Skip to content

Permendagri No.37/2010: Belanja Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

Agustus 15, 2010

Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan belanja hibah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (pasal 20 ayat 3). Belanja hibah termasuk dalam komponen Belanja Tidak Langsung di dalam struktur APBD (pasal 27 ayat 7) dan semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD (pasal 17 ayat 1).

Berdasarkan bunyi ketiga pasal yang tercantum dalam PP No.58/2005 tersebut di atas, dapat diambil beberapa simpulan, yakni:

  • Hibah harus dicantumkan pada komponen belanja tidak langsung dalam APBD.
  • Pengeluaran yang dilakukan untuk hibah berasal dari Rekening Kas Umum Daerah.
  • Hibah akan mengurangi ekuitas dana lancar.
  • Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

1. Penganggaran Belanja Hibah untuk Tahun 2011

Permendagri No.37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 memberi penjelasan tentang kebijakan terkait belanja hibah, terutama untuk instansi vertikal (Pemerintah). Namun, jika dicermati lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih mendalam, khususnya berkenaan dengan peraturan lain yang “harus” dipedomani oleh Pemerintah Daerah. Ada dua pernyataan yang sangat penting di dalam Permendagri 37 tersebut, yakni:

  1. Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah. (lihat Bagian II: Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan APBD, 2: Belanja Daerah, a. Belanja Tidak Langsung, 4: Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, hurup b).
  2. Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. (lihat  Bagian II: Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan APBD, 2: Belanja Daerah, b. Belanja Langsung, 4: Belanja Barang dan Jasa, hurup b).

Oleh karena Hibah boleh dianggarkan, maka akan dicantumkan di dalam APBD terlebih dahulu sebelum disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah. Dengan demikian, pencantuman di dalam APBD pun tidak boleh lari dari aturan main yang sudah ditetapkan dalam PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada kedua PP ini dinyatakan bahwa APBD menggunakan basis kas dan pembayarannya dilakukan melalui rekening kas daerah!

Jika Hibah yang akan diberikan kepada penerima hibah (pihak ketiga/masyarakat) berupa barang atau aset daerah, maka akan muncul permasalahan dalam penganggarannya. Bunyi pengaturan dalam Permendagri No.37/2010 di atas mengharuskan penggunaan jenis rekening Belanja Barang dan Jasa, padahal dalam kode rekening di Lampiran AVIII Permendagri No.13/2006 rekening tersebut tidak ada. Apakah hal ini bermakna Pemda harus menambah kode rekening baru? Jika iya, apa nama rekening baru tersebut?


2. Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan jasa. Untuk hibah berupa uang, Pasal 26 ayat (2) PMK 168/2008 menyatakan bahwa:

“Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN.”

Sementara SE Mendagri 2667/2007 menyatakan:

“Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang di lakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dan sebelumnya, Permendagri No.59/2007 tentang perubahan Permendagri No.13/2006 menyatakan pada pasal 42 ayat 1:

“Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.”

Ada perbedaan makna di antara kedua pengaturan tersebut. Jika transfer atau pemindahbukuan dilakukan dari rekening kas umum daeran (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN), maka yang menampung dana hibah dari Pemda tersebut adalah rekening yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini berbeda dengan makna dalam SE Mendagri 2667/2007, dimana transfer dana dilakukan “langsung” kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemda.

Dengan demikian, pertanyaan yang kemudian muncul di Pemda adalah:

  1. Aturan mana yang harus diikuti? Apakah PMK atau SE Mendagri yang wajib dipedomani oleh Pemda? Apakah Pemda boleh mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah?
  2. Kalau ditransfer ke RKUN, berarti dana tersebut tidak langsung bisa digunakan oleh instansi vertikal yang ada di daerah, karena harus dianggarkan dulu dalam APBN dan DIPAnya sudah turun ke Kementerian/Lembaga yang menaungi instansi vertikal dimaksud. Artinya, di APBD dianggarkan hibah tahun ke “n”, maka penggunaannya oleh instansi vertikal kemungkinan pada akhir tahun ke “n”, yakni setelah dicantumkan dalam APBN Perubahan, atau pada tahun ke “n+1″, yakni setelah dicantumkan dalam APBN tahun berikutnya. Bukankah praktik seperti ini “merugikan” Pemda yang ingin menerima “faedah” secepatnya dari hibah tersebut?

3. Aspek Oportunisme dan Politik dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

Pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan Kepala Daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman”. Kedua belah pihak bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pemilik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.

Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD akan membahas usulan alokasi anggaran untuk belanja hibah di dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD, termasuk di dalamnya hibah untuk instansi vertikal. Pada kondisi dimana Pemda masih kekurangan dana untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah.

Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah. Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan kecerdasan dalam pembuatan “kebijakan pengelolaan keuangan daerah” dari pusat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

About these ads
21 Komentar leave one →
  1. DARMADI permalink
    Agustus 15, 2010 2:00 pm

    Sesuai dengan azas brutto dalam penerimaan maka seluruh penerimaan hibah yang diterima oleh Satker milik pemerintah pusat harus dicatat di UAKPA. saya lupa nomor PMK nya tapi jika penerimaan hibah (baik dari luar negeri atau dari mana saja termasuk dipungut dari masyarakat jika terjadi bencana dan lain-lain) harus didaftarkan ke Kementerian Keuangan untuk diterbitkan DIPAnya…. mekanismenya bisa RK maupun PL tergantung kehendak dari pemberi hibah yang dituangkan dalam naskah hibah.

    Jika Satker tidak mengungkapkan atau tidak mendaftarkan hibahnya maka pada saat pemeriksaan BPK akan diungkapkan terdapat penerimaan hibah yang off budget dan off balance sheet yang dapat mempengaruhi opini tergantung asas materialitas.

    Praktik menempatkan belanja modal ke dalam barang/jasa dan dihitung sebagai persediaan adalah untuk menghindarkan ketentuan perijinan jika menyerahkan barang modal yang telah tercatat dalam asset di aktiva tetap. Ketentuan Permendagri tentang penghapusan atau pemindahan barang modal akan lebih berbelit belit sementara barang modal tersebut adalah bagian untuk melayani masyarakat. Tetapi perlu dibedakan jika barang tersebut adalah menjalankan kewenangan pemerintah maka dia masuk ke dalam belanja modal sedangkan jika untuk kepentingan bantuan sosial sebaiknya dipisahkan menjadi persediaan lain-lain yang tidak ada hubungan dengan pelayanan. Ketentuan ini tidak berlaku jika belanja modal tersebut ditempatkan di Dinas Sosisla karena tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial memang untuk menjalankan kewenangan yang berkenaaan dengan pelayanan sosial.

    @Darmadi:
    Terima kasih atas pencerahannya, pak Darmadi.

  2. Agustus 21, 2010 8:56 pm

    Hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat memang normatifnya masuk dalam belanja barang dan jasa karena esensi dari belanja tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
    Masalah kode rekening yang ada di Permendagri 13/2006, itu kan hanya pedoman saja. Daerah diperkenankan untuk melakukan modifikasi, jadi kendala teknis bukan menjadi alasan untuk memasukkan belanja modal yang direncanakan untuk dihibahkan ke dalam belanja barang dan jasa..

    Mengenai hibah dari daerah ke pusat, rencana untuk melakukan hibah tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, tetapi sudah diproses pada saat pembahasan anggaran. Pada saat yang sama pusat juga akan menganggarkan penerimaan hibah tersebut dalam APBN, sehingga penggunaan belanja atas pendapatan hibah juga dianggarkan pada tahun yang bersamaan dengan realisasi pendapatan hibahnya, jadi sama2 pada tahun ke-n

    Agar mengurangi potensi korupsi, maka bentuk hibah yang diberikan bisa berupa hibah terikat…

  3. Agustus 21, 2010 9:04 pm

    Pada bagian Hibah juga disebutkan “Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.”

    Yang membingungkan selain penempatan rekening sesuai Permendagri No.13/2006 adalah adanya batasan tidak melebihi batas toleransi Penunjukkan Langsung artinya tidak boleh lebih dari 100jt secara nominal.. (Keppres 80 Th.2003) bagaimana kalau hibah berupa Mobil Ambulance yang tidak mungkin kurang dari 100jt..dan tidak mungkin juga masuk dalam klausul keadaan tertentu yang memungkinkan penunjukan langsung.. kalau dipaksakan pasti akan jadi santapan Pemeriksa dan Kejaksaan..

    Terlebih kalau dikaitkan dengan klausul penunjukkan langsung Perpres 54 Th 2010 pengganti Keppres 80 th 2003 yang memang dari segi batasan nominal sudah tidak ada lagi namun pengertian dan makna penunjukkan langsung sudah berubah total.. dan hanya yang termasuk dalam keadaan tertentu saja yang boleh masuk dalam penunjukkan langsung..

    Semoga ada yang bisa menjelaskan kebingungan ini..tks atas diperbolehkan meminjam ruang ini untuk curhat Pak Syukri..

  4. Kurniawan T. permalink
    Agustus 22, 2010 1:11 am

    Pemberian Hibah oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertical, menurut pendapatku adalah perencanaan program & kegiatan yang terlalu berlebihan.

    Dalam Pasal 14 UU No.17 Tahun 2003 ditetapkan :
    (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
    (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
    (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

    Ketentuan diatas merupakan pedoman yang harus dilaksanakan (Kewajiban) oleh setiap pengguna anggaran. Dalam arti kata, apapun kebutuhan belanja tahun berikutnya sebuah Satuan Kerja, wajib memunculkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Instansi tersebut berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi tidak logis lagi kalau pemerintah daerah memberikan hibah kepada Instansi Vertical yang ada di daerah. Karena saya yakin Instansi Vertical tersebut telah menganggarkan seluruh kebutuhan Satuan Kerjanya untuk tahun berikutnya.

    Bila kita amati lebih dekat alokasi pembiayaan APBD yang bersumber dari DAU, sekitar 70% sudah habis terpakai untuk Gaji. Sementara alokasi pembiayaan APBD yang bersumber dari DAK, sudah jelas peruntukannya (ditentukan oleh Departemen yang memprogramkannya). Sisa 30% yang bersumber dari DAU tersebutlah yang diupayakan pemanfaatannya secara optimal oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kalau itu pun sebagian harus dialokasikan sebagian untuk hibah ke Instansi Vertical, apakah tidak salah kaprah . . .

  5. September 27, 2010 9:00 pm

    Saya telah membaca tulisan Saudara2 tentang hibah Pemerintah Daerah kepada Instansi vertikal, semua komentar yang ditulis menggunakan pendekatan peraturan / perundangan pengelolaan keuangan (Daerah). Dalam Undang – Undang 17 Tahun 2003, Permendagri 59 Tahun 2007 jo Permendagri 13 Tahun 2006, SE Mendari Tahun Nomor . . . Tahun 2007, disampaikan bahwa hibahUang, barang, jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dapat dilakukan.
    Selanjutnya dengan pendekatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam PP nomor 6 Tahun 2006, Ketentuan Umum Permendagri 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dapat dilaksanakan. Namun demikian pada lampiran Permendagri 17 Tahun 2007 terdapat klausul bawah Hibah adalah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah). Hal ini memerlukan penafsiran hukum yang tepat agar Para pelaksana Pemerintahan di Daerah tidak keliru dalam mengartikan dan akan keliru pula dalam mengambil kebijakan hibah kepada instansi vertikal sehingga berakiibat hukum (negatif) di kemudian hari.
    Dalam hal ini perlu kejelasan penafsiran dari Kementerian dalam Negeri tentang hal tersebut terutama atas ketentuan umum Permendagri 17 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah barang kepada Pemerintah diklausul yang lain (lampiran Permendagri 17 Tahun 2007) disebutkan bahwa Hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah)
    Saya butuh sharing pendapat.. . ,
    Kementrian Dalam Negeri perlu jeli dalam pembuatan Peraturan agar tidak menimbulkan multi tafsir terima kasih

  6. Oktober 5, 2010 2:26 pm

    berapa batasan jumlah hibah nya pak…???
    tolong kirim k e-mail saya y pak…
    terima kasih..

  7. Dave permalink
    November 4, 2010 3:35 pm

    Kebetulan saya adalah seorang PNS yang bertugas di Sekretariat KPU dan saya masih bingung mengenai Hibah ini. Khususnya tentang Penyelenggaraan Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota. KPUD sebagai Instansi Vertikal di daerah yang dalam menyelenggarakan PILKADA mendapatkan Sumber Dana Hibah dari Bupati/Walikota yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan Hibah ini maka KPUD menunjuk salah satu staf di satkernya yang berperan sebagai Bendahara APBD dan membuat satu rekening baru untuk menampung dana tersebut. Pencairan dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan dilakukan oleh Bendahara APBD tersebut secara langsung.

    Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah:
    1. Apakah boleh satker vertikal membentuk bendahara APBD
    2. Apakah boleh membuat satu rekening yang tidak dilaporkan ke BUN
    3. Apakah proses pencairan dana secara langsung tanpa proses SPM dan SP2d boleh dilaksanakan oleh KPUD
    4. Sebagai kesimpulan, apakah hasil pemenang PILKADA Sah menurut Hukum sebab KPUD mendapat dana hibah pemkab/pemkot tanpa memasukkannya ke dalam DIPA terlebih dahulu.

    Mohon pencerahaannya di email pak..
    Terima Kasih.

  8. Hasan permalink
    November 24, 2010 9:23 am

    Lampiran AVIII Permendagri No.13/2006 rekening tersebut tidak ada. Apakah hal ini bermakna Pemda harus menambah kode rekening baru? Jika iya, apa nama rekening baru tersebut?….>
    lampiran Permendagri tidak memikat dapat ditambahkan rincian perobjeknya sesuai kebutuhan, namun masih dalam kelompok Belanja Barang dan Jasa- Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat (hibah ini jika diberikan dalam bentuk barang dan masuk persediaan dulu, jika dalam bentuk uang harus dianggarkan pada Belanja Hibah pada SKPKD)

  9. Desember 24, 2010 6:00 pm

    Pembuatan kode rekening baru dimungkinkan sesuai dengan maksud pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

    Saya lebih setuju hibah (uang tunai – cash) dari Pemda kepada Instansi Vertikal di daerah ditiadakan saja, atau dilarang saja. Sehingga ada kepastian bagi Pemda untuk menolak permintaan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

    Segala biaya operasional Instansi Vertikal SEHARUSNYA dibebankan pada APBN (bukan pada APBD !). Sebaiknya MENTERI KEUANGAN atau PRESIDEN membuat Instruksi kepada semua K/L yang mempunyai “kantor” di daerah, agar tidak ‘meminta-minta” uang (dan barang) kepada Pemda.

    Terima kasih.

  10. A. Baso Panawan permalink
    Februari 4, 2011 9:43 am

    apakah dana hibah dan bantuan sosial untuk lembaga lembaga kemasyarakatan dapat diberikan oleh pemerintah daeran melalui alokasi dana APBD?

  11. A. Baso Panawan permalink
    Februari 4, 2011 9:45 am

    apakah dana hibah dan bantuan sosial untuk lembaga-lembaga kemsyarakatan dapat diberikan oleh pemerintah daerah melalui alokasi dana APBD?

  12. Melfi Abra permalink
    Juli 5, 2011 4:24 pm

    Benar nih Pak Syukrie, saya sekarang sulit mentransfer uang hibah ke salah satu instansi vertikal daerah. Karena adanya Peraturan Menteri Keuangan
    Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri
    Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
    dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang
    Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang
    Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima
    Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Akhirnya terjadi miss communikasi neh… gimana bagusnya neh… rekening penampung hibah yang sesuai aturan ???

  13. enni khalisatun ainiiyah permalink
    September 27, 2011 5:30 am

    saya mau tanya bagaimana dengan dana jamkesmas yang merupakan dana sosial dimana setelah puskesmas mengklaim sesuai dengan pelayanan yg diberikan setelah itu dana hasil klaim menjadi pendapatan pemberi pelayanan dan langsung digunakan,apakah ini bertentangan dengan permendagri yang mengatakan harus masuk kas daerah dulu? kl boleh tahu permendagri no brp

  14. Oktober 4, 2011 6:33 pm

    As.Wr.Wb.

    Singkat saja Mas, UU.No.32/2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU.No. 12/2008, tentang Perubahan Kedua Atas UU.No. 32/2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 155 ayat (1) dan (2), menyatakan :
    (1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD ;
    (2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didaerah didanai dari dan atas beban APBN.

    Jadi menurut saya, apabila memperhatikan ketentuan tersebut hibah untuk vertikal tidak dibenarkan, PMK dan SE melanggar ketentuan yang lebih atas. Titik !

  15. dominggus aserty permalink
    November 22, 2011 4:50 pm

    azaz manfaatnya lebih cendrung untuk kepentingan Kepala Daerah yang selalu bermain dengan anggaran negara, hingga terjalin hubungan baik yang mengarah terjadinya KOLUSI yang harapannya bisa mengamankan para pelaku KORUPSI> Apapun bentuk dan dalilnya saya tidak setuju dan bagi saya itu sama saja dengan KORUPSI dengan kata lain tidak ada dana hibah dari pemerintah keinstansi vertikal (KEPOLISIAN> KEJAKSAN dan PENGADILAN) dan saya berharap pihak hukum mengusutnya sesuai dengan uu korupsi

  16. Ismet Kamal Dachlan permalink
    Januari 16, 2012 10:04 am

    assalamualaikum pak Syukri dan terima kasih paparannya,menanggapi adanya berbagai surat edaran mendagri yang kadang membingungkan baik anggota DPRD maupun PEMDA pd saat menyusun RAPBD saya sedikit menyimpulkan bahwa pemerintah pusat seakan kurang legowo dan konsisten thdp penerapan otda,coba kt simak UU NO.17/2003 TTG KEUANGAN DAERAH. Undang-undangnya lahir th 2003 pemakaiannya baru bisa kt terapkan th 2006 dengan alasan menunggu SE. Kemudian adanya permendagri ttg diperbolehkannya dana hibah untuk instansi vertikal, JELAS MENGGAMBARKAN lembaran baru potret buram pengelolaan keuangan rakyat kt. Bagi daerah yang APBDnya bergerak dikisaran 800 milyar itu sungguh memberatkan. Efek lain yang telah digambarkan bpk tentu saya setuju, kt khawatir penangan penyimpangan APBD mjd lemah krn pola bergainning telah dirancang pusat hingga daerah. Hibah ini tentu akan menghidupkan lagi Tupoksi Muspida yg bgt kuat dijaman orba.Sekarang pertanyaannya bagi kami sbg rakyat kecil,akankah ada produk Undang-undang tentang Ekonomi Kerakyatan yg nyata untuk rakyat,beranikah DPR yg notabene wakil kami mampu mewujudkannya. semoga

  17. Februari 13, 2012 11:04 am

    Pak Syukri yth,
    kalau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada BUMD dalam bentuk pembangunan gedung atau sarana produksi, apakah masuk kriteria hibah atau penyertaan modal?

    apa saja dasar hukum yang bisa digunakan untuk pemberian bantuan tersebut?

    terima kasih.
    (mohon maaf jika repost)

  18. martuabsirait permalink
    Februari 26, 2013 2:18 pm

    Reblogged this on martua benhart sirait.

  19. Yuyun permalink
    April 4, 2013 8:59 am

    dalm komponen belanja daerah yang terbaru kan ada belanja langsung dan tidak langsung, dan yang termasuk ke dalam belanja untuk pembangunan itu yg mana aja pak?
    terimakasih

  20. emzabdila permalink
    Juli 15, 2013 7:41 am

    Ass.wr.wb.
    tanya Pak, bagaimana mekanisme pemberiah HIBAH kepada KNPI.
    apakah dibenarka setiap tahun menerima dana hibah untuk kegiatan nya
    apakah hibah uang lewat BTL boleh pelaksanaannya untuk pengandaan barang/jasa.
    terus bagaimana dengan permendagri yang mengatur bahwa hibah barang/jasa melalui SKPD terkait.
    terima kasih atas jawabannya Pak
    wasalam,
    Emzabdila

Trackbacks

  1. Info | Kumpulan Permendagri « Blog Opini | BloPini

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: