Skip to content

Laporan Keuangan Pemda dan Opini BPK

Oktober 5, 2010

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) oleh pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK akan menghasilkan sebuah opini. Ada empat jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD, yakni wajar tanpa penegcualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan disclaimer.

Semua Pemda menginginkan opini WTP dan untuk memperoleh opini tersebut mereka melakukan berbagai cara, baik dengan memperbaiki kualitas SDM dan meningkatkan fasilitas pendukung untuk akuntansi dan pelaporan keuangannya ataupun melalui kerja sama dengan konsultan yang berasal dari Pemerintah (seperti BPKP) dan swasta. Beberapa daerah berhasil mencapai “target: memperoleh opini WTP ini.

Yang menarik adalah adanya paradoks atau keanehan yang bagi saya cukup unik dan mengusik rasa ingin tahu saya. Saya menemukan fenomena ini setelah berdiskusi dengan banyak rekan-rekan pegawai pemerintah daerah, baik yang berdinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/BUD. Beberapa diantara “keanehan” tersebut adalah:

  1. SKPD belum melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara mandiri. SKPD hanya menyerahkan SPJ dan dokumen-dokumen bukti ke SKPKD/BUD. Dengan demikian, SKPKD tidak melakukan konsolidasi (karena memang tidak menerima laporan keuangan SKPD yang sudah “jadi”), tetapi justru langsung menyusun LKPD.
  2. Laporan keuangan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusunkan oleh Tim Konsultan, pegawai SKPD hanya diminta membantu sebatas menginput data dari SP2D dan dokumen-dokumen pendukung SPJ (STS, kuitansi, faktur, atau bukti transaksi lainnya). Tidak ada proses transfer of knowledge dari Tim Konsultan ke pegawai Pemda di SKPD sehingga menyebabkan terjadinya “ketergantungan” kepada Tim Konsultan.
  3. Auditor BPK banyak yang tidak paham apa sesungguhnya yang harus dilakukan ketika menemukan “masalah” dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan mereka dan pembekalan yang belum cukup kepada auditor BPK sendiri, serta pengalaman yang belum banyak untuk memahami fenomena di pemerintahan daerah. Oleh karena auditor sering menggunakan kaca mata kuda hitam-putih
  4. Pegawai SKPD dan SKPD masih bisa memberikan “oleh-oleh” dengan berbagai bentuk kepada oknum auditor. Meskipun proses audit sudah selesai, seorang auditor BPK tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari auditee karena pemberian tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai pemeriksa. Seandainya si auditor bukan pemeriksa di daerah/SKPD tersebut, apakah dia juga akan memperoleh pemberian yang sama? Inilah gratifikasi!

Saya melihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD belum sepenuhnya fair. Perlu dilakukan pembenahan yang menyeluruh, baik di Pemda maupun di BPK-RI sendiri. Sementara kepada konsultan yang membantu Pemda, terutama yang berasal dari lembaga Pemerintah seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lebih legowo dan berjiwa besar melakukan transfer of knowledge kepada Pemda dan SKPD.

About these ads
10 Komentar leave one →
  1. ayu shintya permalink
    Oktober 19, 2010 4:30 pm

    Assalamualaikum Wr.Wb. Bang Syukriy..

    Dari 4 poin uraian di atas, saya meringkasnya lagi menjadi 2. Poin 1 & 2 menyoroti dari sisi auditee, poin 3 & 4 dari sisi auditor.

    Berdasarkan praktik yang saya jumpai di lapangan, dari sisi auditee (pihak pemda) sendiri kurang membekali pegawainya dengan ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu kesalahan dari sisi rekruitment atau dari SDM-nya sendiri yang ogah belajar. Memang benar, sebagian entitas yang kami periksa, kebanyakan belum membuat LK SKPD. Namun, pihak SKPKD-lah yang melakukannya. Mereka mengunci kas SKPD melalui SP2D dan SPJ Fungsional saja. Dari situlah SKPKD membuat LK Daerah. Sedangkan untuk masalah Aset, biasanya pihak SKPKD memantaunya hanya melalui belanja modal yang dikeluarkan daerah. Hal ini biasanya akan mengakibatkan adanya aset yang merupakan hibah dari pusat kepada SKPD, yang belum tercatat menjadi aset daerah. Akibatnya, aset daerah menjadi berantakan. Trus menjadi pengecualian dalam opini BPK. Akhirnya Pemda menyewa konsultan deh… :)

