Belanja Kepala Daerah vs Belanja DPRD
Jika diperhatikan secara cermat, akan terlihat perbedaan antara kebijakan Pemerintah terkait penghasilan kepala daerah dan anggota/pimpinan DPRD. Pasca berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang ditandai dengan berlakunya UU No.22/1999 per tanggal 1 Januari 2001, telah hadir peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan pimpinan/anggota DPRD. Namun, dalam perkembangannya, terjadi “ketidakseimbang penghasilan” di antara keduanya.
Ketidakseimbangan tersebut dapat dikategorikan seperti berikut:
Pertama, perubahan regulasi. PP yang mengatur kedudukan keuangan DPRD sudah direvisi empat kali sejak diterbitkannya PP No.110/2000, yakni PP No.24/2004, PP No.37/20005, PP No.37/2006, dan PP No.21/2007. Sementara PP yang mengatur tentang kedudukan keuangan kepala daerah, yakni PP No.109/2000 belum mengalami perubahan sama sekali.
Kedua, makna pendapatan dan penghasilan.
Ketiga, peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari diskresionari atau kebijakan yang didasarkan pada kewenangan/kekuasaan selaku pejabat daerah.
Pertanyaannya:
1. Mengapakah kebijakan kebijakan Pemerintah terkait penghasilan anggota/pimpinan DPRD seringkali diubah?
2. Apakah makna pendapatan dan penghasilan memang berbeda? Beda dimanakah dan apakah implikasinya?
3. Bagaimanakah peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari diskresionari kebijakan pada KDH dan DPRD? Berbedakah? Mana yg lebih potensial?
