Skip to content

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN tidak Mengikuti Keppres 80/2003

Desember 24, 2009

Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN tidak perlu melalui tender seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Presiden No.80/2003 (Keppres 80). Hal ini dinyatakan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan A Djalil pada tanggal 8 Maret 2008 di Jakarta, menanggapi terbitnya surat edaran dari Kantor Kementerian Negara BUMN, yakni Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007, yang menyebutkan bahwa tender pengadaan barang dan jasa BUMN tidak memiliki keterikatan dengan Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada awalnya “ketidakpatuhan” Meneg BUMN terhadap Keppres 80 mendapat kritik tajam dari banyak kalangan, baik dari yang memahami dengan baik hakikat BUMN dan peraturan perundangan yang terkait dengannya, mapun dari masyarakat awam yang sama sekali menyamakan BUMN dengan lembaga pemerintah/SKPD.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menulis di blog-nya dan menyatakan bahwa SE Menneg BUMN tersebut merupakan langkah mundur dalam penegakan good corporate governance di BUMN. Lebih jauh, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI) mengulas SE 298/2007 tersebut dan menyatakan BUMN harus tetap tunduk pada ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hal senada juga ditulis dalam laman Transparency International Indonesia. TI beranggapan ketidakpatuhan BUMN terhadap Keppres 80 akan berpotensi melegalkan importasi dalam tender perusahaan BUMN.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, MS Hidayat, apapun yang bertentangan dengan Keppres mestinya melanggar hukum yang berlaku. Meskipun alasannya demi hal yang praktis tapi kalau mengabaikan Keppres, maka bisa menjadi preseden buruk.

Hendri, S.Ked, yang mengaku sebagai pelaku dunia konstruksi dan ahli pengadaan nasional, di laman Kompasiana menyebutkan apa yang dikatakan Menneg BUMN Sofyan Jalil sebagai pernyataan bodoh.

Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Belakangan, Menteri Negara BUMN menerbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari luar APBN/APBD, termasuk.

Dalam Permenneg 05 (pasal 2 ayat (1)) ini disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti berikut:

  1. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
  2. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat.
  5. adil dan wajar, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
  6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum di atas dan best practice yang berlaku. Kemudian, pada pasal 4 (2) dijelaskan bahwa cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:

  1. pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kulifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  2. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2(dua) penawaran;
  3. pununjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest;
  4. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

Selanjutnya, pada pasal 4 (3) menyatakan bahwa tata cara Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN sendiri.

Tindak Lanjut Permen 05/2008 oleh BUMN

Sebagai tindak lanjut dari Permenneg 05/2008 tersebut, beberapa BUMN kemudian menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersendiri. Misalnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.51/SK/RNI.01/VII/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Perser0) (lihat slide presentasi SOP-nya di sini).

Beberapa BUMN Farmasi kemudian melaksanakan rapat kerja untuk menciptakan sinergi dengan BUMN lainnya, khususnya yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN. Beberpa poin penting yang diputuskan dalam rapat kerja BUMN farmasi tersebut adalah:

  • Sinergi dengan BUMN  lain dilakukan dengan penunjukan langsung, apabila:
  1. Produk yang dibutuhkan adalah produk Barang dan Jasa yang diproduksi langsung oleh BUMN yang bersangkutan.
  2. Produk Barang dan Jasa yang dibutuhkan hanya diproduksi oleh satu BUMN.
  3. Persyaratan Barang dan Jasa tersebut, Kualitas, Harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
  • Bila terdapat dua BUMN atau lebih yang memproduksi Barang dan Jasa yang dibutuhkan maka dilakukan pemilihan langsung antar BUMN.
  • Ruang Lingkup Sinergi antara lain di bidang keuangan, pemasaran, produksi, distribusi, serta penelitian dan pelatihan.
  • Sinergi dengan anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:
  1. Anak perusahaan BUMN yang bersangkutan, dan/atau anak perusahaan BUMN yang lain.
  2. 90 % sahamnya dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan.
  3. Apabila Barang dan Jasa yang dibutuhkan, diproduksi oleh lebih dari satu anak perusahaan BUMN, maka harus dilakukan pemilihan langsung.
  • Pelaksanaan sinergi tetap harus memperhatikan, antara lain, tetap terjaganya kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercipyanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dan sinergi bukanlah suatu bentuk implementasi praktek kolusi.

Bagaimana Akhirnya Nanti?
Untuk membangun BUMN yang profesional sesuai dengan tujuan pendiriannya seperti terlah diatur dalam UU No.19/2003, melepaskan BUMN dari keharusan untuk mematuhi Keppres 80 merupakan suatu keniscayaan. Selain agar mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan swasta murni, juga dikarenakan di dalam Keppres 80 sendiri telah disebutkan bahwa Keppres 80 hanya berlaku untuk pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD. Sumber pendanaan BUMN/BUMD sendiri tidak selalu bersumber dari APBN/APBD.

Pandangan yang menyatakan bahwa BUMN harus mengikuti Keppres 80 didasarkan pada ketidakmengertian akan esensi BUMN sebagai “perusahaan bisnis Pemerintah”, bukan sebagai satuan kerja, kementerian, lembaga, atau SKPD yang tidak otonom dalam melaksanakan operasional dan pembuatan kebijakan bisnis dan rencana bisnis strategisnya.

Kecurigaan bahwa ketidakpatuhan pada Keppres 80 akan melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) cenderung didasarkan pada fobia, inferioritas, dan ketidakpercayaan subjektif pada kualitas SDM yang ada di BUMN karena masih terkungkung dengan persepsi terhadap perilaku birokrat dan politisi yang mengelola Pemerintahan dan Negara ini. Para pejabat di BUMN bukanlah PNS atau politisi yang ditempatkan karena kepentingan atasannya atau untuk tujuan politik, tapi lebih bersandar pada profesionalisme demi mencapai tujuan-tujuan BUMN, terutama untuk memperoleh keuntungan (laba).

Peraturan-peraturan Terkait

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

About these ads
11 Komentar leave one →
  1. Desember 26, 2009 5:09 am

    Hmm..setelah membaca ulasan ini saya sedikit memahami meski belum terlalu mengerti seluruh kendala yang diakibatkan adanya Keppres 80 terhadap upaya membangun BUMN yang profesional…
    Pertanyaannya kemudian apakah boleh sebuah Keppres di addendum oleh surat edaran Menteri atau Peraturan Menteri?
    Maklum dalam beberapa Bintek Keppres 80 muncul tes soal yang mempertanyakan apakah BUMN/BUMD melakukan proses pengadaan barang/jasa yang didalamnya terdapat sedikit/sebagian dana APBN juga wajib menerapkan Keppres 80.. dalam simulasi dibahasa wajib apapun kondisinya…
    Doa saya semoga dalam Perpres atau revisi Keppres 80 hal ini bisa dipertegas sehingga tidak membuat bingung daerah..karena Peraturan Pemerintah Pusat lebih bertaji didaerah dibanding di pusatnya sendiri…
    Terimakasih Pak..atas share ilmunya.. terus berkarya ya pak.. biar saya banyak belajar :D

  2. Desember 26, 2009 9:25 am

    Sebenarnya bukan persoalan Keppres “dikalahkan” oleh peraturan menteri, tapi pada persoalan “substansi” tentang hubungan BUMN/BUMD dengan keuangan negara (pusat/daerah). Hubungan pemerintah (pusat/daerah) dengan BUMN/BUMD “hanya” dalam hal hubungan investor dan perusahaan. Pemerintah adalah INVESTOR dan BUMN/BUMD adalah perusahaan.

    Dalam UU No.17/2003 disebutkan bahwa Pemerintah (pusat/daerah) boleh melakukan penyertaan modal (investasi) ke BUMN/BUMD. Tanggung jawab BUMN/BUMD kepada Pemerintah hanya sebatas modal yang ditanamkan pemerintah dan pertanggungjawaban ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mengawasi BUMN/BUMD, Pemerintah menempatkan orang-orangnya di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

    Kepemilikan Pemeintah pada BUMN/BUMD dapat sebagian (disebut PERSERO) atau seluruhnya (disebut PERUM). Silahkan dilihat di PP No.12/1998 tentang Perusahaan Perseroan dan PP No.13/1998 tentang Perusahaan Umum.