    Pihak Konsultan, memberikan jasa layanan baik berupa jasa konsultansi maupun softwear. Memang benar, dari pengamatan saya, pihak konsultan tidak melakukan transfer of knowledge kepada pemda. Jadi, seringnya pemda melakukan diklat, trus yang ngajar dari pihak konsultan… honor lagi deh… :)

    Dari sisi auditor cie…cie… (bukannya pembenaran diri lho bang..) :P
    Sebelum diturunkan ke lapangan, auditor sudah dibekali program pemeriksaan yang berisi langkah-langkah audit yang benar. Pada saat melakukan pemeriksaan pun, terdiri dari tim yang dipimpin oleh ketua tim, supervisi, dan penanggungjawab. Sehingga dari formasi tim tersebut diharapkan pemeriksaan dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Seharusnya, jika seorang auditor sudah memedomani langkah-langkah pemeriksaan yang dibuat sebelum turun ke lapangan, maka hal-hal yang bang syukriy uraikan di atas tidak perlu terjadi. Karena, setiap ada permasalahan dlm penugasan, kami selalu berkonsultasi kepada ketua tim/supervisi/senior yang lebih berpengalaman. Jadi tidak sembarangan men-judge suatu kesalahan menjadi temuan. Untuk masalah “oleh-oleh”, tidak semua auditor seperti itu. Masih banyak kok auditor yang temuannya milyaran tapi kekantor tetap naik motor hehe… Menurut pendapat saya, sebaiknya pemda tidak perlu memberi ‘sesuatu’ kepada auditor (karena sudah ada anggaran sendiri utk pemeriksaan). Biasanya pemda yang memberikan “oleh-oleh” tersebut memang kondisi LK-nya morat-marit, dan mereka tidak ingin hal tersebut diungkap menjadi temuan. Karena itu, Pemda perbaiki LK-nya dong… sehingga hal di poin 4 tidak terjadi. gitu… :)

    Wassalam…
    Ayu Shintya, M.Si. UGM (Keuangan Angkatan 2004)

  2. Eko Noeg permalink
    Oktober 20, 2010 10:33 am

    Fungsi Opini BPK sendiri sampai dengan saat ini apa???? Sepertinya kok baru sebatas kebanggaan saja…..

  3. Heru Fahlevi permalink
    Oktober 26, 2010 5:26 pm

    Salam Pak Syukri,
    membaca artikel bapak membuat saya bertanya-tanya tentang kualitas informasi yang bisa didapat dari sebuah LKPD. Jika laporan SKPD saja masih mentah berupa dokumen, bukan LK yang sudah jadi, penggunaan tenaga konsultan tanpa adanya transfer of knowledge, perpindahan dari sistem manual ke software, apakah tingkat keakuratan datanya bisa dipertanggungjawabkan.
    Kemudian jika nanti LK tersebut beserta kekurangannya dipakai sebagai alat menilai kinerja pemerintah daerah, maka keputusan yang dibuat bisa jadi tidak benar.

    Saya mau nanya pak dan ibu sekalian, apakah ada sanksi administrasi atau keuangan bagi pemda yang gagal mendapatkan opini WTP selama kurun waktu tertentu? Layaknya di perusahaan swasta yang harus mendapatkan opini WTP 3 tahun berturut2 sebagai syarat listing di bursa efek (sebagai contoh saja)

    Di lapangan, siapa yang paling sering berinteraksi/ memakai LKPD tersebut? Saya yakin masa transisi dari kas dan ke sistem akrual memakan banyak biaya dan kalau informasi yang dihasilkan tidak digunakan atau malah tidak dapat digunakan bagi penilaian kinerja akan menjadi suatu investasi yang sia-sia.

    Terimakasih atas jawabannya,
    Heru

  4. wati permalink
    November 5, 2010 3:59 pm

    setelah apa yang terjadi dengan audit atas salah satu Pemkot di Jabodetabek, masih adakah kebanggaan atas opini yang bisa dibeli ?????????

  5. November 9, 2010 8:31 am

    [quote]Fungsi Opini BPK sendiri sampai dengan saat ini apa???? Sepertinya kok baru sebatas kebanggaan saja…..[/quote]

    pertanyaan yang sangat bagus. saat ini saya sedang mereka-reka “bagaimana menilai proses pengelolaan dan pertanggungjawaban yang paling tepat”. jelas bukan opini sebagaimana yang biasa dilakukan di sektor bisnis. pola pikirnya demikian:
    1. APBN adalah State budget, bukan government budget
    2. BPK adalah internal auditor negara RI, bukan external auditor, so auditnya harus Management audit, sehingga tidak cukup hanya dengan memberikan opini model sektor bisnis
    3. praktek selama ini BPK adalah melakukan management audit, BUKAN financial audit, meski memberikan opini model bisnis.
    4. UU 15/2006 kita berjudul “Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”. tapi yang diperiksa diarahkan hanya ke lapkeu saja.

    Tertarik? tunggu tulisan saya …

  6. Fian R permalink
    November 11, 2010 11:14 am

    Assalamualaikum Wr.Wb.

    Terima kasih artikelnya, mohon ijin menjadikannya salah satu referensi tulisan saya di majalah pemeriksa BPK (kalau dimuat), saya punya hasil penelitian terkait keanehan no3 dan no4, ada juga penelitian teman (tapi semuanya penelitian lokal, bukan nasional). Semoga tulisan-tulisan bapak dapat menjadi aspirasi penulisan artikel-artikel lainnya demi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih

  7. syukriy permalink*
    November 12, 2010 9:25 am

    @PakPompi
    Ditunggu tulisannya, pak Pompy. Kita semua butuh pencerahan dari bapak, ni.

    @Fian R.
    Silahkan, pak. Untuk tulisan bapak, kalau boleh dishare untuk dimuat di blog ini. Agar lebih banyak manfaatnya untuk kemajuan keuangan daerah dan pusat.
    Terima kasih.

  8. ari permalink
    November 12, 2010 4:50 pm

    saya mau tanya kalau mau download laporan keuangan daerah yang lengkap dimana ya?soalnya di bpk.go.id format tahun 2007 kebawah dan 2007 keatas sudah berbeda thx

  9. Aidil permalink
    Desember 6, 2010 8:50 pm

    Assalammualaikum Pak Syukriy….

    Dari empat point yang bapak sampaikan diatas, seluruhnya menjadi kendala di lapangan yang kami hadapi.
    Beberapa saat yang lalu, saya ada mendiskusikan beberapa hal tentang opini BPK ini dengan seorang dosen di Unpad….
    Beliau sangat heran mengetahui hasil opini BPK disuatu daerah memperoleh opini WTP, padahal sepengetahuan beliau, aset yang ada didalam neraca LKPD itu sangatlah tidak diyakini kewajarannya.

    Hal ini diketahuinya karena beberapa saat yang lalu beliau turut membantu membenahi aset yang ada di kabupaten tersebut.

    Berdasarkan hal tersebut beliau tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “independensi auditor dalam memberikan opini WTP bagi LKPD”

    Dan sampai sekarang saya masih menunggu hasil penelitiannya tersebut.

    Kita juga perlu mempertanyakan. Apakah yang menjadi dasar utama bagi auditor BPK dalam memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada LKPD suatu daerah…?

    Wassalam….

    Aidil Yudi

  10. Rehabean Mansnandifu permalink
    April 26, 2013 12:27 pm

    Opini WTP atas LK Pemda merupakan sebuah indikator sehingga apa yang di jumpai oleh pa Syukri saya sangat merespon dengan baik dan jujur bahwa itu fenomena yang perlu dibenahi dari beberapa aspek :
    1. akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan pemda
    2. Kebijakan pemda tentang SPIP (PP 60 Tahun 2008)
    3. Komitmen Pemda, BPKP, dan BPK untuk membangun pemda-pemda yang merupakan
    bagian intergral untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dasar negara kita (UUD 45).

    sehingga kita tidak mencari kambing hitam untuk sebuah pembenaran lembaga dan institusi, kita tahu bahwa pemerintah tahun 2013 mengelola anggaran kurang lebih 1.500 Trilyun rupiah, sehingga kita patut untuk mengawalnya untuk mencapai tujuan bernegara dimana negara kita yang terdiri dari berbagai ragam pulau dan suku bangsa. Memang pasti kita tidak luput dari kesalahan tetapi dengan adanya opini atas LKPD kita perlu menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai opini yang lebih wajar…… Salam, Rehabean Mansnandifu, Maksi UGM Jogja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 80 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: