Skip to content

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

November 10, 2009

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

1. Terbitnya UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Perubahan struktur governance dan tata tertib DPRD yang diatur dalam UU 27/2009 berimplikasi pada proses penyusunan APBD 2010. Beberapa hal yang berubah adalah:

  1. Perubahan alat kelengkapan yang berhubungan dengan pembahasan APBD, yakni dari panitia anggaran (Panggar) menjadi badan anggaran. Pasal 353 UU 27/2009 menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas a. pimpinan, b. badan musywarah, c. komisi, d. badan legislasi daerah, e. badan anggaran, f. badan kehormatan, dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Namun, tidak dijelaskan tugas dan fungsi Banggar ini dalam penjelasan pasal 353 tersebut, kecuali hanya ada kalimat: cukup jelas!
  2. Adanya keleluasaan kepada DPRD kabupaten/kota untuk mengatur lebih lanjut aspek keorganisasian Banggar ini dalam Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib (lihat pasal 353 ayat 3).

2. Anggota DPRD Baru.

Pelantikan anggota DPRD yang baru di saat proses penyusunan APBD sudah berjalan juga menimbulkan masalah, terutama dalam memahami hal “pembelaan” kepentingan konstituen. Artinya, DPRD lama (periode sebelumnya) memiliki (kebutuhan) konstituen yang berbeda dengan DPRD yang baru.

Dalam proses penyusunan APBD, ada pemahaman bahwa setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, maka nama program dan kegiatan yang ada tidak boleh berbeda dengan yang diakomodasi di dalam RAPBD/APBD. Dengan demikian, anggota DPRD yang dilantik setelah Nota Kesepakatan ditandatangani tidak bisa mengganti nama program/kegiatan yang tercantum dalam PPAS dan RAPBD. Hal ini dikarenakan, penandatanganan Nota Kesepakatan bukanlah atas nama pribadi anggota DPRD (yang menandatangani) tetapi atas nama lembaga perwakilan (DPRD).

Mau tidak mau, jika pun “harus” dilakukan perubahan oleh anggota DPRD, maka perubahan dimaksud dapat direalisasikan pada saat dilakukan perubahan APBD, yakni setelah semester pertama tahun anggaran berjalan. Karenanya, diperkirakan pada saat perubahan APBD 2010 dilakukan, akan banyak terjadi pergantian program/kegiatan, virement, atau pembatalan. Diperkirakan, pada akhir tahun 2010 akan terjadi SILPA yang cukup besar, setidaknya jika dibandingkan dengan APBD tahun 2009.

Yang perlu diingat adalah bahwa dalam perubahan APBD 2010 nanti, program/kegiatan baru yang diusulkan haruslah mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya: waktu penyelesaian yang sangat singkat, kesesuaian dengan prioritas APBD murni (awal), kesesuaian dengan tema Musrenbang (yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan publik mulai dari tingkat desa/kelurahan–>untuk penyusunan RKPD), kesesuaian dengan KUA/PPAS perubahan APBD, dan aspek politis yang bisa berimplikasi korupsi.

Anggota DPRD yang baru, dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi, memiliki kecenderungan untuk melakukan moral hazard. Moral hazard adalah nama lain untuk “pengkhianatan kepada konstituen” yang terjadi ketika anggota DPRD lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompoknya daripada kepentingan konstituennya.

3. Pimpinan DPRD Baru

Pemilihan Pimpinan DPRD yang didasarkan pada suara terbanyak memunculkan peluang terpilihnya pimpinan yang tidak memiliki kecakapan dan kepemimpinan yang memadai. Seseorang yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kompetensi bisa saja menjadi pimpinan DPRD karena memiliki suara terbanyak. Namun, hal ini bisa diminimalisir dengan adanya dukungan dari seluruh anggota DPRD, khususnya yang berasal dari partai politik yang sama.

Pimpinan DPRD merupakan “juru bicara” DPRD ketika berhadapan dengan Kepala Daerah dan jajarannya. Akan tetapi, sang juru bicara sering bias ketika menyampaikan “pesan” para anggota dewan dengan memasukkan kepentingan pribadi/kelompoknya. Bisa saja suatu kesepakatan telah dicapai dalam rapat-rapat komisi, namun saat disepakati dengan eksekutif (pemerintah daerah), kesepakatan tersebut bisa berubah. Dalam hal ini, pimpinan DPRD juga melakukan praktik moral hazard.

About these ads
One Comment leave one →
  1. Maret 14, 2010 11:26 am

    Bagus ulasannya. Selamat atas penulisan artikelnya yang baik, semoga pemegang kebijakan dan orang-orang yang bekerja dalam bidang penggangaran dan pelaksana anggaran dapat amanah. terima kasih.
    Pak saya juga menulis tentang reorganisasi penganggaran, jika berkenan silahkan mampir ke web saya. terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 82 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: