Skip to content

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Juli 17, 2010

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan bagian pokok yang harus disiapkan dan ditentukan terlebih dahulu oleh pemilik pekerjaan/proyek sebelum menyampaikan pengumuman lelang kepada rekanan potensial. HPS merupakan nilai kontrak yang dianggap rasional oleh pemilik proyek atau menggambarkan besaran alokasi maksimal yang tercantum dalam anggaran (APBN/APBD).

Berikut sebuah pertanyaan dan jawabannya dari situs http://www.pengadaan.info:

Mohon penjelasan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri?

Jawab:

  1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus memperhitungkan biaya seluruh komponen agar tujuan dari pengadaan barang/jasa dipenuhi dengan efisien dan efektif;
  2. Keuntungan merupakan hak penyedia barang/jasa dan menjadi bagian dari HPS. Besaran keuntungan tergantung turn over barang/jasa. Untuk barang/jasa dengan turn over yang cepat, keuntungannya lebih kecil dibandingkan barang/jasa dengan turn over yang lebih lambat. Panitia dapat menetapkan keuntungan yang wajar dari total biaya pengadaan di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  3. Berdasarkan pasal 1 huruf n dan pasal 7 huruf a UU No. 11 Tahun 1994 yang merupakan Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dasar Pengenaan PPN adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen);
  4. HPS disusun oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, sebagaimana ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 13 ayat (2) dan (3).

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Slide dan narasi tentang teknik dan metode penyusunan HPS dapat diunduh di sini, di sini, dan di sini.

HPS dan Permasalahan di Daerah

Apabila dibandingkan dengan harga yang berlaku di “pasar”, maka bisa dipastikan nilai HPS akan lebih besar. Hal ini serign menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari beberapa pihak, terutama kejaksaan, polisi, LSM, dan wartawan, karena dianggap merupakan salah satu bentuk penggelembungan (mark-up) yang dilakukan dengan sengaja oleh instansi pemerintah.

Dalam pelaksaan di daerah, sebuah kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik untuk barang maupun jasa, harus didasarkan pada anggaran yang tercantum di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD. Dalam hal ini, setiap kegiatan memiliki satu DPA-SKPD, yang memuat informasi tentang target kinerja yang akan dicapai (berupa input, output, outcome, dan capaian program). Dalam rincian belanja, yang merupakan rincian dari input, disajikan informasi tentang tiga jenis belanja, yakni belanja pegawai (berupa honorarium), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

About these ads
5 Komentar leave one →
  1. yunus permalink
    Oktober 30, 2011 10:04 am

    Maaf kepres 80 tahun 2003 sudah tdk berlaku bos, penggantinya perpres 54 th 2010. HPS disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Perbanyak referensi ya…

  2. November 13, 2011 9:48 pm

    Sdr Yunus… maap sebelumnya… kalau mau koreksi orang, mohon teliti dulu situasinya. Postingan mengenai HPS ini dibuat Sdr Syukry tgl 17 Juli 2010,

    sementara perpres 54 baru di tetapkan Presiden SBY tgl 6 Agustus 2010

    Bagaimana referensi yg belum keluar (saat itu) bisa di posting ?

  3. Januari 31, 2012 12:34 am

    saya setuju dengan pencerahan sdr Iwan, diliat dari tanggal memang postingan d atas masih dalam konteks berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003

  4. regina permalink
    Februari 29, 2012 6:18 pm

    untuk penyusunan HPS berdasarkan perpres no 54 ada gak..?

  5. ABDULAH AL_MAHDALI permalink
    Januari 30, 2013 9:19 pm

    wah semuanya bicara masalah keppres,,,semua mantap…..!!! sy petani hanya faham kepres 54 Tahun 2010, tentang akal-akalan saja, muaranya mengambil uang negara (KORUPSI), Aturan Semunya Tidak Jelas,,seribu satu macam kepres yang di keluarkan akan meningkat dua ribu macam korupsi di Negara Ini, mendingan tidak usa kritik mengritik masalah kepres….!!! Makan aja susu mau ikut-ikutan kepres…..! SEMUA DI NEGARA INI TIDAK JELASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS…….!!!! Aturan ALLAH saja di Langgar Oleh Manusia Apalagi Aturan KEPRESS….!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 80 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: