan di luar RKPD untuk masuk ke PPAS tersebut.
  • Konsultasi antara Banggar dan komisi-komisi, khususnya Komisi A (yang membawahi keuangan/anggaran daerah), kemungkinan tidak efektif ketika Komisi A terlalu mendominasi (lebih superior). Pada praktiknya Banggar sering ditempatkan hanya sebagai “juru bicara” DPRD dalam hal penganggaran daerah (pembahasan rancangan APBD, APBD-P, dan pertanggungjawaban APBD) karena secara substantif sudah ada kesepakatan pada setiap fraksi ketika membicarakan politik anggarannya DPRD.
  • Banggar tidak bekerja sendiri dalam membahas KUA, PPAS, dan RAPBD, tetapi juga dibantu oleh semua anggota dewan yang lain, yang tergabung dalam komisi di dewan. Pembahasan isu sektoral oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga kelengkapan data/informasi sektoral mutlak diperlukan oleh setiap komisi. Statistik daerah, regional, dan nasional selayaknya terarsipkan dengan baik, begitu pula isu-itu terkini hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula. Faktanya, hampir seluruh komisi DPRD di Indonesia tidak memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya mengapa DPRD selalu “kalah” dalam pembahasan isu dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, dengan kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, meski pun sudah diamanatkan dalam UU No.27/2009 dan PP No.16/2010, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli belum dianggap penting oleh DPRD dan pemerintah daerah.
  • Banggar bukanlah tim penyusun anggaran DPRD. Banggar hanya memberikan saran belaka kepada pimpinan DPRD, yang mendiskusikan anggaran untuk anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.
About these ads
4 Komentar leave one →
  1. Januari 21, 2011 2:32 pm

    keren nich artikelnya berbobot..
    keep posting sob..

  2. Desember 22, 2011 6:10 am

    Setuju sekali Pak, terima kasih analisisnya yang mendalam, bisa untuk pencerahan ke teman2 Dewan yang terhormat.
    Dan pertanyaannya selanjutnya, apakah sah APBD yang kemarin bila di bahas oleh badan anggaran padahal regulasi (khususnya bila tatib DPRD mereka sendiri) tidak mengatur?? apakah ini bisa berimplikasi hukum??
    Bukankah DPRD (khususnya alat kelengkapan) bekerja berdasarkan Tatib DPRD. Bagaimana organisasi sebesar DPRD bekerja tanpa (belum) ada dipanduan Tatib. Ibarat permainan, aturan tidak jelas, maka siapa kuat dia menang.

  3. Desember 22, 2011 6:26 am

    Ada permasalahan ketika fokus tentang Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dari sisi regulasi tatib DPRD.
    1. Apakah selama ini DPRD (Badan Anggaran) sudah menyusun Pokir? klo belum mengapa?? adakah aturan yang lebih detail telah diatur di tatib DPRD (jika perlu) ?? misalnya: kapan, berapa banyak usulan maksimal,bagaimana mekanismenya? sebab, sejauh ini tatib DPRD terkait pokir tidak banyak berbeda dengan pasal 55(1) PP Nomor 16 Tahun 2010 alias copy paste. jika hal ini terjadi, maka Ibarat permainan, aturan tidak jelas, maka siapa kuat dia menang.

    2. Apakah teman2 di Bappeda sudah memberi kesempatan dan pro aktif (di Permendagri 54/2010 sudah dibuka ruang untuk pokir DPRD)? artinya regulasi sudah ada tapi tidak dilaksanakan oleh teman2 BAppeda.

    3. Bagi DPRD, pokir yang bisa di implementasikan dalam bentuk program kegiatan dan hibah-bansos, akan lebih mudah, praktis bila melalui hibah bansos. apalagi dengan keluarnya permendagri 32/2011. Kewenangan DPRD dalam permendagri 32/2011 lebih besar dalam menentukan besaran maupun penerima hibah bansos. Artinya, DPRD “tidak” akan tertarik melaksanakan pokir DPRD melalui program kegiatan (dalam RKPD), dan akan tetap senang melalui hibah bansos dengan segala “kelebihan hibah bansos”.

    klo ada yang mudah, kenapa harus repot.

  4. saleh abd permalink
    Februari 18, 2014 6:53 pm

    Mohon penjelasan dasar untuk memohon agar dprd menindak lanjuti laporan masyarakat untuk melakukan audit investigatif thd barang milik negara..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: