Lanjut ke konten

RSUD sebagai BLUD: Isu-isu Penting

Januari 14, 2010

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit kerja atau SKPD pemerintah daerah yang paling banyak diubah statusnya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Karakter RSUD memang sangat cocok dengan status BLUD, misalnya (1) memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; (2) menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; (3) memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa; (4) pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan; dan (5)adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya.

“Pengangkatan” RSUD menjadi BLUD dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk keprofesional pelayanan publik di pemerintahan daerah. Namun, sebagai pihak mengkritik ini karena sebenarnya menunjukkan bahwa Pemda belum mampu mengelola dan memberdayakan dana berlimpah yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Bahkan ada yang pesimis bahwa BLUD tidak akan berhasil kecuali hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pengelolanya.

Isu-isu Penting

Ada beberapa isu penting terkait penetapan RSUD sebagai BLUD, di antaranya:

  1. Penganggaran. Berbeda dengan SKPD yang menyusun dokumen RKA-SKPD, BLUD membuat RBA.
  2. Pengelolaan keuangan. Fleksibilitas merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan keuangan BLUD menggunakan pola yang berbeda. BLUD dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikannya (charges) untuk membiayai operasional BLUD.
  3. Penatausahaan dan akuntansi. Penatausahaan dan akuntansi BLUD didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas, dan mengikuti apa yang berlaku di bisnis. Standar akuntansi yang diikuti adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
  4. Pertanggungjawaban. Pengelola BLUD menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan laporan keuangan BLUD akan diintegrasikan dengan laporan keuangan SKPD Pemda lainnya. Oleh karena ada perbedaan antara SAK dengan SAP, maka harus dilakukan penyesuaian atau konversi dari SAK ke SAP.
  5. Kerja sama. Sebagai entitas ekonomi yang diberi keleluasaan untuk memperoleh pendapatan sendiri, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, sesuai dengan fungsi dan bidang bisnisnya. Namun, karena BLUD bukanlah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka kerja sama yang dilakukan masih dalam kerangka atau lingkup kekuasaan kepala daerah.
  6. Pengadaan barang dan jasa. Bagi RSUD yang berstatus BLUD penuh, sistem pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti Keppres 80/2003. Untuk RSUD, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa RSUD yang berstatus BLUD penuh tidak mempedomani Keppres 80.

Peraturan Perundangan tentang BLUD

Pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan BLU dan BLUD. Berikut disajikan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan BLU dan BLUD.

  1. Peraturan Pemerintah No.23/2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum. (Silahkan unduh di sini)
  2. Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No.08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  6. Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
  8. Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
  9. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  10. Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  11. Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
  12. Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan.
  14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat.

Diskusi tentang pengelolaan keuangan BLUD, khususnya RSUD akan tetap hangat dalam beberapa tahun ke depan, sepanjang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah belum sepenuhnya dipahami atau dapat diimplementasikan oleh Daerah.

Semoga blog ini bisa menjadi tempat berdiskusi yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan BLU dan BLUD.

Terima kasih.

About these ads
13 Komentar leave one →
  1. sandra permalink
    Januari 15, 2010 10:24 am

    Terima kasih banyak pak atas informasinya…….. mudah2an dengan ini ada proyek yang nyangkut…..

  2. syukriy permalink*
    Januari 15, 2010 2:09 pm

    Sandra
    Terima kasih kembali. Proyek apakah gerangan? Hehehe…boleh diajak nih.

  3. Mery Delima permalink
    Desember 2, 2010 8:47 pm

    Pak,bisa minta tolong contoh laporan keuangan BLUD?thanks atas bantuannya

  4. nana permalink
    Desember 28, 2010 7:54 am

    bagi yg ingin rembuk ttg blud

  5. Palupi permalink
    April 11, 2011 6:27 pm

    Dalam pola BLUD ada celah yang dapat mendorong terjadinya pemborosan dengan dalih pelayanan. Mekanisme untuk mengendalikannya sudah adakah dalam pola BLUD ini?

  6. SUka Agung Pranata permalink
    Juli 3, 2011 8:13 pm

    Pak Syukri Abdullah,mohon info isu-isu peting lagi tentang pengelolaan BLUD RSUD,kebetulan sekarang saya ada di SKPD RSUD, oh iya saya pernah bersama Bapak di KKD FEB UGM angkatan XXIV.Matur nuwun

  7. SUka Agung Pranata permalink
    Agustus 6, 2011 4:49 pm

    Pak Syukri ditunggu info infonya yang hot news lagi tentang BLUD khsusnya tentang fleksibilitas RAB dalam penganggarannya

  8. danar permalink
    September 26, 2011 9:52 am

    Mohon info atas proses penatausahaan, sistem prosedur dan dokumen. Juga laporan keuangan BLUD

  9. Arif Kurniawan permalink
    Oktober 19, 2011 3:25 pm

    Orientasi BLUD lbh ke profesional, bgmn bs mengoptimalkan pelayanan kpd masyarakat.

  10. andi permalink
    Desember 22, 2011 1:18 pm

    aslm,,pak syukri,,,

    smoga sehat…

    saya mau tanya tentang RBA BLUD dan DPA BLUD apakah terpisah dari aplikasi simda atau ada aplikasi sendiri,,,?tq

  11. Tommy permalink
    Januari 11, 2012 11:07 pm

    Aslm Pak Syukri,
    Bagi RSUD yang berstatus BLUD penuh, sistem pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti Keppres 80/2003. Untuk RSUD, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa RSUD yang berstatus BLUD penuh tidak mempedomani Keppres 80.
    Boleh tau PerMen No berapa jelasnya? Trims sangat Pak

  12. abu farrell permalink
    Juli 31, 2012 8:34 am

    Kami sedang mempelajari terkait RS-BLUD. info ini sangat bermafaat …. saya juga perlu informasi kendala” ketika ketika membangun RS_BLUD trima kasih

  13. andi permalink
    Agustus 4, 2012 10:03 am

    pak mohon info,,,
    masalah barang hibah pihak ke 3 gmana pencatatannya ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: