Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah

Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah

Sutoro Eko (IRE Yogyakarta & STPMD “APMD”)

A. Prinsip Dasar Otoda

• Otonomi daerah berpijak pada asas desentralisasi, dokonsentrasi dan tugas pembantuan.
• Otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi tetap dalam bingkai NKRI
• Tujuan akhir otonomi daerah adalah mencapai kesejahteraan rakyat, antara lain melalui programprogram pembangunan dan pelayanan publik.
• Otonomi daerah adalah kemandirian, tetapi kemandirian bukanlah kesendirian.
• Pemerintahan desa disandarkan pada prinsip keragaman, demokrasi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Isu-isu Utama Dalam Pemerintahan Desa

• Kedudukan dan kewenangan desa.
• Perencanaan pembangunan desa
• Keuangan desa
• Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa.
• Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dll).

C. Kedudukan Desa

• Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, perencanaan desa, struktur & sistem pemerintahan desa serta keuangan desa.
• Ada tiga pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom dan desa administratif
• Kalau untuk kejelasan dan memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya dua: desa adat atau desa otonom.

D. Desa Adat

• Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara.
• Berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batasbatas wilayah.
• Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal.
• Sering disebut sebagai self governing community.
• Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga.
• Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-urusan administratif.
• Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.

E. Desa Otonom

• Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah.
• Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang.
• Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI.
• Intervensi negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi.
• Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa.
• Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dll.
• Mempunyai sistem demokrasi lokal.

F. Desa Administratif

• Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
• Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota.
• Sering disebut sebagai the local state government.
• Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
• Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif.
• Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
• Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

G. Kelurahan

• Merupakan bentuk yang jelas dan esktrem dari desa administratif.
• Tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
• Sebagai kepanjangan tangan negara, yakni menjadi salah satu bentuk SKPD.
• Administrasi dan birokrasinya modern.
• Hanya menjalankan tugas administratif.
• Tidak membikin repot pemda, sehingga banyak pemda yang ingin mengubah desa menjadi kelurahan.
• Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

H. Kedudukan Desa

• Pergantian UU tidak mengarah pada perubahan kedudukan desa yang lebih jelas, makalah cenderung bongkar pasang yang menimbulkan masalah-masalah baru.
• Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No. 32/2004: Desa bukan bagian dari NKRI, melainkan sebagai subsistem pemerintah kabupaten.
• Kedudukan desa tidak jelas, apakah sebagai desa otonom atau desa adat.
• Otonomi asli memperoleh ruang untuk bangkit kembali, tetapi tidak ada revitalisasi kewenangan asli.
• Terjadi “otonomi dalam otonomi”.
• Eksperimentasi otonomi desa di berbagai daerah masih bersifat parsial, karena terkendala aturan (UU).
• Desa transisi antara desa administratif dan desa otonom.
• Umumnya desa-desa sebagai desa administratif, hanya kemampuan dan kemajuan lokal yang membedakan.

I. Kewenangan Desa

• Generik: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
• Devolutif: kewenangan yang melekat pada desa (menyusun Perdes, menyelenggarakan pilkades, membentuk Bamusdes, lembaga-lembaga desa, BUMDES, dll).
• Distributif: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (misal: pembuatan KTP, pendataan, IMB di jalan desa, mengelola pasar desa, dll).
• Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (pemungutan PBB, pemilihan umum, dll).

J. Perencanaan Desa

• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
• kabupaten/Kota.
• Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
• Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

K. Perencanaan

• Melalui mekanisme Musrenbang bertingkat dari bawah (bottom up).
• Banyak mengandung kelemahan: jangkauan warga desa terbatas pada isu-isu lokal (desa) bukan pada isu sektoral, formalisasi
• perencanaan, tidak naik, warga cenderung frustasi karena tidak jelas.
• Kedepan sebaiknya desa mempunyai sistem perencanaan sendiri, yang lepas dari sistem perencanaan daerah (kabupaten/kota).
• Sistem perencanaan desa berbasis pada kewenangan desa.

L. Keuangan Desa

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah (Desentralisasi).
• Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pembantuan)
• Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Pembantuan)

M. Sumber Pendapatan Desa

• Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
• Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
• Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa
• paling sedikit 10% setelah dikurangi gaji pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD);
• Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
• Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

N. Pemerintah Desa

• Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan perangkat lain (sekretariat desa; pelaksana teknis lapangan; unsur kewilayahan)
• Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
• Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

O. Kepala Desa

• Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
• Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui
• Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
• Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Bamusdes.
• Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
• Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan.
• Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada Bamusdes.

P. Sekretaris Desa

• Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

–        berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;

–        mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

–        mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

–        mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

–        memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

–        bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

• Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Masalah-masalah yang muncul untuk posisi Sekdes

• Menimbulkan kesulitan penataan kepegawaian dan beban anggaran negara.
• Birokratisasi desa
• Loyalitas ganda sekdes: kepada kades dan pembina PNS.
• Kecemburuan sosial di desa.

Q. Kedudukan Keuangan Kades-Pedes

• Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
• Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa
• ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
• Penghasilan tetap paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

R. Bamusdes dan Demokrasi Desa

• Bamusdes berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
• Anggota Bamusdes adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
• Anggota Bamusdes terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
• Masa jabatan anggota Bamusdes adalah 6 tahun dan dapat
• diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
• Jumlah anggota Bamusdes ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
• Bamusdes berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
• Bamusdes mempunyai wewenang:

–        membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

–        melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

–        mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

–        membentuk panitia pemilihan kepala desa;

–        menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

–        menyusun tata tertib Bamusdes.

Catatan tentang Bamusdes

• Proses pembentukan Bamusdes tidak melibatkan partisipasi warga langsung.
• Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat, tidak mencerminkan perwakilan masyarakat desa.
• Kekuatan legitimasi Bamusdes lemah, tetapi bertugas membuat Peraturan Desa
• Fungsi kontrol yang pernah dimilii oleh BPD tidak ada pada Bamusdes.
• Bamusdes jadi alat pembenaran pemerintah desa.

Sumber: http://www.kedai-kebebasan.org/download/1181189647_Pemerintahan_Desa_FNS_-_Wonosobo.pdf diakses 20 September 2010.