    Pasal 1 angka 1 PP No.13/1998 dinyatakan bahwa “Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM, adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”, sedangkan pada pasal 1 angka 2 PP No.12/1998 dinyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.”

    Jadi, jelaslah apa yang dimaksud dengan BUMN/BUMD, baik yang berbentuk Perseroan maupun Perum, dan ini berimplikasi pada pengelolaan keuangannya (termasuk masalah pengadaan dan pembuatan kebijakan keuangan perusahaan).

    Mohon dikoreksi jika ada yang salah.
    terima kasih.

  3. Maret 29, 2010 9:48 pm

    Saat ini PT.Sang Hyang Seri (SHS) Region I Sukamandi sedang melaksanakan pembangunan Rumah Dinas (Rumdin). benarkah pengeluaran uang untuk pembangunan tersebut publik tidak perlu tahu, kata Sekper PT.SHS Sukamandi, Enang W, SE, pembangunan ini berasal dari perusahaan, jadi publik tidak perlu tahu,”ucap Enang disampaikan bawahannya, Agung.

  4. Maret 29, 2010 10:20 pm

    Kata Sekper Publik Tak Perlu Tahu Pembangunan Rumdin di PT.Sanghyang Seri

    SUBANG, DAUSCOBRA – Menurut Sekertaris Perusahaan (Sekper) PT.Sanghyang Seri (Persero) Region I Sukamandi, Enang W, SE, adanya pembangunan perumahan dinas (Rumdin) diperusahaannya public tidak perlu tahu, karena perusahaan tersebut membangun Rumdin tersebut menggunakan uang perusaahaan.
    Hal tersebut dikatakan bagian Humas PT.Sanghyang Seri Sukamandi, Agung, kata Agung yang mendapat pesan dari Sekertaris Perusahaan, Enang W, SE, bahwa public tidak perlu tahu adanya proses pembangunan Rumdin diwilayah kerjanya.
    “Saya hanya dipesankan oleh Sekper bahwa public maupun wartawan tidak perlu tahu mengenai pembangunan Rumdin disini, karena uang yang digunakan uangnya, uang kami jadi anda tidak perlu tahu,”ucap Agung.
    Sementara itu, Sekper PT.Sanghyang Seri, Enang W, SE pada saat akan dikonfirmasi pihaknya tidak bersedia, dengan alas an bahwa pihaknya aka nada kegiatan rapat yang tidak perlu disebutkan.
    “Maaf Kang pak Sekper tidak bersedia dikonfirmasi, karena beliau akan ada rapat perusahaan untuk persiapan panen raya mendatang,”terang Agung.
    Sementara hasil penyikapan RAKA dilapangan, kegiatan pembangunan Rumdin di PT Sanghyang Seri Sukamandi terkesan asal-asalan, disebut asal-asalan karena men kontraktor tidak memiliki gambar proyek yang legal, adapun yang diperlihatkan tidak ada legalitas tanda tangan maupun stempel dari pihak PT.Sanghyang Seri maupun dari menkontraktor.
    Bahkan penggunaan gambar yang belum legal berubah-ubah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Rumdin, terutama dalam pemasangan pondasi tidak jelas ukurannya, karena pemasangan pondasi ketinggiannya ada yang mencapai 20 centi meter dan maksimalnya 55 centimeter.
    Jadi dari sebanyak 40 unit Rumdin tipe 37 dan tipe 40 diduga terjadi pengurangan pondasi dan tentunya akan terjadi korupsi, pertanyaannya, benarkan BUMN membangun bangunan untuk ditempati oleh manusia ‘semau gue’ sehingga kontraktor, Konsultan dan kuasa pengguna anggaran(KPA) PT.Sanghyang Seri Sukamandi terkesan menutup diri kegiatannya.
    Pun dilapangan terjadi, bahwa men kontraktor hanya bermodalkan dengkul, pasalnya pekerjaan tersebut disubkonkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua disubkonkan lagi kepada pihak ketiga, yang berahir dengan pekerjaan asal-asalan.
    Belum lagi, apabila dilihat dari segi penggunaan material besi beton menggunakan besi ukuran 8 dan 10 inc, batu pondasi menggunakan batu curi, pasangan bata menggunakan bataco, adonan adukan tidak beraturan. Adanya pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan gambar, konsultan maupun p[engawas tutup mata tutup telinga.(PIRDAUS).

  5. Oktober 8, 2010 10:26 am

    wealah, pak syukri dah bikin blog di WP to..
    selama ini tahunya di swamandiri aja
    ternyata tulisannya ada dan byk tema2 soal regulasi2…

    sbnre kerja dimana to pak?
    kmren terbang keliling Indonesia,
    terakhir di Tawangmangu,

    hehehehe :)

    salam pak.

  6. pirdaus permalink
    Desember 13, 2010 6:55 pm

    Dalam waktu dekat PT. Sang Hyang Seri Region I Sukamandi akan membangun sebanyak 30 unit Rumah Dinas (Rumdin) bagi pegawainya, lagi-lagi publik tidak perlu tahu adanya rencana pembangunan Rumdin tersebut.

    Pertanyaannya ?

    Tindakan pihak Sang Hyang Seri seperti itu menyalahi aturan atau tidak, sementara pekerjaan yang sama pada periode lalu pekerjaannya asal-asalan dan terjadi pekerjaan pemasangan pondasi hanya sedalam 20 centi meter, atau memang pekerjaan pondasi standarnya sedalam itu ?

  7. pirdaus permalink
    Desember 13, 2010 7:06 pm

    Selama ini kemana saja petugas negara yang ditempatkan di PT.Sanghyang Seri yang ditugaskan ntuk mengawasi BUMN/BUMD, yakni Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apa kerjanya sehingga kami warga setempat tidak boleh tahu anggaran dan rencana kerja dalam pembangunan rumah dinas, dan bahkan sejumlah pembangunan lainnya warga setempat hanya menjadi penonton.

    Seperti pembangunan gedung pengeringan padi, gedung brading center, gedung rumah pintar, dan gedung informasi petani jawa barat yang sekarang sedang berlangsung. ketika pihak PT.Sang Hyang Seri Sukamandi ditanyakan soal itu, cukup menjawan tidak tahu.

    Ironis sekali, sebuah lembaga kedatangan program tapi tidak tahu. aneh tapi nyata, dan kenyataannya para gegeden PT.SHS tidak mau ketahuan belangnya. selain hal tadi, juga masih banyak bukti lain masih adanya penjajahan ditubuh PT.SHS, hususnya PT.SHS Region I Sukamandi, yang penasaran hubungi aku, 0857 2360 2299, semoga

  8. m. masduki permalink
    Februari 20, 2011 7:46 pm

    saya banyak belajar dari tulisan bapak, terima kasih smg tulisan bapak sebagai ilmu yg bermanfaat

  9. adityohadiwijoyo permalink
    Februari 10, 2012 3:20 pm

    salam pa sukri…..
    kalau BUMD mau beli mesin untuk nambah kapasitas produksi mesin yang lama apa perlu lelang? dan juga kalo mau jual aset berupa kendaraan apa juga per proses lelang? apa langsung cari penjual dan pembeli seperti swasta? trims

  10. September 14, 2012 10:37 pm

    jelas bahwa hubungan BUMN dengan pemerintah hanya sebatas hubungan pemegang saham dengan perusahaan, jadi peraturan yang terkait pemegang saham tidaksecara serta merta mengikat kepada perusahaan karena perusahaan adalah badan hukum yang memiliki anggaran dasar dan kebijakan dalam pengelolaannya, jadi tidak bisa dipaksakan untuk tunduk kepada keppres yang mengatur pengadaan yang sumber dananya dari APBD./APBN BUMN punya RKAP sendiri dan itu mendapat persetujuan pemegang saham dan seluruh pengaturan kebijakan dan tata cara pengelolaan BUMN sudah mendapat persetujuan RUPS juga. jd hanya perlu dibuat kebijakan internal BUMN untuk menciptakan GCG dimaksud…………
    jangan menyesatkan bila terjadi interpretasi……..

  11. Mei 12, 2013 4:25 am

    Somebody essentially assist to make critically posts I’d state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Excellent job!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: